Sidang Lanjutan Pembatalan Eksekusi Lahan PT KA Nagan Raya, KLHK Kekurangan Alat Bukti

Sidang Lanjutan Pembatalan Eksekusi Lahan PT KA Nagan Raya, KLHK Kekurangan Alat Bukti
Sidang Lanjutan Pembatalan Eksekusi Lahan PT KA Nagan Raya di Pengadilan Suka Makmue

Meulaboh | Sidang gugatan pembatalan eksekusi lahan milik PT. Kallista Alam yang dilayangkan oleh warga Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, kini memasuki sidang pembuktian. Dalam sidang lanjutan ini, penggugat dan tergugat saling memaparkan alat bukti yang mereka miliki di hadapan Majelis hakim.

Sidang dengan pokok perkara bernomor 01/Pdt-bth/2019/pnsm Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai tergugat satu tidak bisa menunjukkan alat bukti lengkap di hadapan majelis hakim, yakni berupa lokasi peta tanah yang digugat.

Pengacara penggugat, Ibenk Syarifuddin Gani mengatakan. Terkait permohonan perkara pembatalan eksekusi lahan milik PT. KA di Pengadilan Suka Makmue, KLHK tidak menunjukkan alat bukti berupa peta dalam sidang tersebut, dengan agenda surat bukti.

Menurut Ibenk dari sekian banyak alat bukti yang dibawa KLHK, namun KLHK selaku tergugat satu tidak dapat memiliki peta lokasi lahan yang hendak dieksekusi, ini menunjukkan jika lahan yang sebagaimana disebutkan tersebut tidak ada, ujarnya.

Ibenk Syarifuddin Gani mengatakan, "Ya bagaimana kita mau menilai bukti orang ya susah, yang pasti KLHK tidak punya peta. Kalau KA ada tadi dia tunjukkan tanah warga yang telah dikeluarkan".

Dia menjelaskan, dalam sidang tersebut pihaknya mengajukan alat bukti berupa sertifikat tanah, yang selama ini disampaikan tidak dimiliki. Dengan diajukannya sertifikat tanah hak milik tersebut, membuat para tergugat terkejut dengan alat bukti yang disampaikan kepada majelis hakim.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sertifikat hak milik lahan tersebut dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nagan Raya pada tahun 2008 atau jauh sebelum KLHK menggugat PT. KA ke Pengadilan. dengan bukti yang diajukan, majelis hakim akan mengabulkan gugatan mereka terhadap KLHK dan PT Kallista Alam.

Selain bukti sertifikat, pihaknya akan mengajukan alat bukti tambahan pada sidang lanjutan, dengan agenda yang sama. Namun, Dia tidak mengungkapkan apa saja alat bukti yang akan dipaparkan kepada Majelis Hakim.

Kepala Sub Bidang Perdata Melalui Pengadilan, Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup, KLHK, Saipuddin Akbar mengatakan. Pihaknya akan mengajukan alat bukti berupa peta, pada sidang lanjutan yang akan digelar Selasa 23 Juli.

Pada sidang hari ini, pihaknya mengajukan beberapa alat bukti diantaranya putusan Pengadilan Meulaboh, serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan kepada PT. KA dengan luas 1,605 hektar yang berada di blok A, dan juga IUP dengan luas 1,900 hektar serta yang telah dikeluarkan dari IUP 1,605 hektar yang saat ini dilakukan gugatan oleh masyarakat.

"Ada juga yang sudah dikeluarkan, itu yang digugat masyarakat. Itu yang Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria),” paparnya.

Sedangkan PT. KA, saat dikonfirmasi bukti apa yang telah diajukan melalui pengacaranya, Sri Yuni Hartati, menolak memberikan keterangan kepada wartawan.

Hadir dari KLHK yakni Saipuddin Akbar selaku Kepala Sub Bidang Perdata Melalui Pengadilan, Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup dan Wijayadi Bagus (Biro Hukum). Sedangkan dari PT. KA dihadiri oleh pengacara mereka yakni Sri Yuni Hartati dan Reni Suciati, sedangkan tergugat Intervensi dihadiri oleh Nurul Ikhsan selaku pengacara.

Hakim Arizal Anwar selaku Ketua Majelis dan Edo Juliasnyah dan Rosnainah selaku Hakim Anggota, warga selaku penggugat diwakili pengacaranya, Ibenk Syarifuddin Gani, mengajukan sepuluh alat bukti berupa sertifikat tanah milik penggugat.***

Komentar

Loading...