Terkait Kasus Pengadaan Lahan di Sabang, Penyidik Kejati Mulai Periksa Saksi (habis)

Terkait Kasus Pengadaan Lahan di Sabang, Penyidik Kejati Mulai Periksa Saksi (habis)

Sabang | Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang 2012, Abdullah Imuem mengaku, dia ada mendengar trik dan intrik dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan guru tersebut.  Abdullah menyebutkan, Pemerintah Kota Sabang awalnya memang berencana mengalokasikan dana APBK 2012 untuk pembebasan tanah seluas kurang lebih satu hektar di kawasan Cot Damar, Paya Seunara. “Saat itu, saya masih anggota dewan. Saat membahas perencanaan itu, Pak Komaruddin mengatakan, rencana pembangunannya tak sesuai dengan tata ruang,” kata Abdullah yang ketika itu direcal dari Partai Aceh (PA), karena bergabung dengan Partai Nasional Aceh (PNA). Itu sebabnya, kata Abdullah, proses pembebasan di Kawasan Cot Damar, Paya Seunara batal dilaksanakan.

Sepengetahuan Abdullah, dana tersebut akhirnya dialokasikan untuk pembebasan lahan pembangunan rumah guru SMP 3 Balohan. “Memang ada usulan mendesak dari masyarakat untuk pembangunan rumah guru SMP 3 Balohan. Sehingga, usulan tersebut dimasukkan dalam APBK Sabang 2012,” katanya. Meski tak lagi berstatus sebagai anggota dewan, Abdullah tetap mengikuti perkembangan realisasi anggaran tersebut. Ternyata, kata Abdullah saat itu, sepengetahuannya, dalam APBK-Perubahan, tak ada alokasi untuk pembebasan lahan SMP 3 Balohan. Sebaliknya, justru untuk pembebasan lahan pembangunan rumah guru yang berada di Cot Damar, Paya Seunara, Kecamatan Suka Karya. Ini kan aneh. Artinya, ada sesuatu yang harus dicurigai soal anggaran tersebut,” ujar Abdullah.

Mengenai pembangunan rumah guru, tambah Abdullah, dirinya sangat mendukung dan setuju upaya Pemerintah Kota Sabang dalam rangka membangun daerah. “Tetapi, segala sesuatu harus sesuai perencanaan dan kebutuhan,” katanya. Menurut Abdullah, sudah lazim kalau rumah guru itu tentu dibangun berdekatan dengan lingkungan sekolah. Ini pula dasarnya, sehingga pembebasan lahan untuk pembangunan rumah guru SPM 3 Balohan masuk dalam APBK 2012. “Tapi, realisasinya, pemerintah bukan mempermudah melainkan memberi jarak dengan alasan posisi lahan tersebut terletak di tengah-tengah. Ini kan aneh,” kata Abdullah.

Disinggung soal adanya dugaan anggota dewan “kecipratan” fee dari suksesi pembebasan tersebut, Abdullah tak berani memastikan. Namun, informasi yang ia peroleh, memang ada anggota dewan yang sempat menolak uang tersebut. “Dia khawatir, suatu saat bakal terjadi permasalahan hukum,” ungkap Abdullah. “Saya tidak tahu secara detail siapa anggota dewannya. Tetapi, yang saya tahu, orang itu menolak “amplop tebal” dari pemerintah kota.”

Ketua DPRK Sabang Tgk. Kamaruzzaman saat itu mengakui bahwa pengalihan pembebasan lahan dari Balohan ke Cot Dama, Paya Seunara telah melalui pembahasan di tingkat legislatif dan eksekutif.  “Kebetulan tempat mengajar guru-guru ini sangat jauh. Artinya, di sebelah Kecamatan Suka Karya, ada guru yang berdomisili. Kemudian, ada dari kota yang mengajar ke Keunekai, Batee Shook dan di Iboih. Sehingga, dinas terkait mengusulkan untuk melakukan pengadaan tanah beserta fisiknya. Nah, kawasan Cot Damar, Paya Seunara ini sangat cocok. Karena dilihat dari posisi lahan tersebut berada di tengah-tengah tempat guru-guru itu mengajar,” jelas Tgk. Kamaruzzaman.

Karena itu, Kamaruzzaman beranggapan, tidak ada istilah pemindahan dari Balohan ke Paya Seunara seperti isu yang berkembang saat itu. Melainkan wacana untuk mengurangi beban yang dirasakan pengajar, baik tingkat SD, SMP dan SMA. “Mudah-mudahan ini sudah benar dilaksanakan dan saya lihat juga ada bangunan fisiknya. Kita harap guru yang akan ditempatkan nanti akan lebih maksimal dalam proses belajar dan mengajar,” harap Tgk. Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman menjelaskan, anggaran pengadaan tanah untuk perumahan guru Rp 1,4 miliar lebih berasal dari APBK Sabang 2012. Sedangkan, pembangunan fisiknya pada APBK 2013. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sabang, Misman, ketika itu, tidak mau berkomentar banyak soal pengadaan tanah guru tersebut. Tetapi, ia mengakui adanya pembebasan lahan untuk rumah guru yang dilakukan Pemerintah Kota Sabang, khususnya Dinas Pendidikan. Misman menambahkan, anggaran pembebasan tanah itu Rp 1,4 lebih telah disetujui legislatif.

Nah, agar menjadi jelas serta menjawab keraguan sejak beberapa tahun lalu, warga di sana berharap tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh turun tangan dan mengusutnya. Sebab, banyak laporan yang masuk ke jajaran itu mengenai pembebasan lahan yang terkesan janggal itu. Hasilnya benar saja. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh mulai memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah saksi-saksi. "Untuk membuktikan semua itu benar atau tidak, kami sedang mempelajari dan proses kasus tersebut, sehingga tidak berlarut-larut," kata sumber media ini di Kejaksaan Tinggi Aceh.***

Komentar

Loading...