Temui Mendagri RI, Ini Permintaan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al- Haytar

Temui Mendagri RI, Ini Permintaan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al- Haytar
ist
Penulis
Rubrik

Jakarta | Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al- Haytar menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo di ruang kerjanya, Jakarta Pusat, Rabu, (21/3/18). Pertemuan itu berlangsung selama dua jam atau dimulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Selain, Malik Mahmud Al- Haytar juga hadir Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi MIP, Sekjen DPA-Partai Aceh Kamaruddin Abubakar (Aburadak), dan Dr. Rafiq  selaku Staf Khusus Wali Nanggroe.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo di dampingi Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, Dirjen Keuangan Daerah Syarifuddin dan Direktur Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Dr. Yusharto H, M.Pd.

Malik Mahmud Al- Haytar selaku pimpinan delegasi, mengutarakan keinginanya untuk rutin  melakukan pertemuan dirinya dengan Mendagri setiap tiga bulan sekali, guna membahas permasalahan Aceh terkini agar realisasi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki dan turunan Undang-Undang pemerintah Aceh (UUPA) dapat segera diselesaikan. Malik Mahmud Al- Haytar juga menjelaskan beberapa permasalahan yang muncul di Aceh, berkaitan lambatnya realisasi perjanjian MoU Helsinki dan turunan UUPA. “Kita juga menyayangkan adanya keterlambatan APBA 2018 yang secara langsung merugikan rakyat Aceh,” tegas Wali Naggroe.

Selanjutnya, Kamaruddin Abubakar yang juga sebagai Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, meminta dukungan Mendagri, supaya menjadikan Aceh sebagai tuan rumah Pekan Olah Raga (PON) Aceh tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Mendagri menjawab dengan tegas bahwa dirinya mendukung Aceh sebagai tuan rumah PON 2024.

Sementara itu, senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi MIP yang turut menfasilitasi pertemuan tersebut, menyampaikan perkembangan terkini tentang Aceh. katanya, ada upaya pelemahan lembaga Wali Nanggroe baik secara wewenang kelembangaan maupun anggaran.

Menurutnya, lembaga Wali Nanggroe yang sangat terbatas dan tidak representatif. Padahal, kata Fachrul Razi lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi pilar penting pembangunan di Aceh, namun selama ini kebijakan pusat menyebabkan sangat tidak maksimal terhadap kinerja Wali Nanggroe. “Jika tidak didukung oleh keuangan yang proporsional, saya harap Mendagri segera mengambil langkah untuk memprioritaskan keuangan lembaga Wali Nanggroe, karena merupakan perintah UU dan Qanun Wali Nanggroe,” harapnya.

Fachrul Razi juga melaporkan perkembangan Pilkada Serentak di Aceh tahun 2018 yaitu Aceh Selatan, Pidie Jaya dan Subulusalam. Ketiga daerah ini menurut Fachrul Razi, masih sangat kondusif dan aman sehingga Aceh, tidak memerlukan keamanan dari pusat yang berlebihan. Karena menurutnya akan mempengaruhi hasil Pilkada nantinya sebagaimana kejadian di Pilkada 2017 lalu, yang memaksakan terlalu banyaknya pihak keamanan yang diturunkan ke Aceh, sehingga merugikan salah satu kandidat Pilkada yang dikalahkan oleh keadaan tersebut.

Dalam pertemun itu, Fachrul Razi juga menjelaskan mengenai persiapan, pemekaran Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah masuk dalam usulan ke Pemerintah Pusat. ”Kita minta  permasalahan bendera untuk segera diwujudkan di Aceh, karena masih terdapat penolakan di pusat,” harapnya.

Sebelumnya, delegasi asal Aceh yang dipimpin Wali Nanggroe Malik Mahmud Al- Haytar juga melakukan pertemuan dengan Wakli Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantornya, Selasa 20 Maret 2018. Dalam pertemuan itu, banyak hal yang diperbincangkan. Diantaranya, mempertanyakan keinginan pusat untuk mengelola tanah wakaf milik keturunan Aceh, di Arab Saudi, dan meminta Wapres Jusuf Kalla untuk mempercepat realisasi MoU Helsingki.***

Komentar

Loading...