Lima Kesimpulan DPRA Menolak Jawaban Interpelasi Plt. Gubernur Aceh

“Talak” Satu Untuk Nova Iriansyah

“Talak” Satu Untuk Nova Iriansyah
Juru Bicara (Jubir) Pengusul Hak Interpalasi DPR Aceh Irfannusir menyerahkan pandangan DPR Aceh terhadap jawaban hak interpelasi kepada Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (Foto: M.Yusrizal I MODUSACEH.CO)

Seperti diprediksi sejak awal, anggota DPR Aceh akan menolak jawaban hak interpelasi yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ada lima poin yang menjadi kesimpulan. Berikut laporan reporter MODUSACEH.CO M. Yusrizal dan Hendy HP dari Gedung DPR Aceh, Selasa, 29 September 2020 siang di Banda Aceh.

MODUSACEH.CO | Walau mengenakan masker penutup mulut. Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah tampak tak kuasa menutup kegalauannya.

Itu terlihat dari sorotan lensa yang dipancarkan langsung pada tiga layar monitor besar. Dua berada di belangkang dan satu di depannya.

Sesekali sorot matanya tajam menatap layar lebar tersebut, di bagian lain dia pun terlihat tertunduk, terutama saat Juru Bicara (Jubir) Pengusul Hak Interpalasi DPR Aceh Irfannusir (Fraksi PAN) dan Teuku Raja Keumangan (Fraksi Golkar), membacakan pandangan DPR Aceh terhadap jawaban hak interpelasi yang disampaikan Nova Iriansyah beberapa hari sebelumnya.

“Plt. Gubernur tidak menjawab substansi pertanyaan interpelasi, maka secara hukum, tidak menjawab dianggap mengakui adanya kesalahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pemerintahan,”  tegas Irfannusir dengan suara lantang dan tegas pada Rapat Paripurna DPR Aceh, Selasa, 29 September 2020 di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Penilaian itu disampaikan, terkait Postur Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019, yang dianggap melanggar Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Ini sesuai Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBA lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur.

Untuk itu, anggaran belanja dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp17.327.727.853.122,00 (tujuh belas triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Nah, dana-dana tersebut diperuntukan, untuk belanja publiknya misalnya, Rp13.185.513.098.397 (tiga belas triliun seratus delapan puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atau setara 76% (tujuh puluh enam persen) dari Rp17.327.727.853.122,00 (tujuh belas triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah.

Sementara belanja pelayanan aparatur Rp4.094.015.242.356,00 (empat triliun sembilan puluh empat milyar lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau setara dengan 24% (dua puluh empat persen) dari Rp17.327.727.853.122,00 (tujuh belas triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Karena itu, DPR Aceh berkesimpulan. Pertama, Pemerintah Aceh sangatlah tidak profesional dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, karena ada beberapa pertanyaan yang sengaja tidak dijawab.

Kedua, Pemerintah Aceh tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, jawaban tersebut juga tidak berurutan sebagaimana mestinya. Bahkan, jauh dari subtansi persoalan yang di pertanyakan dalam interpelasi.

Ketiga, jawaban Plt. Gubernur terhadap hak interpelasi DPR Aceh ditemukan adanya pelanggaran berupa; tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur, mengingkari sumpah jabatan, dan melanggar Undang-Undangn Pemerintah Aceh (UUPA) yang mewajibkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk hadir serta melanggar etika pemerintahan.

Keempat, DPR Aceh menolak seluruh Jawaban/Tanggapan Plt. Gubernur Aceh atas Hak Interpelasi yang diajukan.

“Dan kelima, berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan menggunakan haknya lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutup Irfannusir, disambut aplus dari undangan yang hadir.

Tak lama kemudian, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin meminta Sekwan DPR Aceh untuk membacakan keputusan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Begitu rapat usai, Nova Iriansyah seketika bergegas, meninggalkan ruang sidang dengan langkah cepat. Raut wajahnya tampak merah. Terkesan ada sesuatu yang menganjal dalam dirinya.

Rapat paripurna hari ini dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, didampingi tiga wakil ketua, Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ikut hadir.***

Komentar

Loading...