Melirik Postur APBN Hingga Mei 2020

Sri Mulyani: Defisit Capai Rp179,6 Triliun

Sri Mulyani: Defisit Capai Rp179,6 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: CNN Indonesia)
Rubrik
Sumber
Berbagai Sumber

Terjadi kenaikan defisit 42,8 persen karena kelihatan seluruh penerimaan mengalami kontraksi. Pendapatan negara juga turun 9 persen. Termasuk penerimaan perpajakan turun 7,9 persen.

 Jakarta | Hingga Mei 2020 lalu, kondisi keuangan negeri ini memang relatif kurang mengembirakan. Itu sebabnya, diperlukan kerja ekstra untuk bisa lebih baik kembali.

Bayangkan, hingga Mei 2020, terjadi kenaikan defisit 42,8 persen karena kelihatan seluruh penerimaan mengalami kontraksi. Pendapatan negara juga turun 9 persen. Termasuk penerimaan perpajakan turun 7,9 persen.

Memang, meski tumbuh positif, namun tetap waspada karena pertumbuhan itu diperkirakan tidak bertahan sampai akhir tahun akibat wabah virus corona ini masih dilanda ketidakpastian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Mei 2020, telah mencapai Rp179,6 triliun atau 1,1 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia menyatakan defisit itu merupakan 21,1 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 54/2020 dengan besaran Rp852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB.

“Ini berarti terjadi kenaikan defisit 42,8 persen karena kelihatan seluruh penerimaan mengalami kontraksi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Seperti diwartakan antaranews.com, pemerintah akan memperlebar defisit anggaran menjadi 6,34 persen terhadap PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada Rancangan APBN-Perubahan 2020 dari asumsi sebelumnya sebesar 5,07 persen PDB atau Rp852,9 triliun.

Sri Mulyani juga mengatakan, hingga akhir Mei 2020 realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp664,3 triliun atau 37,7 persen dari target sesuai Perpres 54 tahun 2020 sebesar Rp1.760,9 triliun.

Realisasi pendapatan negara ini mengalami kontraksi hingga 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp730,1 triliun atau telah mencapai 37,3 persen dari target APBN 2019 Rp1.958,6 triliun.

Kontraksi pada pendapatan negara salah satunya ditunjang oleh realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mampu mencapai Rp526,2 triliun atau 36 persen dari target dan turun 7,9 persen dibandingkan Mei 2019.

Realisasi penerimaan perpajakan terkontraksi karena pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami tekanan hingga 10,8 persen menjadi Rp444,6 triliun pada Mei tahun ini dibandingkan tahun lalu Rp498,5 triliun.

Meski demikian penerimaan perpajakan dari sisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mampu tumbuh 12,4 persen menjadi Rp81,7 triliun.

Kontraksi pada penerimaan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut mengalami penurunan 13,6 persen dibanding tahun lalu yaitu hanya Rp136,9 triliun dan baru 46 persen dari target Perpres 54 tahun 2020 Rp297,8 triliun.

Sementara untuk belanja negara telah terealisasi Rp843,9 triliun atau 32,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp2.613,8 triliun hingga akhir Mei 2020.

Sebab, realisasi belanja negara itu menurun 1,4 persen dibandingkan periode sama pada 2019 yaitu mencapai Rp855,9 triliun yang tumbuh 9,8 persen dari realisasi April 2018 dan 37,1 persen dari pagu APBN.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat. Realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp664,3 triliun atau baru mencapai 37,7 persen dari target sesuai Perpres 54 tahun 2020 sebesar Rp1.760,9 triliun.

“Dibandingkan Mei tahun lalu, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 9,0 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan kinerja APBN per Mei 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kontraksi tersebut sesuai dengan prediksi dalam Perpres 54 tahun 2020 akibat wabah COVID-19 karena perusahaan, perorangan, dan kegiatan ekonomi mengalami tekanan yang terlihat pada Mei 2020.

Adapun pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp526,2 triliun atau baru 36 persen dari target dan mengalami kontraksi sebesar 7,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp136,9 triliun atau turun 13,6 persen dibandingkan tahun lalu dan pencapaian ini baru 46 persen dari target sesuai Perpres 54 tahun 2020 mencapai Rp297,8 triliun.

Sementara itu untuk belanja negara hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp843,9 triliun atau atau baru 32,3 persen dari alokasi belanja dalam Perpres 54 tahun 2020 sebesar Rp2.613,8 triliun.

Belanja ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp270,4 triliun atau kontraksi sebesar 6,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sedangkan belanja untuk non-kementerian dan lembaga naik 10 persen mencapai Rp267 triliun dan belanja untuk transfer ke daerah mencapai Rp306,6 triliun atau mengalami kontraksi 5,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Hingga Mei 2020 defisit mencapai Rp179,6 triliun dari total defisit dalam Perpres 54 tahun 2020 yakni Rp852,9 triliun.

Penerimaan perpajakan hingga Mei 2020 turun 7,9 persen

Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp526,2 triliun atau turun 7,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp571,2 triliun.

"Ini baru 36 persen dari target Rp1.462,6 triliun dalam Perpres 54 Tahun 2020," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparan kinerja APBN per Mei 2020 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penurunan penerimaan perpajakan pada Mei 2020 ini merupakan penurunan yang dalam akibat tekanan besar, imbas pandemi COVID-19.

Menkeu merinci realisasi penerimaan perpajakan ini terdiri atas penerimaan pajak Rp444,6 triliun atau turun 10,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Realisasi pajak ini baru mencapai 35,4 persen dari target APBN sesuai Perpres 54 Tahun 2020 yang Rp1.254,1 triliun.

Penerimaan pajak ini terdiri atas realisasi pajak penghasilan (PPh) migas mencapai Rp17 triliun atau merosot 35,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp26,4 triliun.

"Ini akibat tekanan besar di sektor migas, karena harga minyak. Jadi, meski kurs sempat mengalami pelemahan, tetapi harga minyak turun drastis, bahkan sempat negatif," katanya.

Kemudian, penerimaan pajak nonmigas mencapai Rp427,6 triliun atau mengalami kontraksi 9,4 persen dibandingkan periode Mei 2019 yang mencapai Rp472,2 triliun.

Penerimaan perpajakan lainnya yakni dari sektor kepabeanan dan cukai, tumbuh positif 12,4 persen mencapai Rp81,7 triliun dibandingkan Mei 2019 yang mencapai Rp72,7 triliun.

Meski tumbuh positif, namun Menkeu tetap waspada karena pertumbuhan itu diperkirakan tidak bertahan sampai akhir tahun akibat wabah virus corona ini masih dilanda ketidakpastian.

Penerimaan kepabeanan dan cukai ini terdiri atas cukai Rp66,8 triliun atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,2 triliun.

Pajak perdagangan internasional (bea masuk dan keluar) misalnya, mencapai Rp14,9 triliun atau turun 9,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp16,5 triliun.

Adapun untuk bea masuk turun 7,9 persen mencapai Rp13,8 triliun dan bea keluar turun 27,5 persen mencapai Rp1,1 triliun.***

Komentar

Loading...