Wali Nanggroe Aceh dan Mualem Bertemu Wapres RI

Terkait Pemanggilan Mualem, Jusuf Kalla: Semua Eks GAM Sudah Dapat Amensti

Terkait Pemanggilan Mualem, Jusuf Kalla: Semua Eks GAM Sudah Dapat Amensti
Bertemu JK (Foto:Ist)

Jakarta | Akhiri tugas sebagai Wakil Presiden RI, H. Jusuf Kalla (JK) mengundang secara khusus Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haytar dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) ke Jakarta, Selasa (8/10/2019) sore.

Wali Nanggroe dan Mualem didampinggi, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPA PA Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) dan staf khusus Wali Nanggroe Aceh, Muhammad Raviq.

“Kami tiba di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat sekira pukul 15.45 WIB,” jelas Abu Razak kepada media ini, Selasa malam.

Kepada JK, Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dan Mualem menjelaskan sejumlah butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang belum tuntas.

Misal, tentang batas Aceh dan Sumatra Utara, yang belum merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

Di sektor ekonomi, soal pengelolaan pelabuhan laut dan bandara umum, juga dilaporkan belum sepenuhnya terlaksana. Termasuk pengelolaan minyak dan gas (migas), yang masih terkendala dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan sektoral.

Terkait pengalihan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota, menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA), juga ikut disingung Tengku Malik Mahmud. Termasuk penyelesaian khusus reintegrasi terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Menurut Pak JK, untuk batas Aceh dengan Sumatera Utara tidak ada permasalahan  dan akan dimintakan peta detail dari Badan Informasi Giospasial (BIG). Sebab, sistim pemetaan saat ini dimiliki BIG dan dapat menjelaskan batasan antar provinsi,” jelas Abu Razak.

Mengenai pelabuhan udara ada hal yang menyangkut lalu lintas udara. Menurut JK  harus di lakukan oleh negara melalui  AirNav Indonesia. Kecuali operasional bandara seperti pelabuhan. “Untuk Migas akan dipelajari kembali aturan-aturan sektoral yang menjadi kendala selama ini,” terangnya.

Tak hanya itu, pengalihan Kanwil  BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh. JK mengaku akan segera menanyakan kembali Ke Menteri ATR untuk ditindak lanjuti.

“Pak JK mengatakan kepada Tengku Malik tetap memperhatikan Aceh, dan berupaya menyelesaikan persoalan Aceh yang sudah memasuki 14 tahun perdamaian,” ungkap Abu Razak.

Pertemuan Wapres yang berlangsung hingga pukul 17.15 WIB ini, juga disinggung mengenai pemanggilan Mualem oleh Komnas HAM RI. Menurut JK, hal tersebut telah selesai sejak penandatanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005.

“Karena negara telah memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam GAM,” ujar Abu Razak.***

Komentar

Loading...