Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

LHP BPK Terhadap Pemkab Aceh Besar Tahun Anggaran 2019

Tak Ada Brankas, Bendahara Dinas Pertanian Simpan Uang Dirumah  

Tak Ada Brankas, Bendahara Dinas Pertanian Simpan Uang Dirumah  
Bupati Aceh Besar Ir. H. Mawardi Ali menerima langsung LHP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 dari Kepala BKP Perwakilan Provinsi Aceh, Arif Agus SE, MM, Ak, CPA (Foto: Ist)

MODUSACEH.CO | LHP BPK terhadap laporan anggaran 2019, Pemkab Aceh Besar menyebut. Dinas Pertanian Dinas Pertanian dalam mengelola retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi sewa alat pertanian dan peternakan, belum sepenuhnya memadai.

Misal, pemungutan restribusi rumah potong hewan oleh petugas pemungut menggunakan metode karcis, namun Bendahara Penerimaan menerima setoran tunai dari petugas pemungut restribusi tanpa melakukan  perhitungan karcis yang terpakai.

Bendahara penerimaan juga tidak membuat laporan permintaan, penggunaan dan sisa akhir dari karcis restribusi rumah potong hewan. Pengambilan karcis ke BPKD  yang dilakukan staf  Bidang Aset Dinas Pertanian dan mengelola karcis tersebut, sehingga perhitungan karcis tidak diketahui bendahara penerimaan. 

Selanjutnya, bendahara penerimaan menyetor uang retribusi rumah potong yang diterima dari petugas pemungut ke kas daerah tidak dalam waktu 1 x 24 jam. Penyetoran ke kas daerah antara 1 sampai 5 hari kerja.

Menariknya justeru Dinas Pertanian Aceh Besar. Berdalih tidak memiliki brankas, bendahara penerimaan justeru menyimpan uang yang belum disetor dalam tas dan dibawa pulang ke rumah. Besaran uang retribusi  yang pernah disimpan dalam tas dan terlambat disetor diantaranya Rp1 juta hingga Rp58 juta. Pemeriksaan lanjutan BPK adalah,  dengan membandingkan SKRD dan laporan pemakaian karcis.

Hasilnya diketahui, jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah berdasarkan SKRD yaitu Rp181.162.000,00 atau tidak berdasarkan potongan karcis. Selain itu, anggaran penerimaan dari retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp8 juta dengan realisasi Rp8.028.000,00 atau 100,35% dari target yang ditetapkan.

Terkait hasil usaha penjualan benih padi. Menurut wawancara auditor BPK diketahui, penyetoran retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah (benih padi) dari pengelola ke bendahara penerimaan, uang penjualan padi dari pengelola (pegawai di Bagian Bibit Usaha Tani) secara tunai tanpa bukti atau data pendukung seperti perhitungan penjualan benih padi.Lho, kok bisa? 

Selain itu, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola retribusi penjualan produksi usaha daerah dengan anggaran Rp150 juta dan realisasi sebesar Rp46.5 juta atau hanya sebesar 31,00% dari target yang ditetapkan.

Padahal, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar membawahi tiga unit pengelolaan yaitu, Unit Pembenihan Ikan di Jantho Baru, Unit Pembesaran Ikan di Paya Sukon dan Unit Ikan Langka di Samahani.

Berdasarkan mekanisme pengelolaan retribusi diketahui, pengelolaan atas penerimaan restribusi penjualan produksi usaha daerah belum optimal. Bendahara Penerimaan hanya menerima uang secara tunai dari Koordinator Pengelola Unit Pembenihan Ikan dan Koordinator Pengelola Pembesaran Ikan tanpa ada bukti pendukung lainnya.

Selain itu, uang yang disetor masing-masing Pengelola tersebut pada TA 2019, Rp26.5 juta dan Rp20 juta. Selanjutnya, bendahara penerimaan menyetor ke Kas Daerah dan langsung membuat Surat Tanda Setoran (STS). 

Namun, bendahara tidak membuat SKRD dikarenakan tidak mengetahui perhitungan angka penjualan bibit ikan. Bahkan, bendahara penerimaan juga tidak menerima laporan penjualan dari koordinator Balai Benih Ikan setiap bulannya.

Lantas, bagaimana dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga? Dinas ini mengelola restribusi tempat rekreasi dan olahraga.  Namun, realisasi penerimaan hanya bersumber dari pelayanan tempat pariwisata.

Anggaran pendapatan yang ditetapkan Rp220 juta dan realisasi Rp183 juta atau sebesar 83,18% dari target. Bersambung.***

Berdasarkan informasi dari bendahara penerimaan, restribusi tempat rekreasi dilakukan dengan sistem kontrak.

Itu sebabnya, bendahara penerimaan hanya menerima bukti setor ke Kas Daerah dari penyewa. Pada Tahun 2019, bendahara penerima hanya menerima uang tunai dua kali dari Pengelola Objek Wisata Kuala Cut, Rp1 juta dan pengelola Ie Suum Rp10 juta untuk  pembayaran Piutang tahun anggaran 2018.

Bendahara penerimaan menyatakan, pada tahun anggaran 2018,  Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga pernah menjalankan kontrak dengan pengelola objek wisata Pasir Putih, namun gagal kontrak.

Selain itu juga dilakukan kontrak dengan pengelola objek wisata lainnya yaitu Pulo Kapok dan Waduk Keliling.

Dinas  Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga mengelola arena Jantho Sport City (JSC) seluas 9 hektar yang dibangun tahun 2018 serta mess atlet dengan fasilitas sarana dan prasana lengkap.  Namun, kontribusi  sarana dan prasarana tersebut terhadap PAD Kabupaten Aceh Besar, belum ada. Kata Mawardi Ali mau menjadi pusat olahraga terbaik di Aceh?***

 

Komentar

Loading...