LHP BPK RI dan Potret Kinerja Kabinet Zaini Abdullah 2015

Terdapat Transaksi dan Klaim Sama Antara RSUDZA dan Dinas Kesehatan Aceh

Terdapat Transaksi dan Klaim Sama Antara RSUDZA dan Dinas Kesehatan Aceh
Rubrik
 
Banda Aceh | Berdasarkan kondisi tadi, auditor BPK RI Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyajian secara aktual akun piutang serta kaitannya terhadap pendapatan LO. Pemeriksaan dilakukan atas penyajian piutang-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Dari hasil pemeriksaan diketahui, saldo awal piutang-bagian lancar TPA, Rp.113.747.291,96 telah tercantum dalam buku besar, namun jika terhadap penerimaan angsuran, sistem tidak dapat langsung mencatat sebagai pengurang piutang. Pengurangan piutang baru dicatat sebagai penyesuaian akhir tahun (by adjustment), yakni pada akun dampak kumulatif-koreksi atas pendapatan. Pengurangan piutang yang dicatat juga tidak dibuat per Surat Tanda Setoran (STS), melainkan dicatat secara keseluruhan penerimaan.
 
Pemerintah Aceh memliki tiga BLUD yakni Rumah Sakit Umum Daerah ZA (RSUDZA), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Laporan BLUD dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagai entitas induk. Konsolidasi dilakukan dengan mengeliminir akun timbal balik (reciprocal accounts) atas pendapatan dan belanja BLUD yang bersumber dari APBA maupun transaksi antar SKPA.
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, terdapat transaksi antara RSUDZA dan Dinas Kesehatan yaitu klaim dari Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). RSUD ZA mengakui Pendapatan Jasa Layanan BLUD-LO atas premi asuransi JKRA, kursi roda, transport udara dan darat ambulance jenazah. Sebaliknya, Dinas Kesehatan Aceh juga memiliki transaksi yang juga diakui sebagai beban jasa premi asuransi, beban sewa sarana mobilitas, dan beban persediaan bahan alat-alat kesehatan. Selain itu transaksi serupa juga terjadi antara RSUD ZA dan RSJ. RSUD ZA, memiliki fasilitas pembayaran jasa medis. Penerimaan atas kegiatan tersebut diakui sebagai pendapatan LO pada RSUD ZA dan pengeluaran atas kegiatan tersebut juga diakui sebagai beban LO pada RSJ. Akun timbal balik tersebut belum dieliminir dalam laporan Keuangan Pemerintah Aceh.
 
Pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BLUD, setiap triwulan akan dicatat melalui jurnal memorial berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang disahkan Bendahara Umum Aceh (BUA), namun berdasarkan penelusuran atas SP2B diketahui, dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh BUA melainkan oleh Kepala Bidang Akuntansi Dinas Keuangan Aceh. Penganggaran pendapatan dan belanja BLUD disahkan dan dicantumkan pada DPA masing-masing BLUD dengan kode rekening 4.1.4.18. Pendapatan BLUD, 5.2.1.99 Belanja Oegawai BLUD, 5.2.2.99 Belanja Barang dan jasa BLUD, dan 5.2.3.99 Belanja Modal BLUD.
 
Saat pelaksanaan anggaran, realisasi atas belanja BLUD dicatat secara keseluruhan sesuai dengan kode rekening penganggaran, sehingga penyajian belanja BLUD tidak termasuk dalam rincian belanja. Misalnya, untuk belanja barang dan jasa BLUD pada LRA Unaudited disajikan Rp. 451.950.740.050,05. Namun,  nilai tersebut tidak dirinci berapa besaran nilai yang merupakan realisasi belanja persediaan, belanja jasa seperti belanja jasa perencanaan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
 
Kondini ini berdampak pada penyajian beban LO, sehingga terdapat akun beban barang dan jasa BLUD, RP. 461.564.115.979,01, yang belum disajikan rincian bebannya menjadi beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalan dinas.
 
Kondisi tersebut tidak tulis auditor BPK RI Perwakilan Aceh dalam LHP 2016, tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2014, tentang Sistem akutansi Pemerintah Daerah (Bab IV tentang sistem dan prosedur Akutansi SKPA). Diantaranya menyatakan, pendapatan LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Aceh. Kondisi tersebut disebabkan, PPK-SKPA tidak cermat dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan. PPK juga tidak cermat dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.
 
Selain itu, Kepala SKPA tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah belum optimal dalam melakukan pengendalian atas penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Kepada Dinas Keuangan Aceh menyatakan setuju atas temuan dan akan segera melakukan jurnal koreksi atas penyajian dampak kumulatif.
 
Terkait penyajian nilai piutang bagian lancar tagian penjualan angsuran, disebutkan bahwa aplikasi SIPKD belum dapat melakukan jurnal secara otomatis terhadap pendapatan bagian lancar tagihan penjualan angsuran LO. Namun akan segera berkoordinasi dengan pihak penyedia aplikasi untuk pengembangan SIPKD. Selain itu, Pemerintah Aceh akan melakukan koordinasi dengan BLUD RSUZA, RSJ, dan RSIA untuk mengkoreksi nilai transaksi antara Dinas Kesehatan Aceh dan BLUD dengan mengeliminasikan pendapatan LO yang berasal dari beban LO Dinas Kesehatan Aceh. SP2B BLUD disahkan oleh Kepala Bidang Akuntansi berdasarkan SK Kepala Dinas Keuangan. DKA akan melakukan pembinaan kepada BLUD yang belum dapat menyajikan LO secara rinci terhadap beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.***

Komentar

Loading...