Kopkha Sambangi Kantor Gubernur Aceh

Terkait Pilkada 2022, Koordinator Aksi: Kami Menduga Gubernur 'Brok Hate'

Terkait Pilkada 2022, Koordinator Aksi: Kami Menduga Gubernur 'Brok Hate'
Foto: Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Di tengah terik matahari, sejumlah pemuda berkumpul di bawah pohon Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh, Kamis kemarin.

Mereka mengaku dari Koalisi Peduli Kekhususan Aceh (Kopkha) dan akan menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Aceh.

Tiba di Gerbang Utama Kantor Gubernur Aceh, sekira pukul 15.00 WIB. Massa aksi Kopkha telah ditunggu dan mendapat pengamanan dari personel Polres Kota Banda Aceh.

Dalam orasinya, Kopkha menyebut bahwa Pilkada Aceh 2022 tidak terjadi konflik regulasi, hanya persoalan anggaran. "Tidak ada permasalahan hukum. Kita dengar hanya permasalahan anggaran," ujar Syarbaini, koordinator aksi.

Sebelumnya Kopkha telah menggelar diskusi publik terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 dan mengundang Komisi 1 DPR Aceh, KIP Aceh dan Asisten 1 Setda Provinsi Aceh, termasuk para akademisi.

Aksi demonstrasi Kopkha di depan Kantor Gubernur Aceh. Foto: Reporter Banda Aceh 

"Pakar hukum sudah menyatakan tidak ada persoalan hukum. Lalu mengapa gubernur tidak mengeluarkan anggaran untuk Pilkada 2022. Ini sangat kita sayangkan," tegas Syarbaini, yang biasa di sapa Beni.

Itu sebabnya, Kopkha mendesak Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk serius melaksanakan dan mengalokasikan anggaran untuk Pilkada 2022.

"Kami meminta kepada Gubernur Aceh segera mengeluarkan anggaran Pilkada 2022," ujarnya lagi.

"Gubernur tidak serius menindaklanjuti pelaksanaan Pilkada Aceh. Kami menduga Gubernur 'brok hate' (punya niat tak baik). Mungkin beliau tidak naik lagi, makanya tidak menganggarkan anggaran Pilkada Aceh 2022,"  tegas Beni.

Beni khawatir bila Pilkada 2022 tidak dilaksanakan, maka pemerintah pusat kian tidak menghormati kekhususan Aceh. Itu artinya, satu persatu pasal-pasal dalam UUPA dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

"Bila Pemerintah Aceh tidak melaksanakan Pilkada 2022. Maka kita khawatirkan pemerintah pusat tidak menghargai lagi UUPA," kata Beni.

Aksi demonstrasi Kopkha di depan Kantor Gubernur Aceh. Foto: Reporter Banda Aceh 

Benimenegaskan. "Pilkada 2022, bagi Aceh adalah harga mati," tegasnya.

Sejak awal aksi, Asisten II Setda provinsi Aceh Ir. Mawardi yang mewakili Pemerintah Aceh telah menanti datangnya sejumlah massa demonstrasi Kopkha.Dia meyakinkan massa bahwa sejumlah tuntutan Kopkha akan disampaikan ke Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Kopkha menuntut agar Gubernur menjalankan Pilkada Aceh 2022 sesuai dengan UUPA.

Karena itu Kopkha mendesak Gubernur dan DPR Aceh untuk menyelesaikan penjabaran APBA kepada Kemendagri dan nomenklatur keuangan untuk Pilkada 2022 ke Kemenkeu RI. Termasuk mendesak DPR Aceh mengadakan Rapat Paripurna Khusus dengan Forkopimda plus.

Selain itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan lembaga kementrian terkait, menjalankan undang-undang. Dan mendesak Mendagri mengadakan rapat antara eksekutif-legislatif Aceh beserta penyelenggara Pilkada Aceh.

Di akhir aksi, Kopkha mengancam akan menggelar aksi kembali di kantor gubernur setelah APBA-P. "Setelah APBA Perubahan, kita datang lagi bila tidak ada kejelasan," tutup Beni.***

Komentar

Loading...