Dari Pansus LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019 (bagian satu)

Soal Balita Penderita Stunting, DPRA Sebut Nova Manipulasi Angka

Soal Balita Penderita Stunting, DPRA Sebut Nova Manipulasi Angka
Seorang bayi terindikasi gizi buruk di Aceh (Foto: viva.co.id)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019, mendapat kritikan tajam dari DPR Aceh. Semua itu dipicu dugaan ketidaksesuaian antara angka dan data yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. DPRA menuding, terjadi manipulasi angka? Wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Shaleh melaporkan.

MODUSACEH.CO | Masih ingat Fazzilul Raman (7,8 tahun) yang sebelumnya tertulis lima tahun karena salah data pada kartu keluarga (KK). Nah, entah bagaimana nasib putra Fauziah (50), warga Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat itu saat ini.

Bocah tersebut divonis menderita stunting akibat kurang gizi. Akibatnya, dia dikurung dalam kerangkeng pada kayu berukuran 1 meter x 1 meter, karena sang ibu menderita lumpuh.

Tim kesehatan Puskesmas Johan Pahlawan Rosa Elfida mengaku, stunting yang diderita Fazzilul Raman, termasuk pada kategori -3 (minus tiga) dengan tinggi badan hanya 92 sentimeter dan ini jauh dari tinggi badan bocah seusia dia.

"Jika tujuh tahun, idealnya tinggi badan Fazzilul seratus dua puluh sentimeter lebih. Tapi ini hanya 92 senti," ungkap Rosa pada media pers beberapa waktu lalu di Meulaboh.

Tentu, nasib kurang baik ini tak hanya dialami Fazzilul Raman. Tapi, ada ribuan anak (balita) Aceh lainnya, yang juga bernasib tidak beruntung.

Data Dinas Kesehatan Aceh misalnya menyebut. Dari 21.395 jumlah balita di sana, ada 1.895 balita yang stunting. Hingga bulan Maret 2020, kasus stunting di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai lebih dari 1.000 kasus. Itu berdasarkan data dari 15 Puskesmas, di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Tamiang.

“Jumlah kasus penderita di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri berjumlah 1.716 kasus. Sangat pendek 496 kasus dan Pendek 1.220 kasus,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Aceh Tamiang Tsuaibah, Senin, 9 Maret 2020 lalu.

Kata dia, dari 12 Kecamatan, kasus tertinggi penderita balita sangat pendek berda di Kecamatan Manyak Payed, yakni 77 orang. Lalu, di peringkat kedua Kecamatan Kejuruan Muda yakni 72 orang.

Karena itu, berdasarkan data kesehatan dari Dinas Kesehatan Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang masuk dalam zona kuning, atau level tinggi dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

Selain itu, ada kabupaten/kota lain di Aceh yang berada di zona kuning. Misal, Kabupaten Singkil, Simeulue, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Birueun, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Menurut Tsuaibah, stunting terjadi akibat malnutrition atau kondisi tubuh yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Terutama terhadap ibu hamil sehingga berdampak kepada pertumbuhan janin.

Pertanyaannya, seriuskah Pemerintah Aceh dibawah kendali Nova Iriansyah memberantas stunting di Aceh? Sudahkah data balita penderita stunting Aceh sesuai angka yang disampaikan dalam LKPJ tahun anggaran 2019 kepada DPR Aceh?

Inilah yang jadi soal. Lihat kembali angka stunting di Aceh. Dalam LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019 menyebut  sebesar 22,55%, sedangkan berdasarkan data WHO tahun 2019,  Aceh mendapatkan predikat sebagai daerah ketiga tertinggi di Indonesia. Sebab, kasus stunting dengan angka 37,9%, sementara prevalensi rata-rata nasional sebesar 30,8%.

Terhadap fakta miris ini, DPR Aceh melalui Juru Bicara Pansus LKPJ tahun anggaran 2019 Iskandar Usman Al Farlaky menuding. Ada manipulasi angka stunting Aceh yang disampaikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam LKPJ 2019.

“Fakta ini menunjukkan ada manipulasi angka stunting Aceh yang disampaikan saudara Plt Gubernur Aceh dalam LKPJ-nya,” ungkap Iskandar Usman Al Farlaky dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Jumat, 24 Juli 2020 lalu di Banda Aceh.

Itu sebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan kartu kuning kepada Pemerintah Aceh. “Berkaitan dengan sejumlah persoalan itu maka kami berkesimpulan, memberikan kartu kuning kepada Pemerintah Aceh,” tegas politisi Partai Aceh (PA) ini.

20200807-kuning

Iskandar Usman Al Farlaky (Foto: Ist)

Iskandar menjelaskan, kartu kuning ini berdasarkan rekomendasi dari Tim Pansus DPRA, yang telah bekerja dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan APBA Tahun 2019.

Kata dia, ada sepuluh urusan wajib pemerintah yang dibedah Tim Pansus DPRA, terkait LKPJ yang disampaikan pemerintah, kemudian disandingkan dengan RPJMA Aceh. Sehingga pihaknya menemukan sejumlah persoalan.

Nah, salah satunya soal pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan wajib terpenuhi secara prima. Karena itu, tidak semata-mata berpatokan pada ketersedian fasilitas yang memadai, tetapi jauh lebih penting adalah soal kualitas pelayanan.

Karena itu, ada beberapa pelaksanaan kegiatan program pada Dinas Kesehatan Aceh yang menjadi perhatian khusus, terkait tujuan dan sasaran pelaksanaanya. Misal, revitalisasi sistem kesehatan yang realisasinya sebesar Rp7,33 miliar.

Selain itu, ada penanggulangan kurang energi, protein, anemia, gizi besi, angin akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya, dengan realisasi anggaran Rp3,73 miliar lebih.

Termasuk, pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic, dengan realisasi Rp1,5 miliar lebih. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dengan realisasi Rp1,38 miliar lebih.

“Menurut rekomundasi DPR Aceh, sejumlah pelaksanaan kegiatan program tadi tidak disebutkan dasar pelaksanaannya. Termasuk dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan,” ungkap Iskandar Usman Al Farlaky.

Terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit (RS), termasuk 5 (lima) RS Rujukan Regional yang tersebar di Kabupaten/Kota, yaitu Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Langsa. Ditegaskan, Tahun Anggaran 2019, telah terealisasi anggaran Rp171,2 miliar lebih untuk membangun RS Rujukan Regional di Bireuen, Takengon, Meulaboh, Tapaktuan, dan Langsa.

“Kecuali itu, terkait pelaksanaan kegiatan program tersebut, hendaknya disajikan penjelasan yang detail mengenai pencapaian atau progress pembangunan yang dicapai per tahun anggaran 2019,” sebut politisi Partai Aceh ini.

Karena itulah, ada      sejumlah persoalan substansial yang diminta DPRA kepada Pemerintah Aceh untuk diperhatikan secara serius yaitu, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dengan target yang dicapai Pemerintah Aceh 8, sementara realisasi yaitu sebesar 10.

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dengan target yang dicapai Pemerintah Aceh 9, sementara realisasi yaitu sebesar 11. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup dengan target yang dicapai Pemerintah Aceh 6, sementara realisasi yaitu sebesar 7. Selain itu, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan target yang dicapai Pemerintah Aceh 142, sementara realisasi yaitu sebesar 172. Gawat!***

Komentar

Loading...