Temuan Pansus LHP-BPK Tahun 2020 Akan Segera Diparipurnakan

Temuan Pansus LHP-BPK Tahun 2020 Akan Segera Diparipurnakan
Sekretaris Pansus LHP-BPK Tahun Angaran 2020, M. Rizal Falevi Kirani. (Foto: lintasatjeh.com)

Banda Aceh | Penantian masyarakat Aceh akhirnya hampir menemui titik terang terkait hasil kerja Panitia Khusus (Pansus), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.

Sejak dibentuk (15/6/2021) Pansus LHP-BPK Tahun 2020 belum juga menggelar sidang paripurna terkait temuan penyalahgunaan anggaran dan wewenang tahun 2020.

Kabar terbaru yang diterima MODUSACEH.CO Kamis (25/11/2021) dari Sekretaris Pansus LHP-BPK Tahun Angaran 2020, M. Rizal Falevi Kirani mengaku, akan segera menggelar sidang tersebut. 

"Dalam waktu dekat ini akan segera kita lakukan paripurna, kita lagi melakukan finalisasi beberapa temuan dan kemudian kita verifikasi temuan daerah pemilihan (Dapil) dari teman-teman anggota pansus yang melakukan investigasi ke daerah beberapa waktu lalu," ujar Falevi.

Tim Pasus LHP BPK diketahui sudah beberapa kali melakukan koordinasi bersama BPK, Inspektorat Aceh serta BPKP Aceh untuk menghitung kerugian negara. "Jadi dalam waktu dekat ini Insyaallah akan kita lakukan  paripurna," sebutnya.

Falevi juga menyebut, tenaga ahli lagi melakukan finalisasi temuan itu, kemudian tindak lanjutnya akan kita serahkan ke aparat penegak hukum.

Menurutnya, paripurna paling telat awal bulan Desember 2021 ini digelar, karena itu masih perlu dibahas Badan Musyawarah (Banmus) DPR Aceh.

Lanjut Falevi, setiap ada temuan akan dituangkan dalam laporan hasil Pansus, dan akan diserahkan secara simbolis kepada pimpinan untuk diparipurnakan dan menidak lanjutinya sesuai peraturan yang ada.

Nantinya hasil temuan Pansus ini juga akan serahkan ke pihak penegak hukum, Kepolisian maupun Kejaksaan dan bahkan sampai ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ungkap politisi PNA itu.

Ditanya berapa kerugian negara yang  berhasil ditemukan atau dari hasil investigasi Tim Pansus. Ia enggan menyebut jumlahnya secara detail.

"Saya tidak bisa berandai-andai, karena ini lagi dihitung tenaga ahli kemudian berkoordinasi dengan BPKP Aceh, ini yang menjadi persoalan bukan di jumlah anggarannya, tapi di paket pekerjaan yang hampir 20 paket lebih jadi temuam," ungkap dia.***

Komentar

Loading...