Breaking News

Silang Pendapat Sidang Paripurna Raqan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2020

Silang Pendapat Sidang Paripurna Raqan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2020
Foto: Firdaus Hasan.

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh kembali melanjutkan Sidang Paripurna Pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020.

Hingga Jumat malam, sidang memasuki tahap penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRA

Fraksi Partai Aceh diberi kesempatan pertama menyatakan sikap, Khalili mewakili fraksi itu dengan tegas menyatakan menolak rancangan Qanun APBA 2020 untuk dijadikan Qanun Aceh.

Fraksi Partai Aceh menilai, Gubernur Aceh telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan Badan Anggaran DPRA yaitu Pasal 183 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh.

Gubernur Aceh juga melanggar Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.

Lalu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, serta Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tak hanya itu Gubernur juga menyalahi aturan Pasal 177 dan 178, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kata Khalili.

Masih ada lagi peraturan yang yang dilanggar Pemerintah Aceh yaitu, Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

"Lalu Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 20/20, tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019, di lingkungan Pemerintahan Daerah, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008, tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan," baca Khalili.

Partai Aceh juga meminta Sekda Aceh bertanggungjawab terhadap pelanggaran peraturan undang-undang dalam pelaksanaan penggunanan anggaran tahun 2020, dan meminta Sekda diganti.

Selain Partai Aceh, pandangan sama juga di sampaikan sejumlah fraksi lain dan dengan tegas menyatakan menolak rancangan Qanun LPJ APBA 2020 diantaranya Partai Gerindra, PPP, Golkar, sementara Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB-PDA, PAN dan PKS menerima.

Namun salah satu anggota Fraksi Partai PDA Ridwan Abubakar alias Nek Tu secara pribadi dengan tegas menolaknya.

"Padahal saya tidak setuju dengan keputusan partai, tetapi nama saya disebutkan pada pendapat itu," ucap Nek Tu.

Lalu Fraksi Partai PAN juga menerima rancangan Qanun LPJ Pelaksanaan APBA 2020 dengan catatan berharap Pemerintah Aceh memperbaiki segala pelanggaran dan kekurangan untuk diperbaiki tahun depan, saat ini masih ada satu fraksi yang belum belum membacakan pandangannya yaituPNA.

Sidang untuk sementra di skor dan akan dilanjutkan setelah Shalat Isya malam ini.***

Komentar

Loading...