Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Sidang Perdana Gugatan Sengketa Partai

Tergugat tak Hadir,  Sidang Ditunda

Tergugat tak Hadir,  Sidang Ditunda
Imran Mahfudi (Foto: dok. MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Rabu,  11 Maret 2020 menggelar sidang perdana gugatan sengketa partai yang diajukan Kader PDI Perjuangan Imran Mahfudi terhadap Ketua Umum dan Sekjen DPP PDIP, Ketua Mahkamah Partai PDIP Yosana Loily dan Ketua DPD PDIP Aceh, Muslahuddin Daud.

Sidang dengan majelis hakim Eti Astuti (ketua) dan Nani Sukmawati dan Zulfikar (anggota) itu, sesuai agenda nomor perkara 10/Pdt-Sus.Parpol/2020.

Sidang dimulai pukul 12.00 WIB hanya berlangsung sekitar 20 menit, sebab hanya dihadiri penggugat yaitu Imran Mahfudi atau akrab disapa Boim, sedangkan para tergugat tidak ada yang hadir.

Itu sebabnya, majelis hakim akan memanggil kembali para tergugat untuk hadir pada persidangan yang dijadwalkan, Rabu, 15 April 2020 mendatang.

Sebelumnya, Boim telah mendaftarkan perkara ini ke PN Banda Aceh, Selasa siang (11/2/2020). Tak tanggung-tanggung, yang dia “seruduk” Dewan Pimpinan Pusat PDIP dibawah Ketua Umum  Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan DPD PDIP Provinsi Aceh.

20200311-gugatan-boim

Ini terkait dugaan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai dalam penyelenggaraan Konferensi Daerah (Konferda) V PDI Perjuangan Aceh, 3 Agustus 2019 yang lalu di Banda Aceh.

Boim menilai, telah terjadi pelanggaran terhadap AD/ART partai pada mekanisme penunjukan Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD PDIP Prov Aceh.

"Kewenangan Konferda adalah membentuk kepengurusan partai. Namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta Konferda. Ini adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar partai sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (3),” jelas Boim seperti dikutip sejumlah media pers.

Masih kata Boim, DPP Partai telah mengambil alih kewenangan yang dimiliki forum Konferda untuk menentukan Ketua DPD Partai. Lebih aneh lagi, Muslahuddin Daud hanya diusulkan oleh 1 DPC, namun DPP tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai ketua DPD," ujar Imran mengurai pokok tuntutannya.

Akibat pelanggaran itu kata Boim, kepengurusan yang dihasilkan dari Konferda 'pura-pura' itu menjadi tidak legal sehingga seluruh tindakan mewakili partai menjadi tidak sah.

"Termasuk mewakili DPD PDIP Aceh pada Kongres V PDIP di Bali tanggal 8-10 Agustus 2019, dan dikarenakan adanya peserta kongres yang tidak sah, berakibat pada tidak sahnya pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan, sehingga didalam petitum gugatan disamping meminta majelis hakim menyatakan tidak sah Konferda V PDIP Aceh, juga meminta agar dinyatakan tidak sah Kongres V PDIP," ungkap dia.

Selain itu, dalam gugatannya Imran juga menyampaikan permohonan agar adanya putusan provinsi berupa penangguhan pemberlakuan SK DPP PDIP Nomor 33/KPTS-DPD/DPP/IX/2019, tentang susunan pengurus PDIP Aceh periode 2019-2024.

"Dan untuk mengisi kekosongan kepengurusan, meminta untuk menyatakan kepengurusan PDIP Aceh masih sah dibawah kepemimpinan Karimun Usman sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap," sambung Imran.

Dia menjelaskan sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) dia telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Partai, tanggal 8 Agustus 2019.

Tapi hasilnya, hingga saat ini Mahkamah Partai belum mengadili permohonan tersebut, padahal sesuai ketentuan UU Partai Politik, Mahkamah Partai wajib mengadili dalam jangka waktu enam puluh hari.

"Sebetulnya terkait persoalan ini, saya lebih senang apabila menempuh upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai, namun karena Mahkamah Partai pun tidak tunduk pada ketentuan UU, tidak ada pilihan bagi saya selain membawa persoalan ini ke pengadilan," kata Boim yang juga masuk sebagai salah satu pengacara DPP PDI Perjuangan.***

Komentar

Loading...