Dari Nek Bal Untuk Cek Mada

Suka Suka Penetapan Plh Ketua Umum Kadin Aceh

Suka Suka Penetapan Plh Ketua Umum Kadin Aceh
Iqbal Piueng dan Cek Mada (Foto: rri.co.id)
Rubrik

Usai Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman meninggal dunia. Kadin Indonesia mengangkat  Muhammad Iqbal alias Iqbal Piueng sebagai Pj Ketua Umum Kadin Aceh. Ironisnya, dia menunjuk Muhammad Mada sebagai Plh Ketua Umum Kadin Aceh. Menabrak AD/ART dan PO?

MODUSACEH.CO I Entah tak tahu aturan (AD/ART serta Pedoman Organisasi) atau tak “berani” melawan dan punya kepentingan bersama, terutama soal “bagi kue” proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Yang pasti, ada yang janggal dari status kepengurusan Kadin Aceh paska ditinggalkan Makmur Budiman atau akrab disapa Toke Makmur.

Sekilas, kesannya memang sepele. Tapi kalau mau jujur dan sedikit kritis,  masalahnya justeru menjadi serius bahkan terindikasi melanggar aturan, khususnya anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) serta pedoman organisasi Kadin Indonesia. Begitu beranikah?

Simaklah, entah atas dasar pertimbangan apa, Penjabat (Pj) Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal alias Iqbal Piueng menetapkan atau mengangkat salah satu wakil ketua organisasi ini yaitu, Muhammad Mada sebagai Plh Ketua Umum Kadin Aceh.

“Iya suratnya sudah saya teken  dan Muhammad Mada saat ini Plh Ketua Umum Kadin Aceh,” kata Iqbal kepada laman popularitas.com, Senin, 17 Mei 2021 lalu di Banda Aceh.

Keputusan Iqbal tadi, rupanya membuat sejumlah Pengurus Kadin Aceh Periode 2019-2024 tak nyaman. 

“Itu keputusan Nek Bal (sebutan akrab Iqbal) buat sohib dekatnya Cek Mada (sebutan akrab Cek Mada). Tapi, jelas melanggar aturan organisasi. Saya sudah 30 tahun di Kadin, tapi tak pernah baca dan tahu, seorang Pj bisa dan boleh mengangkat Plh Ketua Umum. Ini benar-benar sinting,” kritik seorang pengusaha yang juga Pengurus Kadin Aceh pada media ini, Senin siang di Banda Aceh.

Tapi, Nek Bal rupanya punya pendapat lain. Kata dia, saat ini organisasi Kadin Aceh tetap solid, dan terus melakukan konsolidasi internal dengan penguatan cabang-cabang, dan ekternal dengan terus menjadi mitra penting Pemerintah Aceh dalam upaya menggerakan dunia usaha dan industri.

“Ini bukan soal solid atau tidak. Tapi telah merusak aturan main organisasi. Kalau memang ingin membantu teman dan bagi porsi kekuasaan, carilah posisi yang elegan, bukan menabrak AD/ART dan PO,” ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya ini.

 

Nah, yang jadi soal adalah, apakah Iqbal dengan sadar menetapkan kebijakan tadi? Maklum, jika tak elok disebut; “ilegal”. Posisi yang diberikan kepada Cek Mada itu pun tak tercantum dalam aturan main Kadin.

Lihat kembali anggaran dasar (AD) Kadin Indonesia. Pada Pasal 29, angka 8 poin a tertulis. Tugas Pengurus Kadin dari semua tingkatan adalah; menetapkan kebijakan dan rencana kerja. 

Pada poin b; mengangkat  wakil ketua komite tetap sebagai bagian kepengurusan komite tetap bila diperlukan dan poin c; membentuk badan-badan atau lembaga-lembaga internal seperti komite luar negeri. Jadi, tidak porsi untuk mengangkat dan  menetapkan Plt Ketua Umum Kadin?

Tak hanya itu, Pasal 31 tentang Sekretariat Kadin Provinsi/Kab/Kota. Dari point 1-6 hanya menjelaskan tentang pengangkatan Direktur Eksekutif. Lagi-lagi bukan Plh Ketua Umum.

Lihat juga Bab VIII, Pasal 37 tentang pendelegasian wewenang. Disebutkan; jika ketua umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah seorang wakil ketua umum bertindak untuk dan atas nama ketua umum untuk jangka waktu tersebut.

Sementara di Pasal 38, tentang Pergantian Antar Waktu. Poin a berbunyi, jika masa jabatan ketua umum masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka penetapan jabatan Ketua Umum Prov/Kab/Kota dilakukan melalui Muprov/Mukab/Mukota.

Sebaliknya pada Poin b; jika kurang dari separuh masa satu periode, maka jabatan ketua umum diganti oleh salah seorang wakil ketua penasihat/wakil ketua pertimbangan atau wakil ketua Kadin Provinsi. Nah, kondisi inilah yang terjadi di tubuh Kadin Aceh saat ini.

Ironis, begitulah adanya. Sebab, AD/ART Kadin Indonesia, bukanlah produk hukum dan regulasi papan nama. Tapi, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Repulik Indonesia No: 70/2010 tentang; Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Saat itu, ditetapkan di Jakarta, 23 Agustus 2010 dan ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seorang Pengurus Kadin Aceh Iqbal Idris Ali justeru berpendapat beda. Kata dia, soal penetapan Cek Mada, merupakan kebijakan khusus. “Aceh kan daerah khusus, ada pengecualian,” kata Ikbal singkat dan setengah bercanda kepada media ini beberapa hari lalu melalui sambungan telpon seluler.

Tapi, ketika ditanya dasar aturan dari penetapan tersebut, Ikbal pun tak mampu menjelaskannya.

Begitupun, ambil pendapat ada kekhususan bagi Pengurus Kadin Aceh seperti disampaikan Ikbal Idris Ali. Namun, semua itu tak tertera pada AD/ART maupun Pedoman Organisasi Kadin Indonesia, termasuk Kadin Aceh.

Ambil contoh Keputusan Kadin Indonesia, Nomor: Skep/1039/DP/III/2005, tentang Pedoman Pembentukan Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang Bersifat Ad Hoc. Ternyata, aturan tentang penetapan Plh Ketua Umum tidak dikenal alias “bodong” jika tak elok disebut; ilegal!

Buka juga Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Nomor: SKEP/015/DP/II/2013 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pergantian Antar Waktu Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin. 

Lagi-lagi, tak ada satu pasal pun yang menyebutkan; Plh Ketua Umum. Pasal 5 (Pergantian Antar Waktu) Dewan Pengurus contohnya. Ditegaskan, Pergantian Antar Waktujika masa jabatan ketua umum masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka penetapan jabatan Ketua Umum Prov/Kab/Kota dilakukan melalui Muprov/Mukab/Mukota.

Selain itu, jika kurang dari separuh masa satu periode, maka jabatan ketua umum diganti oleh salah seorang wakil ketua penasihat/wakil ketua pertimbangan atau Wakil Ketua Kadin Provinsi. 

Nah, kondisi itulah yang terjadi di tubuh Kadin Aceh saat ini. Lantas, apa dasar penetapan Plh Ketua Umum Kadin Aceh yang terkesan “bodong” dan ilegal ini? Hanya Nek Bal dan Cek Mada yang tahu.***

Komentar

Loading...