Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Pengalihan Lahan Panti Asuhan Budi Luhur Takengon (bagian dua)

Tagore Abu Bakar: Pemda Aceh Tengah “Pencuri”, Bank Aceh “Penadah”

Tagore Abu Bakar: Pemda Aceh Tengah “Pencuri”, Bank Aceh “Penadah”
Tagore Abu Bakar (Foto: lintasgayo)
Rubrik

Walau Bupati adiku, tapi aku bilang, kita juga anak yatim. Kita pernah merasakan jadi yatim. Karena itu, jangan kamu bela yang salah. Berdosa kamu!

MODUSACEH.CO | Di ujung telpon seluler, intonasi Tagore Abu Bakar datar. Ciri khas suara serak-serah “basah”, belum juga hilang dari mulut mantan Bupati Kabupaten Bener Meriah dan anggota DPR RI Fraksi PDIP asal Aceh, 2014-2019 ini.

Suaranya tiba-tiba tinggi, saat disentuh soal nasib 70 anak yatim, penghuni Panti Asuhan Budi Luhur, tempat tanah kelahirannya, dataran tinggi Gayo, Takengon, Kabupaten Aceh. Ini terkait pengalihan lahan seluas empat ribu meter persegi lebih, dari sembilan ribu meter tanah yang ada, untuk pembangunan Gedung PT. Bank Aceh Syariah, Takengon Aceh Tengah.

Begitupun, bukan pembangunan kantor bank plat merah ini yang disesalkan Tagore. Tapi, proses pengalihan yang dinilainya sarat permainan dan telah menzalimi anak yatim. “Pemerintah Daerah Aceh Tengah itu “mencuri” dan penadahnya adalah “Bank Aceh,” sebut Tagore, bernada emosi, saat diminta pendapatnya, Rabu (31/7/2019).

Sebagai tokoh masyarakat dataran tinggi Gayo, dia memang pantas marah. Sebab, baik DPRK maupun pemerintah daerah setempat, dinilai telah menerapkan kebijakan sewenang-wenang dengan mengorbankan anak yatim.

Itu sebabnya, dia meminta Bupati Aceh Tengah saat ini, Shabela Abu Bakar, yang juga adik kandungnya untuk berpihak dan membela kaum lemah, khususnya anak yatim di panti asuhan Budi Luhur tersebut. “Walau Bupati adiku, tapi aku bilang, kita juga anak yatim. Kita pernah merasakan jadi yatim. Karena itu, jangan kamu bela yang salah. Berdosa kamu. Saya tetap membela anak yatim,” kata Tagore.

Tagore pun berkisah. Katanya, lahan yang ditempati Panti Asuhan Budi Luhur, awalnya milik Belanda. Lalu, beralih menjadi milik warga keturunan Tionghoa (Cina). Berlanjut, hingga digarap masyarakat setempat dan dijadikan panti asuhan anak yatim Budi Luhur.

Sebagai legalitas, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh, mengeluarkan sertifikat. “Jadi, sebenarnya ini aset pemerintah provinsi, bukan Pemda Aceh Tengah atau belum dilepas kepada Pemkab Aceh Tengah,” ucap Tagore.

Alasannya, jika aset tanah tadi sudah dilepaskan, berarti ada proses atau persetujuan dari DPR Aceh. “Tapi, setahu saya tidak ada pelepasan hak kepada Pemda Aceh Tengah,” ungkap Tagore.

Ironisnya, tahun 2008, DPRK dan Bupati Aceh Tengah saat itu dijabat Nasaruddin dan Ketua DPRK Syukur Kobat, menyerahkan lahan seluas empat ribu meter persegi kepada Bank Aceh.  Padahal, pelepasan aset Pemerintah Aceh tersebut baru dilakukan tahun 2009.

“Tapi itu tidak gratis, Bank Aceh membayar kepada Pemda Aceh Tengah Rp 8 miliar. Dana sebesar itu kemudian dijadikan penyertaan saham Pemda di bank tersebut,” ulas Tagore. “Karena itulah, tahun 2016, saya telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh, Bupati Aceh Tengah serta Bank Aceh bahwa proses pengalihan itu keliru dan tidak sah. Namun, tak ada tanggapan apapun,” kata Tagore.

Kenapa? “Kok hak anak yatim dijual secara tidak sah oleh Pemda Aceh Tengah dan ironisnya, “penadah” adalah Bank Aceh,” sebut Tagore berulang-ulang. “Saya merenung dan akhirnya bertekad, demi nasib dan kepentingan anak yatim, jika sewenang-wenang, siapa pun akan aku lawan,” tegas Tagore.

Lantas, saat ini gedung PT Bank Aceh Syariah telah berdiri? “Benar, kalau kita suruh bongkar sulit. Karena itu, carilah lokasi atau lahan baru untuk anak yatim, yang sesuai dengan luas tanah sebelumnya,” saran Tagore.

Menurut Tagore, memang ada peraturan Presiden RI bahwa, jika ada tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan umum, maka harus diganti dengan bangunan setara, bukan uang yang diterima,” papar dia.

Saat ini sebut Tagore, ada 70 anak yatim di Panti Asuhan Budi Luhur yang tinggal di belakang Gedung Bank Aceh yang megah, dengan tembok tinggi. “Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk anak yatim, dipelihara negara. Tapi, kenapa Pemda Aceh, DPRK Aceh Tengah serta Bank Aceh semena-mena,” gugat Tagore.***

Komentar

Loading...