Breaking News

Terkait UUPA dan Pilkada Aceh

Tarmizi Ajak Mogok Kerja, Nektu Minta DPRA Surati PBB, Ketua No Comment

Tarmizi Ajak Mogok Kerja, Nektu Minta DPRA Surati PBB, Ketua No Comment
Dahlan Jamaluddin saat terima LHP BPK RI Tahun Anggaran 2020. (Foto: Juli Saidi).

Banda Aceh | Usai pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Beni Ruslandi dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berikan sambutan, pada sidang paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh tahun anggaran 2020, di Gedung Utama Sekretariat DPRA, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Selasa kemarin.

Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh (PA) langsung intruksi. Setelah menyampaikan beberapa hal penting lainnya, semisal terkait pembangunan terowongan Geurutee, Aceh Jaya dan soal pembangunan jalan provinsi Meulaboh-Gempang.

Tarmizi kemudian menyampaikan soal Pilkada Aceh.

Putra Aceh Barat itu meminta Gubernur Aceh dan DPR Aceh merespon surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, perihal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2024 mendatang.

“DPRA dan Gubernur Aceh untuk merespon surat Kemendagri yang ditanda tangan Dirjen Otda,” kata Tarmizi mengajak.

Hal itu didorong analisa karena surat tersebut sengaja ditanda tangan Dirjen Otda untuk melihat respon dari Aceh.

Lanjut Tarmizi, jika ada reaksi maka akan dianulir dengan surat Mendagri nantinya.

Sebaliknya, jika tidak maka Aceh sudah cukup level Dirjen saja. “Kalau ada reaksi maka dianulir dengan dikeluarkan keputusan Mendagri, kalau tidak ada reaksi, ya sudah dengan surat Dirjen Otda saja berlaku di Aceh,” sebut Tarmizi.

Lalu jelas Tarmizi, terkait Pilkada Aceh putusan akhir adalah politik. Nah, keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden. “Sampai hari ini  kita masih menunggu,” ujar Tarmizi.

Itu sebabnya, menurut Tarmizi keputusan Presiden akan direspon bila seluruh rakyat Aceh kompak. Makanya, untuk menunjukan kekompakan tersebut, kalau perlu wakil rakyat itu menawarkan pendapat untuk lakukan mogok kerja dari Aceh.

“Kalau perlu mari kita lakukan mogok kerja. Mulai seluruh jajaran eksekutif, legislatif (DPRA), anggota DPR RI, Bupati, Wali Kota sampai ke Keuchik (Kepala Desa),” kata Tarmizi.

Setelah mogok kerja, lanjut Tarmizi dalam sidang paripurna penyerahan LHP BPK RI tadi, kemudian tutup seluruh pelayanan di Aceh. “Setelah itu baru kita tuntut Pemerintah Pusat,” sebut Tarmizi.

Apa saja yang dituntut masyarakat Aceh? Menurut Tarmizi, semua butir-butir MoU Helsinki direalisasikan, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sesuai MoU, dana Otsus Aceh diabadikan dan UUPA wajib dihormati seperti undang-undang lainnya.

“Yang kita perjuangkan tidak hanya masalah politik. Karena masyarakat hari ini sudah mulai bosan dengan politik. Yang perlu kita perjuangkan masalah ekonomi,” sebut Tarmizi.

Pendapat lain soal Pilkada Aceh dan UUPA, juga dikemukan anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PD Aceh) Ridwan Abubakar atau akrab dipanggil Nektu.

Wakil rakyat dari Aceh Timur itu mengajak pimpinan DPR Aceh untuk mengundang komponen Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) datang ke Aceh, guna menilai implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

Lantas apa respon Gubernur Aceh Nova Iriansyah? Usai paripurna, Ketua Partai Demokrat (PD) Aceh ini mengaku sikap pemerintah Aceh sama dengan sikap DPR Aceh.

“Setahun setengah yang lalu kita sudah kirim surat ke Presiden. Sikap kita sama dengan DPRA,” kata Nova Iriansyah.

Beda dengan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, diminta tanggapan atas usulan dua anggota DPR Aceh tadi, Dahlan Jamaluddin tidak mau berkomentar.

“Saya no koment dulu,” kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.

Bisa jadi sikap ini sengaja dipilih Dahlan, karena dalam beberapa kebijakan, keputusan dan pendapatnya lebih sering bias dan blunder.***

Komentar

Loading...