Breaking News

Sidang Dugaan Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Simeulue

Lima Terdakwa Dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lima Terdakwa Dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sidang kasus dugaan korupsi (Foto: Mufazzal I MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas 1 Banda Aceh, Rabu kemarin mulai menggelar sidang pembacaan dakwaan terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan senilai Rp.10,7 miliar yang dibagi dalam 70 paket di Kabupaten Semeulue.

Sidang berlangsung secara virtual dengan ke lima terdakwa mengikuti jalannya sidang dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kajhu, Kabupaten Aceh Besar.

Sidang dipimpin Dahlan (ketua), didampingi Edwar dan Zulfikar (anggota). Turut hadir kuasa hukum para terdakwa Bahrul Ulum, Zulfan, Akhyar Saputra, dan kawan-kawan.

Lantas, apa kibat dari perbuatan tersangka. "Hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, ditemukan kerugian negara mencapai Rp5,7 miliar lebih," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sahdansyah dalam dakwaannya.

 Sidang (Foto: Mufazzal I MODUSACEH.CO)

Itu sebabnya, JPU menuntut kelima terdakwa telah melanggar dan diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dakwaan tersebut dibacakan JPU Sahdansyah, Ismiyadi, Rahmat Ridha dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Rabu, 10 Februari 2021.

Setelah pembacaan dakwaan selesai. Ketua Majelis Hakim bertanya kepada para tersangka. “Apakah saudara telah mengerti maksud dari tuntutan?”

“Mengerti yang mulia” jawab para tersangka melalui telecoference.

Namun, kuasa hukum tersangka tidak menerima dakwaan sesuai tuntutan JPU dan mengajukan esepsi. Sehingga Majelis Hakim memberikan waktu kepada kuasa hukum tersangka untuk menyusun pembelaan dan melanjutkan sidang, 17 Februari 2021 dengan materi esepsi.***

Komentar

Loading...