Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Diduga Ada Bisikan Maut dari Pemilik Ide Stickering

Stiker Subsidi BBM dan Masukan Menyesatkan Untuk Nova Iriansyah

Stiker Subsidi BBM dan Masukan Menyesatkan Untuk Nova Iriansyah
Stiker BBM subsidi di SPBU (Foto: unclekick.com)
Rubrik

Kebijakan dan pelaksanaan program stickering BBM bersubsidi atas kerjasama Pemerintah Aceh dengan PT. Pertamina, akhirnya menimbulkan kegaduhan luar biasa di masyarakat Aceh. Kondisi ini memang seperti dugaan banyak pihak. Terutama setelah narasi yang dimainkan penasihat khusus (Pensus) bersama buzzer Pemerintah Aceh di berbagai media pers dan media sosial.

MODUSACEH.CO | Akibatnya semakin menambah daftar kebijakan kontra produktif Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah di mata rakyat Aceh.

Meski program ini dijalankan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 540/9186 tahun 2020, namun tetap menuai pro dan kontra di masyarakat.

Yang jadi soal, kenapa semua itu terjadi? Jawabnya sedernaha saja. Pertama soal penggunaan bahasa dalam stiker. Kedua, dari sisi hukum (regulasi) pelaksanaan pengendalian BBM itu sendiri.

Lihatlah, kalimat pada stiker tadi terkesan kasar dan mempermalukan pengguna BBM bersubsidi. Di sisi lain, pemasangan stiker itu pun tidak punya dasar hukum yang jelas. Sebab, tidak satu regulasi pun di tingkat nasional yang mengatur detail tentang pembatasan penggunaan BBM.

20200825-kadis

Foto: Humas Pemerintah Aceh

Bukalah Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014) dan turunannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No: 01/2013.  Nah, PT. Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan secara khusus BBM tertentu.

Di sisi lain, Asisten II Setda Aceh Teuku Ahmad Dadek mengatakan. Program stickering BBM bersubsidi sangat penting diterapkan, sehingga jelas pemanfaatannya. “Supaya subsidi ini jatuh ke tangan orang yang berhak,” kata Dadek usai peresmian di SPBU Lamnyong Banda Aceh.

Timbul pertanyaan, siapa yang berhak dan siapa pula yang tidak berhak memanfaatakan BBM bersubsidi?

Tentu rujukan utama adalah peraturan yang mengaturnya yaitu, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2013, tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 2 Permen dimaksud berbunyi, “Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dilaksanakan dengan: a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM tertentu untuk transportasi jalan”. 

Selanjutnya pasal 3 disebutkan “Pentahapan pernbatasan penggunaan Jenis BBM tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a  berlaku untuk; a. Kendaraan Dinas; dan b. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah.

Jadi, tidak ada satu klausul pun dalam Permen yang menyatakan mobil mewah, mobil CC besar dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Ini artinya semua kendaraan pribadi, mulai dari mobil butut hingga mobil mewah, atau mulai mobil CC rendah hingga CC besar, semuanya berhak dan tidak dilarang memanfaatkan BBM bersubsidi berdasarkan Permen ESDM 01 Tahun 2013.

Selain itu, Permen ESDM tersebut juga tidak mengamanahkan agar Pemerintah Daerah mengambil alih tugas dan kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk pengendalian BBM bersubsidi.

Itu sebabnya menjadi janggal dan aneh, bila muncul kebijakan Pemerintah Aceh yang mengambil alih kewenangan ini. Apalagi bila menilik dari kuota Aceh terhadap Biosolar subsidi sebanyak 358.917 kilo liter (2,38% dari kuota Nasional).

Sedangkan premium hanya 190 685 kilo liter (1,37 % dari kuota Nasional). Ini  berarti, sangat kecil dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mendapat jatah terbesar yaitu 2.312.234  kilo liter biosolar (15,34 %  dari kuota Nasional) dan 1.444.315 kilo liter premium (13,13 % dari kuota Nasional). Atau dibandingkan dengan tetangga Provinsi Sumatera Utara 999.351 kilo liter biosolar (6,63 % dari kuota Nasional) dan 437.036 kilo liter premium (3,97 % dari kuota Nasional). Kebijakan ini sesuai Keputusan Kepala BPH Migas No. 55/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2019 dan No. 56/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2019.

Lantas, mengapa Pemerintah Aceh harus latah mengambil peran yang telah menjadi domain PT. Pertamina dan bagaimana cara menetapkan sasaran subsidi sedangkan kriteria subsidinya pun tidak pernah diatur?

Karena itu wajar bila carut marut implementasi surat edaran (SE) Gubernur, Nomor 540/9186 tahun 2020, terlihat begitu massif di lapangan.

Lihat saja, setiap kenderaan pribadi dapat mengisi BBM subsidi ini asal bersedia menempelkan stiker dengan tanpa pembatasan apapun, (jenis, cc, tahun produksi dan termasuk mobil mewah), sehingga sasaran agar BBM bersubsidi ini dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu tetap saja dapat terus dinikmati oleh mereka yang “pura-pura mampu”.

Alasannya, bukan tidak mungkin ada yang “pura-pura tempel stiker” saja saat akan melakukan pengisian BBM subsidi ini saat akan mengantri. Apalagi stiker tadi setelah masa sosialisasi dapat dicetak sendiri dengan mengacu kepada format yang telah diberikan, maka muncul modus operandi baru dengan cara; “buka-tempel” stiker saat pengisian BBM akan semakin mulus terjadi.

Makanya, berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas tersebut, kuota BBM bersubsidi (Khusus Penugasan) ini, dibagi berdasarkan kabupaten/kota, sehingga sangat tidak masuk akal bila stiker SE Gubernur Aceh, juga ditempelkan pada kenderaan berplat nomor non BL.

Artinya, kenderaan wilayah lain (non BL) juga bisa menghisap subsidi yang telah dialokasikan ke kabupaten/kota di Aceh.

Alih-alih mengamankan subsidi bagi orang Aceh yang “tidak mampu”. Yang terjadi  malah subsidinya digerogoti oleh yang “pura-pura mampu” dari kenderaan di luar Aceh dan pajaknya tentu dibayar dan menjadi income pemerintah provinsi lain.

Mestinya SE ini dapat menjadi katalisator orang-orang yang tinggal di Aceh untuk mengubah kenderaannya kepada plat Aceh.

Muncul pertanyaan, siapa yang sangat waras dalam menyampaikan saran kepada Plt. Gubernur Aceh untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi? Apakah tidak ada evaluasi bertingkat di level Pemerintah Aceh untuk mengkaji suatu kebijakan publik yang akan dilahirkan, agar tidak melahirkan kegaduhan di level masyarakat Aceh dan kegelian nasional?

20200825-antero

Foto: anteroaceh.com

Apakah usulan di level SKPA langsung ditelan saja oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah? Bila benar demikian, ini menimbulkan kesan tentang ketidakmampuan Plt. Guburnur Aceh dalam menganalisa kebijakan-kebijakan yang akan lahirkan.

Lalu dimana peran staf khusus yang telah ditempatkan pada setiap SKPA dan apa peran asisten dan Sekda Aceh dalam mengevaluasi setiap kebijakan yang akan dilahirkan?

Dari kabar burung yang beredar, Kepala Dinas ESDM Aceh, Ir Mahdinur MM, saat ini sedang mengikuti Diklat PIM 2 dengan Proyek Perubahan (Proper)  yang sedang disusun, terkait tata kelola BBM bersubsidi.

Bisa jadi gayung bersambut, PT Pertamina yang mempunyai kepentingan besar atas hal ini mensupport seluruh fasilitas yang dibutuhkan. Mulai pengadaan stiker, sosialisasi dan lainnya.

Bergerak lurus, tugas sang Kadis hanya perlu menyakinkan Gubernur saja. Sebab, bagi sang Kadis mendapat predikat lulus terbaik merupakan target. Sebaliknya, jika asumsi ini benar, maka sangat disayangkan Plt. Gubernur Aceh yang menikmati hujatan dari rakyatnya!***

Komentar

Loading...