Syarifah Munira : Sesungguhnya Pergub 'Cuti Bersalin' Bertentangan dengan Aturan yang Lebih Tinggi

Syarifah Munira : Sesungguhnya Pergub 'Cuti Bersalin' Bertentangan dengan Aturan yang Lebih Tinggi
Syarifah Munira saat berorasi
Banda Aceh | Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh, Syarifah Munira, turut hadir dan ikut berorasi bersama belasan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Perempuan Peduli Ibu dan Anak dalam aksi mendukung Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pemberian Susu (ASI) Ekslusif, atau yang lebih dipopulerkan dengan istilah Pergub Cuti Bersalin, di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin, (22/8/2015).

Lihat: Pendukung Pergub 'Cuti Bersalin': Copot Kepala BKN Aceh!

Meski ikut mendukung, namun Syarifah menyadari pergub cuti bersalin tersebut belum dapat dijalankan, karena masih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  “Sebenarnya pergub ini memang menyalahi aturan yang lebih tinggi, namun pergub cuti enam bulan ini perlu kita beri apresiasi,” ujar Syarifah.
 
Syarifah yang juga Ketua Badan Legislasi (Bandleg) DPRK Banda Aceh mengatakan, pergub memang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun dalam hal ini ia mendukung dan memberi dorongan kepada Pemerintah Aceh untuk mengadvokasi tentang keberadaan pergub cuti bersalin. Alasan Syarifah, karena Provinsi Aceh mempunyai landasan hukum secara khusus (lex specialis) yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu ia mendesak agar Pemerintah Pusat segera menyusun RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dengan prosedur pembinaan PNS di Aceh sebagai perwujudan langsung dari Pasal 124 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Pergub ini memang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi namun tidak tertutup kemungkinan pergub ini bisa  diterapkan karena masih butuh prose perjuangan,” ujarnya.

Menurut Syarifah, Pergub Cuti bersalin tersebut tidak hanya mengakomodir tentang kepentingan perempuan semata, tapi juga kepentingan anak-anak generasi penerus bangsa. Karena dari perempuan yang hebat akan melahirkan generasi yang hebat pula, begitupun pembangunan itu diawali dari perempuan. Oleh sebab itu, kebijakan cuti enam bulan bagi perempuan hamil hingga melahirkan dinilai sebagai langkah yang tepat dan patut diberikan apresiasi.***

Komentar

Loading...