Nova Iriansyah Hadiri Sidang Paripurna DPRA

Spanduk #Pecat Nova #Ganti Sekda #Tolak LPJ APBA 2020, Muncul Saat Sidang

Spanduk #Pecat Nova #Ganti Sekda #Tolak LPJ APBA 2020, Muncul Saat Sidang
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. (Foto: lintasgayo.co)

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar rapat paripurna pembahasan rancangan Qanun Aceh Tetang penangungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun  2020, Kamis di Banda Aceh.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, dihadiri Gubernur Aceh  Nova Iriansyah.

Pada sesi penyampaian pendapat anggota Badan Anggaran DPRA, ada peristiwa yang terjadi pada balkon lantai dua dalam ruangan  sidang tersebut.

Tiba-tiba muncul sebuah sepanduk yang bertuliskan, #Pecat Nova, #Ganti Sekda dan #Tolak LPJ APBA 2020.

Kejadian ini membuat peserta rapat dan sejumlah tamu yang hadir mengalihkan perhatian ke arah spanduk tadi.

Saat itu pimpinan rapat menghimbau agar semua peserta mendengar pendapat Banggar dan diminta mematuhi tata tertib sidang paripurna.

Spanduk itu sengaja dibentangkan sejumlah mahasiswa yang menamakan diri dari Aliansi Mahasiswa Rakyat Aceh (Amarah) sebagai bentuk protes atas ketidak puasan mereka pada Pemerintah Aceh. Terutama pelaksanaan penggunaan APBA 2020.

Mereka konsisten menolak dan mengawasi laporan penangungjawaban APBA 2020.

Terlihat spanduk dengan berbagai tulisan muncul di tengah-tengah sidang. (Foto: Firdaus Hasan)

Sebelumnya Aliansi Mahasiswa-Rakyat Aceh (AMARAH) menggelar audiensi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Senin (2/8/2021).

Mereka menuntut pemecatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh.

"AMARAH menilai di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh banyak, pro-kontra terkait kemampuannya memimpin Aceh," kata Koordinator AMARAH, M. Dzakky Naufal.

Tak hanya Nova Iriansyah, AMARAH juga menyentil Sekda Aceh Taqwallah.

"Seharusnya Sekda bisa memimpin birokrasi Aceh lebih teratur dan profesional. Tapi kenyataan sangat kontras dengan slogan "Bereh" yang didengungkan Sekda," kata Dzaky.

Data menunjukan, realisasi APBA 2021, banyak dihabiskan pada belanja jasa/modal, tunjangan serta biaya-biaya lain untuk birokrasi, hal tersebut tentu tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh.

Selain itu, kebijakan Nova jauh dari upaya mensejahterakan rakyat, dan dinilai sering melakukan dugaan pelanggaran hukum.

"Kondisi di lapangan terlihat jelas program pemerintah tidak menyentuh langsung dengan peningkatan perekonomian masyarakat, hal ini dibuktikan dengan predikat termiskin di Sumatera," sebut Dzaky.

Menurutnya, terlalu banyak pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Nova Iriansyah.

"Lihat saja hasil temuan BPK tehadap laporan keuangan 2020 yang berjumlah hingga 245 temuan," ujarnya.

Untuk itu AMARAH meminta DPRA menolak laporan penanggungjawaban Pemerintah Aceh tahun 2020.

"Menutup segala ruang kompromi/negosasi, selanjutnya meminta DPRA menggunakan hak interpelasi dan hak angket, guna menyelidiki terhadap dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Nova Iriansyah," harap Dzaky.

Tak hanya itu, AMARAH meminta DPRA untuk mengambil langkah hukum dan politik guna memakzulkan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, serta meminta pergantian Sekda Aceh karena dinilai gagal melaksanakan tugas dan fungsinya.***

Komentar

Loading...