Teka-teki Pilkada Aceh Tahun 2022 Kian Tak Jelas

Teka-teki Pilkada Aceh Tahun 2022 Kian Tak Jelas
Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus. Foto: Dok. MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Teka-teki pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 kian tak jelas.

Padahal, serangkaian lobi-lobi telah dilakukan Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), baik di Banda Aceh maupun Jakarta. Namun, hingga kini   hasil tak jelas.

Nah, kegiatan itu pun tidak gratis, sebab terkait dengan dan perjalanan dinas serta lainnya.

Begitu juga mengenai anggaran, sampai belum ada Naskah Perjanjian Hibah Raerah (NPHD) antara pemerintah dengan KIP Aceh.

Beberapa hari yang lalu, anggota DPRA Komisi 1 beserta perwakilan dari Pemerintah Aceh, melakukan road show ke Jakarta.

Tim dipimpin Muhammad Yunus (Ketua Komisi 1 DPRA) beserta rombongan menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemendagri, Komisi II DPR RI serta Kementerian Polhukam.

Pasca pertemuan itu, tim road show Komisi I dan KIP Aceh mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua DPRA, Selasa (23/3/2021) sore di Gedung DPRA.

"Pertemauan hari ini melaporkan seputar road show kami kepada Ketua DPRA, dan tahap selanjutnya kami serahkan kepada ketua," kata Muhammad Yunus.

"Kami tanyakan belum ada hasil yang pasti, mereka tidak berani beri jawaban Pilkada Aceh 2022 atau 2024," ungkap Yunus.

Menurut Yunus, harus ada ketegasan Pilkada Aceh 2022 atau 2024 supaya semua perangkat bisa mengambil sikap.

"Sebab itu kami bersama tim kembali menyerahkan kepada ketua untuk lobi-lobi ke atas lagi atau pada tingkat pimpinan, kehadiran KIP Aceh hari ini terkait ketidakjelasan mengenai anggaran," jelasnya.

Dia menyebutkan, belum ada nomenklatur, sehingga tidak bisa menetap uang di kode rekening pilkada, karena belum ada Permendagri yang mengatakan Pilkada Aceh  tahun 2022.

Sebelumnya anggaran Pilkada Aceh ditetapkan di belanja tak terduga (BTT) dengan catatan bisa dibuat naskah hibah.

"Ketika kita tuntut tolong dibuat naskah hibah supaya KIP bisa melakukukan tahapan. Tapi Pemerintah Aceh beralasan belum ada kode rekening dari Kemendagri," jelas Muhammad Yunus.***

Komentar

Loading...