Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Tarik Ulur Pilkada Aceh

Sinyal Senja Kala Kekhususan Aceh?

Sinyal Senja Kala Kekhususan Aceh?
Ridwan Hadi, Direktur Eksekutif JADI (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Sampai saat ini, ranah politik Aceh masih dihebohkan dengan ketiadaan Wakil Gubernur Aceh. Persoalan itu belum selesai,  muncul pula soal kepastian Pilkada Aceh. Apakah tahun 2022 atau 2024? Ini sejalan dengan adanya revisi Undang-Undang Pemilu. Padahal, secara tegas disebutkan, Pilkada Aceh berpedoman pada UU No: 11/2006, tentang Pemerintah Aceh. Begitupun, mengapa masih saja terjadi tarik ulur dengan Jakarta atau Pemerintah Pusat? Berikut pendapat Ridwan Hadi, mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh) yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Perwakilan Aceh kepada Firdaus Hasan, wartawan MODUSACEH.CO, Rabu lalu di Banda Aceh.

Seluruh ketentuan Pilkada Aceh, baik itu terkait tahapan dan jadwal, tentu ada dasar hukumnya. Jadi, dari sisi prespektif hokum, saya melihat ada dua peraturan perundang-undangan yang menentukan jadwal Pilkada Aceh.

Pertama, Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Di Pasal 65 ayat (1) jelas menyebut, pemlihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam penjelasannya, saya kira juga cukup jelas bahwa penyelenggaraan Pilkada 5 tahun sekali, terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Lalu, ada peraturann Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada secara nasional.

Di sana ada semangat untuk menyelenggarakan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan itu, ditentukan dalam undang-undang tersebut bahwa, penyelenggara Pilkada tahun 2024 dan kemudian bergulirlah keinginan dari wakil rakyat untuk merevisi dan menjadikan Pilkada Aceh bisa diselenggarakan tahun 2022.

Apa alasan Pemerintah untuk membuat serentak? Menurut Ridwan Hadi, itu hanya semangat agar efektif dan efisien. “Menurut saya begitu, soal Pilkada bicara langkah politik. Tentu banyak kepentingan  di sana,” ungkap dia.

Nah, dari ketentuan dua undang-undang tersebut,  menurut prespektif hukum Ridwan Hadi, di Aceh harus diselenggarakan Pilkada 5 tahun sekali.

“Kemarin Pilkada kita dilaksanakan 15 Februari 2017 lalu kemudian 5 tahun yang akan datang 15 Februari 2022. Idealnya penyelenggaraan Pilkada di Aceh itu harus dilaksanakan,” kata dia.

20210205-wan-hadi2

Ridwan Hadi, Direktur Eksekutif JADI (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Apakah itu sesuai regulasi bahwa Pilkada di Aceh Lex Spesialis? “Sudah jelas, ini namanya factual positif di Aceh. Kalau kita bicara Pilkada Aceh maka yang terbayang oleh kita adalah, seluruh penyelenggara negara memegang UUPA, khususnya beberapa pasal yang mengatur tentang Pilkada di Aceh,” tegas Ridwan Hadi.

“Hari ini, penyelenggara Pilkada di Aceh dilaksanakan oleh KIP, yang model rekrutmennya berbeda dan sudah diatur pada Pasal  56. Kalau saya tidak salah di UUPA. Lalu, ada partai lokal dan ketentuan syarat untuk perseorangan. Yang sudah terjadi ini adalah KIP untuk menyelenggarakan Pilkada di Aceh, KIP itu produknya UUPA,” jelas dia.

Lalu, kenapa orang Aceh tidak menganggap ini suatu yang lex spesilis. Ibarat kebakaran jenggot, begitu mau dekat selalu jadi rebut?

“Menurut saya, itu  konfigurasi politik, yang sangat menentukan karakter hukum di sebuah Negeri. Apalagi saat ini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa, Pilkada Aceh bukan lex spesialis. Tetapi permaknaan dari tidak khusus Pilkada Aceh itu menurut saya, tidak boleh ditafsirkan secara sempit tapi harus secara luas. Benar Pilkada Aceh itu bukan spesialis karena memang diselenggarakan oleh penyelengara pemilu secara langsung, bebas dan rahasia,” ulas Ridwan Hadi.

Apalagi Undang-Undang 10, di pasal 199 sudah jelas disebutkan bahwa, ketentuan  Undang-Undang Nasional ini berlaku juga untuk Aceh, Papua, Papua Barat, DIY Yogyakarta, sepanjang tidak di atur secara khusus atau personal sendiri dalam undang-undang khusus.

“Nah, persoalan Pilkada sesuai UUPA juga memberi  ruang kepada undang-undang nasional. Artinya, seluruh ketentuan tentang Pilkada itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini,” katanya berpendapat

Lantas, apakah memang benar ada pertentangan? Ulasan selengkapnya dapat disaksikan malam ini, pukul 19.30 WIB melalui Podcast Sisi Lain, Shaleh Abdullah di Channel Youtube.***

Komentar

Loading...