16 Tahun Hari Damai Aceh

Tanpa Pengibaran Bendera dan Ucapan Terbuka di Ruang Publik

Tanpa Pengibaran Bendera dan Ucapan Terbuka di Ruang Publik
Gedung Meuligo Wali Nanggroe Aceh. (Foto: Firdaus Hasan)

Banda Aceh | Hari ini, 15 Agustus 2021. Usia perdamaian Aceh memasuki 16 tahun, setelah penandatanganan MoU Damai, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia.

Berbeda dengan tahun lalu, beberapa tempat seperti Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, terjadi pengibaran Bendera Aceh.  

Kondisi ini tercipta karena sejak awal, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang juga Ketua DPA Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) telah menegaskan bahwa, tidak ada pengibaran Bendera Aceh.

Foto: bratapos.com

Dari amantan media ini Minggu (15/8/2021) sekitar pukul 9.00 WIB, Meuligoe Wali Nanggroe Aceh di Jalan Seokarno Hatta, Kabupaten Aceh Besar, dijaga ketat sejumlah aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh.

Bisa jadi, penjagaan tersebut sebagai antisipasi bila sewaktu-waktu ada massa yang mengibarkan Bendera Aceh (bulan bintang) di halaman utama Meuligo Wali Nanggroe. Maklum, sejak beberapa tahun lalu, di sana terdapat dua tiang bendera yang berdampingan.

Hanya pada satu tiang di sisi kanan berkibar bendera  merah putih, sementara tiang di sebelahnya tampak kosong.

Informasi yang diperoleh media ini dari petugas keamanan di sana menyebut. Tidak ada intruksi dari Wali Nanggroe untuk mengibarkan Bendera Aceh.

Kondisi sama juga terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Tidak ada pengibaran Bendera Aceh. Aparat kepolisian juga berjaga-jaga di gedung dewan tersebut.

Kondisi ini kontras dengan pengakuan Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin. Tahun lalu atau Minggu, 6 Desember 2020. Dia sesumbar bahwa DPRA akan mengupayakan Bendera Aceh (Bintang Bulan) dapat berkibar di Aceh pada 15 Agustus 2021, dengan kesepakatan bersama Jakarta-Aceh.

“Segenap anggota DPRA berkomitmen untuk mengupayakan perwujudan Qanun Bendera Aceh, serta Himne. Kami akan upayakan pada 15 Agustus 2021 mendatang, Bendera Bintang Bulan dapat dikibarkan di seluruh Aceh," kata dia ketika itu.

Menurutnya, Bendera Aceh dapat berkibar dengan usaha secara berkelanjutan dan kontinyu dari semua pihak. Terutama yang terlibat dialog konstruktif baik dari tingkat Aceh hingga nasional.

"Hal ini merupakan bagian kebersamaan atas komitmen upaya damai yang telah disepakati. Salah satunya adalah pengesahan Bendera Aceh," ujar Dahlan kepada awak media beberapa hari lalu di Banda Aceh.

Faktanya, Dahlan ternyata hanya pemberi harapan palsu (PHP). “Ini permainan politik Dahlan saja untuk meraih simpati, di tengah serangan untuk mengantikan dirinya. Harusnya, dia tak perlu menyatakan hal itu sebelum para pihak (Jakarta-Aceh) sepakat,” kritik seorang pengurus DPA Partai Aceh (PA), Minggu, 15 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Terkait masalah tersebut. Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Nurzahri yang dikonfirmasi media ini, Minggu siang mengaku. Walau pernyataan Dahlan tadi diucapkan tahun lalu. Namun, tak ada konfirmasi dengan Partai Aceh. 

 

“Termasuk untuk tahun ini, tidak ada laporan apa pun kepada partai. Harusnya itu dilakukan, sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen,” ucap dia.

Begitupun, mantan anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh ini mengaku, tak mau terlibat terlalu jauh. Sebab, itu urusan internal DPRA. “Ketika itu Dahlan bicara atas nama Ketua DPR Aceh. Jadi, lebih cocok di konfirmasi kepada yang bersangkutan,” ujar Nurzahri.

Sekedar mengulang. Masalah bendera sudah diatur dalam perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui Memorendum of Understanding (MoU)  yang ditandatangani di Finlandia, 15 Agustus 2005. 

Turunannya diatur dalam Undang-Undang  No 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh. Pada Pasal 246 ayat (2) disebutkan, Pemerintah Aceh juga dapat menentukan dan menetapkan Bandera Daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Sayangnya, untuk tahun ini, jangankan Bendera Aceh berkibar, ucapan secara terbuka di ruang publik pun nyaris tidak ada. Misal di baliho maupun spanduk. Semua dinominasi dengan ucapan HUT Kemerdekaan RI Ke-76, 17 Agustus 2021.

Berbeda ketika Aceh dipimpin dr. Zaini Abdullah-H. Muzakir Manaf. Hampir seluruh sudut kabupaten dan kota di Aceh memasang ucapan selamat; Hari Damai Aceh dan Dirgahayu Kemerdekaan RI, secara berdampingan. Petanda apa ini?***

Komentar

Loading...