RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Retribusi

Sulaiman Abda: Qanun Retribusi Butuh Penataan Ulang

Sulaiman Abda: Qanun Retribusi Butuh Penataan Ulang
Penulis
Sumber
Reporter Banda Aceh/CM

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Retribusi Aceh. Acara itu berlangsung di Hotel Regina Banda Aceh, Jalan Daud Beureueh No. 49, Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu, (26/9/2018). 

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengatakan, Pemerintah Aceh telah dilimpahkan kewenangan. Ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh, dan Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Untuk menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA), salah satunya dari restribusi Aceh.

Setiap tahun, pengeluaran Pemerintah Aceh cenderung meningkat. Karena itu, Pemerintah Aceh terus berupaya menggali sumber-sumber penerimaan Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Aceh, masih banyak potensi baru objek, dan jenis restribusi yang harus di tingkatkan. Seperti, peninjauan tarif restribusi, reklasifikasi (pengelompokkan kembali) objek retribusi, serta penghapusan objek dan jenis retribusi.

Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Aceh melakukan penggabungkan 3 (tiga) Qanun Retribusi sebelumnya, yaitu Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014, tentang Retribusi Jasa Umum, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014, tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014, tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menjadi 1 (Satu) Rancangan Qanun Aceh, dengan nama Rancangan Qanun Aceh Tentang Retribusi Aceh.

Katanya, ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan peraturan daerah atau qanun.

“Kegiatan RDPU ini, bertujuan sebagai penyempurnaan substansi rancangan Qanun Retribusi Aceh, untuk memenuhi ketentuan, Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011, tentang, tata cara pembentukan qanun, yang antara lain menyatakan. “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi,” tegas Sulaiman Abda kepada peserta rapat.***

Komentar

Loading...