Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Ketika Pelanggan Merasa Dirugikan PT. PLN (selesai)

Syahril Ramadhan: Jangan Salah Bangun Asumsi, Karena Bukan Berhadapan dengan Orang Awam

Syahril Ramadhan: Jangan Salah Bangun Asumsi, Karena Bukan Berhadapan dengan Orang Awam
Syahril Ramadhan (Foto: MODUSACEH.CO)

MODUSACEH.CO I Syahril Ramadhan (34), menginggatkan jajaran manajemen PT. PLN Unit Induk Wilayah Aceh, berhati-hari dalam membangun asumsi hukum. Sebab, dirinya bukanlah orang awam.

“Jangan salah lagi membangun asumsi hukum, karena Anda tidak sedang berhadapan dengan orang awam,” tegas Syahril atau akrab disapa Ariel Peusangan, menanggapi pendapat Mukhtar Juned, Asisten Manajer Manajemen Stakeholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Kamis di Banda Aceh.

Sebelumnya, Mukhtar menegaskan. Terkait gugatan Syahril Ramadhan, pengusaha benih udang vename di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pihak sudah menerima pemberitahuan dari PN Banda Aceh, Jumat (22/1/2021) siang dan siap menghadapi gugatan itu.

“Sidang perdana akan dilaksanakan 16 Februari 2021. PLN sebagai perusahaan milik negara akan ikuti serta hadapi gugatan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Mukhtar Juned, saat mendampinggi T. Bahrul Haled, Manager Komunikasi PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh, Kamis di Banda Aceh.

Begitupun, Mukhtar menginggatkan bahwa, merujuk UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, Pasal 51 Ayat 3 disebutkan. Penyalagunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar.

Pendapat Mukhtar kemudian ditanggapi Syharil. “Harus diketahui, legal standing penggugat mengajukan gugatan terhadap PLN berdasarkan SPJBTL antara PLN dan penggugat. Jadi, jika pihak PLN menganggap penggugat telah menyalahgunakan tenaga listrik, silakan laporkan tindak pidana,” tantang Ariel.

Kata Ariel, berdasarkan UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat 3, tentang penyalahgunaan listrik bukan haknya dan dapat dipidana paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak 2,5 miliar dan PLN siap menghadapi gugatan penggugat, tidak punya relevansi dengan hubungan keperdataan yang sedang digugat penggugat.

“Penggugat menggugat tergugat juga berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan. Pasal 29 Ayat 1 Huruf (e) berbunyi: "Mendapat ganti rugi apa bila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh penegang izin usaha penyedian tenaga listrik, sesuai syarat yang di atur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik," ulas Ariel.

Selain itu, dia mengutip, Peraturan Direksi PLN No.088-Z.P/DIR/2016 sebagai dasar hukum Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PLN dan Pelanggan.

“Relevansi mereka (PLN) menggunakan Pasal 51 Ayat 3 adalah menjerat pidana bukan menghadapi gugatan perdata. Tapi pada kenyataannya sudah mau dua tahun terjadi P2TL pada persil penggugat, pihak PLN tidak memproses hukum pelanggan. Jangan-jangan mereka tidak punya dasar hukum untuk menjerat penggugat dengan pasal tersebut,”  kritik Ariel.

Sekedar informasi UU No. 30 Tahun 2009, merupakan  regulasi Ketenagalistrikan yang lebih menjadi payung hukum tentang penguasaan dan pengusahaan Ketenagalistrikan. Ini menyangkut konsumen dan hanya 2 pasal yaitu pasal 29 tentang hak dan kewajiban konsumen sertapasal 51 ayat 3, tentang unsur pidana terhadap konsumen.

“Nah, unsur "YANG BUKAN HAKNYA" dalam Pasal 51  Ayat 3 harus dilihat turunan kukumnya yaitu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen dan Perdir No. 088 Th 2016,” ulas Syahril Ramadhan.

Lanjut dia, pada Perdir tersebut dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum pada urutan angka 34 dan 34 tentang Pemakai Tenaga Listrik dan konsumen disebutkan. Berdasarkan alasan hak yang sah, sedangkan alasan hak yang sah adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PLN dan pelanggan.

“Harus diketahui, legal standing penggugat mengajukan gugatan terhadap PLN berdasarkan, SPJBTL antara PLN dan penggugat. Jadi, jika pihak PLN menganggap penggugat menyalahgunakan tenaga listrik, silakan lapor tindak pidana. Tapi hati-hati, karena Anda tidak sedang berhadapan dengan orang awam,” ungkap Syahril Ramadhan kembali.***

Komentar

Loading...