Breaking News

Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Taufiqulhadi, Framing Negatif versus Jejak Digital 

Taufiqulhadi, Framing Negatif versus Jejak Digital 
Dok. MODUSACEH.CO

PENEGASAN Ketua Partai NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi agar kader NasDem Aceh melawan framing negatif, yang termuat di Harian Serambi Indonesia (wawancara khusus), edisi, Kamis, 26 Agustus 2021, ikut mengelitik logika personal saya.

Politisi nasional berdarah Aceh ini menyebut; faktor utama kekalahan Partai NasDem pada Pileg 2019 lalu, karena framing negatif yang dilakukan pihak tertentu secara sistematis.

Bukankah dalam politik kelakuan itu lazim dan biasa terjadi?

“Itu adalah sebuah situasi yang mungkin dirancang oleh sejumlah pihak untuk menjatuhkan partai ini di Aceh. Kalau tidak, tak mungkin kemudian ada gerakan yang sistimatis melakukan demonstrasi di kantor gubernur. Itu menyerang sesuatu yang tidak benar. Dari situ kita ketahui ada yang memobilisasi. Saya juga yakin bahwa memframing partai ini sebagai partai yang tidak baik seperti penista agama, menurut saya itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Partai NasDem,” begitu kata dia.

Tak hanya itu. “Pak Surya Paloh adalah orang Aceh. Seharusnya orang Aceh melihat ini adalah partainya. Karena itu tagarnya adalah “Nyoe Perte Ureung Aceh (Ini Partai Orang Aceh-red)," kata Taufiqulhadi.

Sekilas, apa yang disampaikan tadi ada benarnya juga. Namun kalau mau jujur. Bukankah framing negatif serupa juga dialami sejumlah partai politik nasional dan lokal di Aceh?

Ambil contoh Partai Gerindra. Nasib apes serupa juga dialami partai ini pada Pileg 2014.

Para kompetitor di Aceh dan Jakarta, juga melakukan propaganda negatif bahwa partai besutan Prabowo Subianto ini sebagai “mesin pembunuh rakyat Aceh”.

Itu dikaitkan dengan konflik Aceh. Terutama saat diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Setali tiga uang, PDIP juga mengalami nasib serupa. Kehadiran sosok Presiden Soekarno (ayah Megawati), di framing sebagai “penipu” rakyat Aceh dan  partai yang dekat dengan haluan kiri.
 
Namun, Partai Gerindra berhasil mengandeng Partai Aceh dan dengan sabar "bergerak" hingga akhirnya menuai hasil memuaskan di Pileg 2019.

Persis apa yang diraih NasDem hasil Pileg 2014. Dua kursi DPR RI dan 8 DPRA.

Dalam konteks lokal, Partai Aceh (PA) pun paska Pileg 2009, juga secara terus menerus mendapat gempuran dari dalam dan luar Aceh.

Akibatnya, perolehan kursi terus tergerus dengan sangat tragis dan tidak sebanding bila disetarakan dengan Partai NasDem yang baru dua kali ikut kontestasi Pileg secara nasional (2014-2019).

Bayangkan, dari 33 (Pileg 2009), turun 28 kursi (Pileg 2014) dan 18 kursi (Pileg 2019). Namun, Ketua DPA Partai Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem), tak menyebut secara terbuka bahwa ada skenario pihak tertentu untuk mereduksi dan mengamputasi partai lokal ini.

Di banyak waktu dan kesempatan, Mualem justeru meminta semua jajarannya untuk intropeksi diri, peduli dan selalu dekat serta mendengar jeritan hati nurani rakyat.

Inilah yang membedakan Taufiqulhadi (politisi nasional) dengan Mualem pimpinan parlok.

Secara internal Partai NasDem, harusnya Taufiqulhadi lebih bercermin pada evaluasi dan rekam jejak digital terkait kinerja para politisinya.

Misal, anggota DPR RI asal Aceh, Zulfan Lindan dan Prof Bachtiar Ali serta 8 anggota DPR Aceh hasil Pileg 2014.

Rakyat Aceh tentu sangat mahfum dan faham. Ambil contoh Prof Bachtiar Ali, selama lima tahun mewakili Aceh di DPR RI, nyaris tak bersuara, membela kepentingan Aceh.

Dia cenderung tampil eksklusif di Aceh. Walau, sisi miris ini kemudian coba ditutup Zulfan Lindan, namun tak memberi hasil maksimal. Zulfan sendiri kandas untuk melangkah kedua kalinya ke Senayan pada Pileg 2019.

Di DPR Aceh, hanya T. Irwan Djohan dan Rahmadhana Lubis (2 dari 8 anggota), yang relatif ada berbicara ke publik, terkait program pro rakyat.

Selebihnya terkesan hanya sebagai penikmat kursi empuk wakil rakyat. Namun, Rahmadhana juga bernasib kurang baik. Dia gagal melangkah ke DPR Aceh untuk periode kedua.

Akibatnya, begitu ada peluang masuk bagi eksternal (kompetitor), saya tidak menyebutnya sebagai lawan politik. Berbagai framing negatif tadi begitu mudah untuk dimainkan.

Jadi, ibarat pepatah, tak mungkin ada asap bila tidak ada api.

Sebenarnya, ikhtiar untuk meng-Acehkan Partai NasDem di Bumi Serambi Mekah telah dilakukan Surya Paloh.

Mulai dari merekrut caleg DPR RI dari mantan kombatan GAM atau kader Partai Aceh hingga membawa 100 ulama Aceh untuk umrah.

Dan sebelumnya, sebagai bentuk simpati serta terima kasih rakyat Aceh terhadap Bang Surya Paloh, rakyat Aceh telah memberi mandat politiknya kepada Partai NasDem dengan 2 kursi DPR RI dan 8 kursi untuk DPR Aceh, hasil Pileg 2014.

Namun, berbagai upaya Bang Surya itu, justeru tak memberi multi efek terhadap elektabilitas Partai NasDem di Aceh.

Bisa jadi, segenap jajaran Pengurus NasDem di Aceh, terkesan hanya bergantung pada sosok dan popularitas Bang Surya dengan Metro TV yang kemudian juga terungkap kepada rakyat Aceh, sebagai bentuk dari kolaborasi dengan pengusaha mata sipit yang menjadi representasi dari Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

Harusnya, sebagai politisi senior berdarah Aceh. Taufiqulhadi lebih cerdas memainkan isu atau kontra-framing diawal kepemimipinannya.

Misal, dia meminta maaf kepada rakyat Aceh atas sikap dan kinerja politisi NasDem Aceh selama ini dan berjanji akan memperbaikinya.

Bukan sebaliknya, lebih nominan memunculkan gagasan  perbaikan internal dengan berpijak pada dalil framing negatif yang dimainkan elemen tertentu, sehingga melupakan “cacat” yang pernah ada dan melekat di tubuh para politisi Partai NasDem di Aceh. 

Ini menjadi penting untuk menjawab keraguan publik atas kinerja politisi Partai NasDem saat ini dan mendatang. Terlebih keberpihakan pada kepentingan rakyat Aceh.

Andai Taufiqulhadi mau sedikit saja mendengar, memahami, berbicara dan mengartikulasikan harapan rakyat serta kader NasDem di Aceh tadi. Saya kira tak sulit bagi dia untuk merebut kembali hati rakyat yang sempat berpaling dari Nasdem. 

Sekali lagi, keraguan publik di Aceh terhadap Partai Nasdem selama ini, sebetulnya tak lepas dari kinerja buruk yang diperlihatkan para anggota dewan mereka secara menyeluruh. Baik di kursi DPR RI maupun DPRA dan DPRK. Dan ini terekam dengan baik pada jejak digital mereka. 

Karena itu, Taufiqulhadi harusnya dengan jujur  dan sadar, melakukan pencerahan dan edukasi bagi masyarakat tentang kerja anggota dewan sebagai lembaga politik yang tentu memiliki indikator kinerja spesifik, dibandingkan dengan lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana.

Jadi, kalau muncul stigma, persepsi dan framing negatif sebagai partai penista agama misalnya, itu bukanlah satu-satu faktor kekalahan di Aceh.

Tapi banyak variabel lain, yang menjadi apes pada Pileg 2019. Salah satunya, merekrut caleg DPR RI dari unsur di luar kader partai.

Sengaja atau tidak, rakyat Aceh kurang mendapat informasi tentang kinerja dan karakter personal anggota DPR RI, DPR Aceh dan DPRK Partai NasDem yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dan dekat dengan rakyat.

Tak hanya itu, harusnya stigma buruk itu perlu menjadi bahan perhatian dan introspeksi, yang kemudian dikelola sebagai amunisi untuk lebih berkontribusi, membangun branding partai ini di Aceh.

Ini juga sebagai jawaban tentang adanya pernyataan dari seluruh kader Nasdem di Aceh bahwa; kurang baik apalagi Bang Surya Paloh untuk Aceh! Tapi hasilnya? Dan, ini belum terlambat Ampon Taufiqulhadi. Semoga.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!

Komentar

Loading...