Terkait Pengelolaan Blok B Pase

Ternyata Nova Iriansyah Terima Usulan Bakrie Group

Ternyata Nova Iriansyah Terima Usulan Bakrie Group
Gubernur Aceh Nova Iriansyah (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh I Jika selama ini muncul keinginan agar pengelolaan sumber gas bumi di Blok B Pase (Kabupaten Aceh Utara) dilakukan PT. Pembangunan Aceh (PEMA), jangan cepat puas.

Maklum, Gubernur Aceh Nova Iriansyah ternyata tidak keberatan dan menerima usulan dari PT. Energi Mega Persada Tbk atau yang lebih dikenal sebagai EMP, satu perusahaan publik di bidang minyak dan gas bumi milik Bakrie Group, yang berkantor pusat di Jakarta.

Kesepakatan itu sesuai surat Gubernur Aceh kepada Syailendra S Bakrie, CEO & Managing Direktur PT. EMP Tbk.

Surat tanggal 31 Maret 2020 dengan nomor: 540/5583 dengan perihal: pengelolaan bersama wilayah kerja North Sumatera Blok B (NSB) di Aceh. Sekaligus menunjuk Plt. Dirut PT. PEMA  Zubir Sahim sebagai perwakilan Pemerintah Aceh.

“Berkenaan hal tersebut di atas dan untuk memudahkan dan mendorong percepatan kesepakatan pengelolaan Wilayah Kerja NSB ini, kami menunjuk PT. PEMA yang diwakilan oleh Ir. Zubir Sahim,” tulis Nova dalam suratnya itu.

Sebatas ini, kebijakan Nova tentu tak ada masalah. Namun, bila disandarkan pada pernyataan dia sebelumnya. Keputusan tadi, jika tak elok disebut; telah menelan ludah sendiri alias cakap tak sama bikin.

Seperti diwartawkan media pers cetak dan siber beberapa waktu lalu di Banda Aceh. Gubernur Nova sesumbar, pengelolaan Blok B akan dilakukan PT. PEMA. Katanya, prestasi ini bagian dari torehan sejarah penting bagi Aceh.

Bisa jadi, pernyataan Nova itu sejalan dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyetujui penunjukan PT. Pembangunan Aceh (PEMA) sebgai kontraktor definitif Blok B. 

Keputusan itu tertuang dalam SK Menteri ESDM Nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021, tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak kerja sama pada wilayah Blok B.

“Ini adalah torehan sejarah yang sangat penting. Alhamdulillah, semua ini berkat doa rakyat Aceh,” kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Senin, 26 April 2021.

Nova mengatakan, Menteri ESDM memberikan persetujuan pengelolaan kontrak Kerja sama wilayah blok B pasca 17 Mei 2021 kepada kontraktor, yakni PT PEMA selaku BUMD milik Pemerintah Aceh. 

Nova mengatakan, kementerian menetapkan bahwa bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah kerja blok B yaitu bagi hasil cost recovery. Dalam ketentuan ini, PEMA Global Energi, sebagai kontraktor, akan mengelola blok itu selama selama 20 tahun. 

Sebelumnya, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerima surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif terkait Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja “B” setelah berakhirnya kontrak pada 17 November 2020. 

Lalu, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Teuku Mohamad Faisal menyambut baik keputusan tersebut. Dia mengatakan, BPMA telah mengevaluasi proposal PT Pembangunan Aceh (PEMA) pada akhir Oktober 2020. 

Dalam hasil evaluasi tersebut, BPMA memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyetujui PT. PEMA sebagai Kontraktor definitif di wilayah kerja "B".

Mohamad Faisal juga mengatakan, PEMA diberikan waktu yang cukup untuk persiapan alih kelola dengan memperpanjang sementara kontrak kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB. Langkah ini menjamin kelancaran operasi Wilayah Kerja"B". 

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, kata Mohamad, menetapkan pengelolaan sementara kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB terhitung sejak 18 November 2020 paling lama sampai dengan 17 Mei 2021 atau sampai kontrak kerja sama yang baru ditandatangani & efektif berlaku. 

Mohamad Faisal juga mengatakan, penunjukan PEMA sebagai pengelola selanjutnya tinggal menunggu pemenuhan hal-hal administratif. Lalu, dalam rangka menjaga kelancaran operasional dan menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja “B”, maka PEMA diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan personel existing Wilayah Kerja "B". 

BPMA, kata Faisal, akan segera menyusun dan menyelesaikan rancangan kontrak kerja sama pengelolaan sementara dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB. Mereka juga menyiapkan rancangan kontrak bagi hasil yang akan digunakan dalam pengelolaan Wilayah Kerja “B” pasca-pengelolaan sementara.

Hanya itu? Tunggu dulu. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block (PHE NSB) resmi menyerahkan pengelolaan seratus persen Wilayah Kerja (WK) atau Blok B kepada PT Pema Global Energi (PGE).

Serah terima alih kelola WK B ini dilakukan berdasarkan Surat Nomor SRT-0104/BPMA0000/2021/B0 dari Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) kepada Direktur Utama PHE NSB tanggal 1 Mei 2021 yang juga menyampaikan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021, tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja B tertanggal 26 April 2021.

Ketentuan itu yakni kontrak bagi hasil cost recovery, PGE sebagai kontraktor akan bertugas dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Taufik Aditiyawarman menyampaikan, pihaknya telah membentuk tim yang bertugas untuk memastikan proses alih kelola berjalan lancar, terutama terkait aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, sumber daya manusia, finansial, komersial, asset and supply chain management, serta Information and Communication Technology (ICT)

"Sehingga sejak 18 Mei 2021 pukul 00.00 PGE dapat langsung mengambil alih pengelolaan WK B dan melanjutkan pengoperasiannya untuk memproduksi migas," kata Taufik dalam keterangan resmi, Selasa, 18 Mei 2021.

Direktur PGE Teuku Muda Ariaman saat itu menyambut gembira alih kelola ini. Ia bilang PGE akan meneruskan pengelolaan WK B dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung pencapaian target produksi migas nasional.

Sementara itu, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal mengatakan, pemerintah yakin bahwa pengelolaan WK B oleh PGE akan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Di samping itu, potensi pengembangan WK B cukup menjanjikan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi industri, pemerintah daerah serta masyarakat sekitar," ujar Faisal.

WK B terdiri dari tiga lapangan gas di darat yang aktif berproduksi yaitu Lapangan Arun dengan 44 sumur aktif, Lapangan South Lhoksukon A dengan dua sumur aktif, dan Lapangan South Lhoksukon D dengan delapan sumur aktif. 

Produksi gas tersebut mencapai 55 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) dan kondensat 868 barel per hari.

Yang jadi soal, apakah persetujuan tersebut murni atas dasar kemampuan teknologi serta permodalan yang dimiliki Bakrie Group atau ada “kepentingan” lain? (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...