Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Syakya Serahkan Berkas Dugaan Korupsi di Aceh Untuk Ketua KPK

Syakya Serahkan Berkas Dugaan Korupsi di Aceh Untuk Ketua KPK
Koodinator MPO Aceh, Syakya Meirizal serahkan berkas dugaan korupsi di Aceh kepada Ketua KPK, Firli Bahuri. Foto: Firdaus Hasan/MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Koodinator Masyarakat Pengawal Otonomi Khusus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal menyerahkan berkas dokumen dugaan korupsi di Aceh kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.

Itu dilakukan usai mengisi audiesi rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama ketua dan sejumlah anggota DPR Aceh, Jumat (26/3/2021) di Gedung DPRA di Kota Banda Aceh. Firli menerima dokumen tersebut saat menuju keluar ruangan.

"Pak Firli, ini dokumen kasus-kasus korupsi di Aceh," kata Syakya.

Merasa kaget, lalu Ketua KPK membuka dokumen tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada stafnya.

Dalam dokumen tersebut Syakya melaporkan beberapa dugaan kasus korupsi. Misal, kasus pengadaan cuci tangan pada Dinas Pendidikan Aceh, kasus proyek multiyears, pengadaan sembako Bansos Covid-19, pengadaan mobiler, alat laboratorium, alat pengadaan multimedia APBAP 2019 lalu, dana bantuan keuangan khusus penanggulangan Covid-19 bernilai Rp 300 miliar untuk kabupaten/kota.

Sebelumnya Syakya mengakui sudah terhubung dan dan bertemu dengan Firli. "Beliau minta kirimkan data dan kemudian ada beberapa lampiran juga saya serahkan," ujar Syakya.

Ketua KPK, Firli Bahuri membaca berkas dan dokumen dugaan korupsi di Aceh. Foto: Firdaus Hasan/MODUSACEH.CO

Sebab itu Syakya berharap KPK tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi ada upaya pencegahan dan harus ada langkah nyata untuk penindakan terhadap kasus-kasus yang bisa dibuktikan KPK.

"Jadi kita berharap banyak pada KPK supaya kasus-kasus yang terindikasi korupsi di Aceh ada penindakan secepatnya," harap Syakya.

Selain itu,  Forum Keadilan Rakyat Aceh ikut menyerah surat terbuka kepada Ketua KPK, isinya meminta KPK mengawasi ketat dan tidak tebang pilih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya.

Selain itu, meminta KPK untuk menuntaskan bebagai persoalan di Aceh, seperti dana Covid-19, pengadaan barang atau fasilitas, pengadaan Kapal Aceh Hebat dan lainya. Terakhir meminta KPK terus bersinergi bersama masyarakat, pemuda dan mahasiswa.

Sayangnya, surat tersebut tidak diterima Firli. Menurut dia tidak lengkap.

"Kalau mau buat laporan harus jelas kasus apa, siapa pelaku, sumber dari mana, kerugian apa. Harus lengkap, karena kami tidak mau menduga-duga," tegas Ketua KPK Firli Bahuri.***

Komentar

Loading...