Terkait Dana Rp160 Miliar TFCA-Sumatera, Ini Penjelasan Forum Konservasi Lauser

Terkait Dana Rp160 Miliar TFCA-Sumatera, Ini Penjelasan Forum Konservasi Lauser
Koordinator Program, Forum Konservasi Leuser (FKL) Dedi Yansyah
Rubrik

Banda Aceh | Koordinator Program, Forum Konservasi Leuser (FKL) Dedi Yansyah menyebut. Dana Rp160 miliar merupakan anggaran keseluruhan dari TFCA-Sumatera sejak tahun 2010-2021 yang diberikan kepada sejumlah organisasi yang bekerja di hutan Aceh.

"Selain itu, tidak semua anggaran dianggarkan untuk penanganan konflik dan pencegahan perburuan satwa," ungkap Dedy, Jumat (5/11/2021) kemarin.

Penjelasan Dedy ini menanggapi tudingan Direktur Walhi Aceh, M. Nur. Dalam siaran persnya, Rabu (3/11/2021), M. Nur menyorot kinerja lembaga konsorsium TFCA-Sumatera yang mengelola anggaran Rp160 miliar untuk perlindungan satwa di Aceh.

Menurut M. Nur kasus konflik satwa dan kematian satwa terus terjadi, padahal anggaran yang dihabiskan tidak sedikit.

Sejak 2012 hingga 2021 kata dia, anggaran yang digelontorkan TFCA-Sumatera yang pengelolaan dilakukan 12 lembaga konsorsium mencapai Rp 160 miliar lebih. Jika dibagi per tahun sekitar Rp 17,7 miliar. 

“Fakta di lapangan, kerusakan hutan, kematian satwa, konflik, dan perburuan terhadap satwa yang dilindungi terus terjadi. Dampak perlindungan tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan,” kritik M. Nur. 

Nur menyebut, hasil pemantauan mereka sejak 2016-2021, ada sekitar 46 ekor gajah mati. Sebagian besar karena konflik dan sisanya karena perburuan dan kematian alami.

Kasus perdagangan kulit harimau juga terjadi. Konflik gajah juga masih masif terjadi. “Artinya uang besar yang dihamburkan TFCA tidak menyelesaikan persoalan konflik satwa-manusia,” kata M Nur.

Konflik gajah bukan hanya berdampak pada keberlangsungan hidup satwa, juga memberikan dampak kerugian ekonomi pada warga.

“Namun, warga yang terdampak tidak pernah diberi ganti rugi dan minim dilibatkan. Mereka hanya jadi objek atas program perlindungan satwa,” kata M Nur.

Nur mengatakan, semestinya dengan anggaran sebesar itu warga yang berada di kawasan hutan dapat dilibatkan penuh sebagai komunitas perlindungan satwa digaris utama.

Begitupun dia Dedy, lebih dari setengah dana hibah tersebut diperuntuhkan untuk kegiatan perlindungan badak sumatera yang sudah sangat terancam punah, dan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Darurat (RAD) penyelamatan populasi Badak Sumatera yang ditetapkan oleh Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.421/KSDAE/SET/KSA.2/12/2018, pada 6 Desember 2018. 

"Rencana Aksi Darurat (RAD) penyelamatan populasi Badak Sumatera 2018 - 2021, merupakan langkah aksi darurat yang ditetapkan untuk masing-masing tiap kantong populasi badak sumatera," kata Dedi.

Sementara untuk kantong populasi di Kawasan Ekosistem Leuser adalah melakukan perlindungan dan monitoring populasi intensif di habitat alami Badak Sumatera di bagian Barat Leuser, dan perlu dilakukan penyelamatan dan konsolidasi populasi yang tidak viable ke Suaka Badak Sumatera (SRS), serta pengembangan teknologi reproduksi berbantuan untuk perkembangbiakan badak di bagian Timur Leuser.

Tak hanya itu kata dia, konsorsium badak utara yang beranggotakan Forum Konservasi Leuser, ALeRT, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala dan Fakultas Kedokteran Hewan Insitute Pertanian Bogor (FKH IPB), mendukung pemerintah dalam proses penyelematan dan translokasi badak di Leuser Timur serta program pembangunan SRS di Aceh. 

Bersama dengan BBTNGL, BKSDA Aceh, dan DLHK Aceh telah melakukan inisiasi pembangunan SRS di Aceh Timur sejak tahun 2018.

Kegiatan ini diawali dengan survei potensi lokasi, pengurusan perizinan lokasi, pembangunan dan lingkungan serta penyusunan DED telah dilakukan. 

"Saat ini, sudah dilakukan proses perbaikan dan pembukaan jalan ke lokasi fasilitas SRS di kawasan hutan Aloer Timur, Desa Rantau Panjang, Simpang Jenih, Kabupaten Aceh Timur," ungkap Dedi.

Menurutnya, kondisi badak sumatera yang sulit dalam perkembangbiakan ditambah dengan permasalahan organ reproduksinya, adanya rencana pengembangan ART di SRS Aceh diharapkan menjadi suatu solusi sebagai upaya penyelamatan badak di masa depan.
 
Lanjut Dedi, memang untuk kegiatan penyelamatan badak ini membutuhkan biaya yang sangat besar, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana juga untuk operasional kegiatan tim patroli, tim memonitoring keberadaan badak yang akan ditranslokasi ke SRS Aceh.

"Belum lagi kita juga harus berfikir bagaimana badak-badak tersebut harus diangkut menggunakan helikopter dari tengah Kawasan hutan ke lokasi SRS dan pengelolaannya secara jangka panjang," terang Dedi.

Selain itu, melakukan patroli perlindungan kawasan hutan dan satwa liar Aceh yang luasnya mencapai 3,5 juta hektar bukanlah pekerjaan yang mudah, misalnya tim Patroli FKL bersama personil Pamhut/Polhut dari BBTNGL dan DLHK setiap bulan melakukan patroli 15-20 hari berpatroli di dalam hutan, untuk mencegah perburuan dan gangguan habitat lainnya. 

Dengan dukungan 32 Tim Patroli FKL, dan dukungan tim dari mitra lainnya untuk berpatroli di seluruh Kawasan hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang luasnya mencapai 2,25 juta hektar masih cukup kurang dana tersebut.

"Bahkan dengan jumlah itu, setengah hutan Aceh saja belum bisa dipatau secara rutin keseluruhan kawasannya," ucap Dedi.

Berpatroli di dalam hutan yang biasanya menempuh jarak hingga 6-8 kilometer dalam satu hari, menghadapi medan sulit, ancaman dari pemburu dan pelaku kegiatan illegal kehutanan juga tidak mudah untuk dilakukan maka dibutuhkan personil yang handal dan punya loyalitas tinggi.

"Kami pastikan dalam 10 tahun terakhir, tidak ada kegiatan perburuan badak sumatera yang berhasil dilakukan oleh pemburu di bagian Barat Ekosistem Leuser," jelas Dedi.

Terkait Konflik Satwa

FKL juga terlibat membantu pemerintah mengatasi hal tersebut, FKL juga memiliki tim yang menangani konflik satwa dengan masyarakat. "Tim tersebut tidak hanya bekerja mengatasi konflik, tapi juga bekerja menyelamatkan satwa yang terluka karena kegiatan perburuan dan konflik," ujar Dedi. 

Saat ini FKL telah mendukung pembangunan total 27 Km parit gajah di Aceh Timur dan Aceh Selatan/Subulussalam. Serta 17 Km pagar listrik gajah di Aceh Timur, barrier gajah yang telah dibangun ini masih sangat kurang dari kebutuhan hampir 150 Km di Aceh Timur, dan perlu perawatan dan pemeliharaan secara rutin, sehingga masih belum secara totalitas efektif mengatasi keseluruhan wilayah yang mengalami permasalahan konflik dengan gajah di Aceh Timur.

Saat ini sebahagian habitat gajah di Aceh berada di luar kawasan hutan. "Ini yang menyebabkan tingginya intensitas konflik gajah dengan manusia maka Diperlukan upaya penangganan yang menyeluruh dan secara jangka panjang," kata Dedi.

"FKL juga terlibat aktif mendukung pemerintah dalam penangganan konflik harimau dengan manusia di sekitar Leuser," tuturnya.***

Komentar

Loading...