Pemerintah Aceh Beri Tanggapan Terkait Kemiskinan Aceh

Syakya Meirizal: Itu Hanya Tong Kosong!

Syakya Meirizal: Itu Hanya Tong Kosong!
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Pemerintah Aceh menanggapi hasil publikasi data kemiskinan masyarakat Aceh oleh BPS Aceh. Faktanya, menujukan angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,43 persen atau bertambah 19 ribu orang per September 2020 dan Aceh dinyatakan provinsi termiskin di Sumatera.

Faktor makanan, dinilai berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan, diantaranya beras, ikan tongkol/tuna/cakalang hingga rokok.

Selain itu, komposisi garis kemiskinan di Aceh selama Maret 2020 sampai September 2020, peran komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkankan bukan makanan.

Pada September 2020 misalnya, peranan komoditi makanan menyumbang sebesar 75,98 persen sedangkan peran bukan makanan hanya 24,02 persen.

Itu sebabnya, Pemerintah Aceh menyiapkan enam startegi untuk mengatasi kemiskinan di Bumi Serambi Mekah ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah Aceh (BAPPEDA) H.T. Ahmad Dadek SH MH, pada rapat koordinasi penanganan penurunan angka kemiskinan Aceh Jumat (19/2/2021), yang belangsung secara virtual menyebut. Stratergi pertama, menekankan pengeluaran masyarakat agar tidak boros. Salah satunya rokok yang dianggap pengeluaran terbesar masyarakat Aceh.

Kedua, upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keahlian, ketiga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik melalui bantuan pendidikan atau beasiswa bagi anak yatim piatu serta kartu JKA secara gratis.

Baca: Aceh Kembali Raih Peringkat Satu Termiskin di Sumatera, Gubernur Aceh Nova Iriansyah Dapat Ucapan Selamat Papan Bunga

Lalu Pemeritah Aceh ingin meningkatkan transaksi ekonomi dengan cara meningkatkan penjualan hasil pertanian, perikanan dan pengolahan bahan baku menjadi siap pakai.

Selanjutnya strategi menjaga stabilitas harga pangan dan strategi yang keenam adalah percepatan penanganan bencana sehingga ekonomi Aceh cepat pulih.

Begitupun, rakor yang diikuti unsur kabupaten dan koda se-Aceh masih dinilai janggal. Terutama stategi menekankan pengeluaran agar masyarakat tidak boros membeli rokok. Ini berbanding terbalik jika melihat sebagian besar masyakat Aceh adalah perokok aktif.

Itu sebab, pajak rokok menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif besar untuk Aceh. Tahun 2020 misalnya, PAA dari pajak rokok yaitu Rp381,3 miliar atau 138 persen. Artinya, pendapatan itu melebih target PAA tahun 2020 dari rokok yakni Rp275,9 miliar.

"Di samping itu pajak rokok tahun 2020 malah lebih besar dari penerimaan pajak bahan bakar minyak (BBM) Rp319,3 miliar atau sebesar 111 persen," ungkap Bustami Hamzah, SE, MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), seperti diwartakan Serambinews.com, 5 Februari 2021.

Itu sebabnya, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Merizal menilai . Pemerintah Aceh mulai panik terhadap kritik masyarakat dengan mengeluarkan ide-ide yang tidak teruji.

"Mungkin bisa jadi rokok salah satu penyebab kemiskinan, tapi di sisi lain rokok merupakan penyumbang PAD Aceh yang cukup besar dan ini juga jadi sebuah dilema bagi Pemerintah Aceh," kata dia.

Seharusnya usul Syakya, dari anggaran yang ada bagaimana kemudian Pemerintah Aceh bisa melahirkan program-program yang memang langsung diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas bawah (miskin).

Syakya menambahkan, kalau pemerintah ingin menyasar kepada perokok, paling hanya bisa melakukan sosialisasi dan tidak mungkin pemerintah melarang warga merokok.

Lalu apakah Pemerintah Aceh siap kehilangan sumber pendapatan yang begitu besar kalau masyarakat mengurangi komsumsi rokok?

"Jadi kebijakan jangan spekulatif, harus teruji, termasuk Gubenur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dalam masa pandemi. Seharunya gubernur mengeluarkan perintah kepada dinas terkait, bukan rekomendasi," kritik Syakya .

Itu pun sudah tidak relevan lagi karena saat ini tidak mungkin dinas merubah anggarannya setelah APBA disahkan. "Itu hanya sekedar bahan untuk mengklarifikasi kepada masyarakat. Seakan-akan gubernur punya program untuk mengatasi kemiskinan pada hal hanya tong kosong saja," jelasnya.

Masih kata Syakya , keenam program yang ditawarkan pemerintah bukan suatu terobosan baru dan selama ini sudah berjalan.

Tapi kenapa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, harusnya pemerintah tepat sasaran kepada 800 ribu orang yang dikatakan miskin oleh BPS, jangan program malah dinikmati orang yang salah.

"Transaksi ekonomi akan terjadi apabila perputaran uang akan banyak dari masyarakat. Misal, berapa waktu lalu ada Bansos, tapi tidak disalurkan," ungkap dia.

Syakya menilai, apa yang disampai Kepala Bappeda Aceh dua hari ini, hanya lip service dan tidak akan mampu menjawab persoalan secara tepat, cepat dan terukur.***

Komentar

Loading...