Breaking News

Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Siluman dan Penumpang Gelap

Siluman dan Penumpang Gelap
Ilustrasi liputan6.com

PEMBERITAAN media pers tentang alokasi APBA-P 2019 untuk KADIN Aceh pimpinan H. Makmur Budiman, semakin mensahihkan bahwa, praktik anggaran siluman dan penumpang gelap belum lepas dari birokrasi di tubuh Pemerintah Aceh.

Akibatnya, muncul berbagai spekulasi di masyarakat, khususnya aktivis LSM dan mahasiswa. Tak sedikit bertanya; mengapa semua itu begitu mudah terjadi?

Padahal, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Setda Aceh Taqwallah, berulang kali menegaskan komitmennya; tidak ada usulan program siluman dan penumpang gelap pada APBA murni maupun APBA-P.

Tapi apa lacur, ibarat meludah ke muka sendiri; Nova dan Taqwallah sendiri yang menelannya. Bahkan, keduanya seakan membiarkan para siluman dan penumpang gelap itu menari-nari di atas uang negara serta daerah.

Nah, soal anggaran siluman dan penumpang gelap, tidaklah sulit untuk dipahami. Ini merupakan satu praktik penyusunan anggaran daerah yang diselipkan dalam APBA, setelah selesai pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Biasanya, terdapat tujuh kolom dan dua subkolom yang terdiri dari kode Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Lalu, ada nama SKPA, kode kegiatan, nama kegiatan, pagu (anggaran yang diajukan SKPA), pembahasan, dan hasil pembahasan.

Pada kolom pembahasan terdapat dari dua subkolom yang tertulis "tambah" dan "kurang". Untuk anggaran yang telah disahkan, setiap kolom tercantum keterangan yang berkaitan dengan judul di masing-masing kolom.

Namun, anggaran yang diselipkan akan terlihat pada kolom "kode kegiatan" yang kosong. Tetapi, tetap terdapat nama kegiatan dan anggaran yang diajukan.

Itu sebabnya, bila ada program dalam APBA, tetapi tidak dibahas dalam pembahasan legislatif dengan eksekutif, maka program inilah yang disebut; siluman serta penumpang gelap!

Lepas dari itu, justru ada yang lebih mengerikan dari anggaran siluman dan penumpang gelap APBA tadi. Misal, pada APBA-P 2019, diberikan kepada Kadin Aceh tanpa persetujuan dan pembahasan dari DPRA.

Anda mungkin bertanya, benarkah pada tingkat elit penguasa di Aceh telah tersusupi penumpang gelap dan para siluman? Atau, jangan-jangan selama ini APBA Aceh memang tergerogoti dengan kehadiran para penumpang gelap dan siluman?

Secara umum stowaway atau penumpang gelap (penyusup) didefinisikan sebagai seseorang yang secara sembunyi-sembunyi, menaiki suatu sarana transportasi dan mengadakan perjalanan tanpa membayar dan terdeteksi.

Atau, seseorang yang secara sembunyi-sembunyi berada di kapal atau di kargo yang kemudian dimuat pada kapal tanpa persetujuan dari pemilik, kapten, atau kru kapal.

Jika mengacu pada definisi umum tersebut, dalam konteks penyelenggaraan birokrasi pemerintah, penumpang gelap dapat diartikan seseorang yang berada dalam lingkaran birokrasi (kekuasaan). Tapi mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dengan tujuan organisasi. Makanya, membuat birokrasi pemerintah menjadi tidak efisien dan efektif.

Kondisi tersebut sebenarnya sudah terjadi saat proses rehab-rekon (BRR NAD-NIAS), paska Aceh dilanda gempa dan tsunami, 26 Desember 2004. Disusul lahirnya MoU Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 16 Agustus 2005 di Helsinki. Pemerintahan di Aceh berjalan dan dikendalikan dalam suasana transisi.

Pertanyaan adalah, apakah setelah 14 tahun Aceh damai dan 15 tahun paska tsunami (rehab dan rekon), reformasi birokrasi di Aceh berjalan dengan baik dan mendapat pengawas dari publik secara langsung melalui laporan keuangan pemerintah, yang merupakan tolok ukur transparansi dan akuntabilitas keuangan?

Apakah, kinerja birokrasi di Aceh tidak berjalan secara sewenang-wenang, menggunakan uang negara tanpa pertanggungjawaban. Dan, apakah pemerintahan di Aceh sudah bekerja efektif dan efisien?

Ternyata tidak! Adanya sejumlah pimpinan daerah, para kepala dinas, pengusaha yang terjerat dan dihukum karena melakukan korupsi. Endingnya, ketika Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf tertangkap OTT KPK pada awal Juli 2018 lalu.

Ini membuktikan bahwa pemerintah di Aceh (kabupaten dan kota) masih digerogoti penyakit birokrasi dengan motif; siluman dan penumpang gelap.

Lantas, bagaimana ciri-ciri penumpang gelap itu dan bagaimana mendeteksi ciri-ciri khusus penumpang gelap dalam suatu birokrasi pemerintah?

Pertama, penumpang gelap akan berada dekat dengan pemimpin (penguasa). Namun sering menjadi pahlawan kesiangan. Terkadang mengusung jargon bekerja cerdas, padahal semua itu karena ia tidak mau bekerja keras. Namun, ketika atasan sedang dalam masa sulit, penyusup tersebut justru tidak menunjukkan batang hidungnya.

Tetapi setelah suasana reda dari segala permasalahan. Tiba-tiba ia muncul dan banyak mengeluarkan statement. Seolah dirinya sebagai bagian dari kunci semua persoalan.

Kedua, terkadang penumpang gelap dikenal orang sebagai bawahan yang taat, tetapi sesungguhnya dialah yang mengendalikan organisasi agar mengikuti garis kebijakannya.

Orang-orang ini biasanya menduduki jabatan sangat strategis, dan akan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang berlawanan arah dengan kebijakan organisasi, sehingga organisasi menjadi salah arah atau tidak jelas arah tujuannya.

Ketiga, adanya jabatan-jabatan yang hanya mengurusi pekerjaan yang hampir sama jenis dan waktunya, karena pejabat yang bersangkutan tidak perform. Tetapi tidak ada upaya untuk mencopot dari jabatannya karena ia merupakan orang titipan. Jika dilihat dari prinsip-prinsip berorganisasi, masalah ini merupakan pemborosan dan inefisiensi.

Keempat, penumpang gelap adalah mereka yang masih sempat sarapan di warung setelah jam bekerja, karena atasannya pun tidak mempunyai cukup pekerjaan atau tidak mempunyai kemampuan untuk mendelegasikan pekerjaan.

Nah, apa dampak buruknya penumpang gelap? Adanya penumpang gelap mengakibatkan organisasi pemerintah tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai kebijakan pemerintah dan DPRA. Lebih buruk lagi, organisasi menjadi tidak jelas arah tujuannya, dan pemborosan terjadi di setiap fungsi organisasi.

Memburuknya kinerja organisasi mengakibatkan pegawai menjadi tidak puas dan berfikir pragmatis. Datang ke kantor hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak berfikir kreatif dan mengembangkan diri.

Pentingnya birokrasi pemerintah bebas dari penumpang gelap (penyusup) organisasi adalah, karena birokrasi pemerintah memegang peranan strategis dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik. Birokrasi pemerintah turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.

Dalam birokrasi yang buruk, upaya pembangunan dipastikan akan mengalami banyak permasalahan. Sebaliknya, birokrasi yang efektif dan efisien memastikan program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar dan tujuan pembangunan akan tercapai.

Ibarat uang sebagai aliran air, maka uang mengalir pasti selalu ada yang tertinggal pada pipa. Jika pipanya efisien dan efektif, maka air yang tertinggal hanya membasahi pipa.

Namun dalam birokrasi yang inefisien dan penuh penumpang gelap dan siluman, maka aliran air menjadi tergenang dan bahkan bocor.

Birokrasi yang dipenuhi penumpang gelap tidak hanya membuat APBA tidak terserap secara efektif dan efisien, tetapi menjadi sarang para birokrat yang korup, pemeras, kolutif dan manipulatif, dari birokrasi tertinggi yakni Pemerintah Aceh hingga level paling bawah yaitu; gampong.

Nah sekali lagi, mengapa semua itu bisa terjadi? Kalau mau jujur, sadar atau tidak, di Aceh pada setiap periode kepemimpinan daerah (gubernur, bupati maupun walikota), memang ada fenomena kekuatan informal “diluar” pemerintahan (shadow state), yang sangat berpengaruh dalam penguasaan sumber daya ekonomi, alokasi anggaran dan bahkan korupsi.

Sebab, dalam kondisi pemerintahan formil yang lapuk, kekuasaan dikooptasi oleh relasi kepentingan antara kelompok bisnis dan kelompok sosial diluar negara.

Ditambah pejabat daerah yang “berkhianat” pada amanat yang diembankan padanya. Maka, lahirlah sejumlah manipulasi kebijakan, alokasi anggaran yang memihak pebisnis (bukan rakyat), korupsi dan sebagai salah satu efek yang diharapkan, meningkatnya kekayaan pejabat daerah secara signifikan.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...