Sidang Lanjutan Kadar Emas Ditunda, Kuasa Hukum Terdakwa Husen Keberatan

Sidang Lanjutan Kadar Emas Ditunda, Kuasa Hukum Terdakwa Husen Keberatan
Kuasa Hukum Terdakwa Husein, Armia SH.MH

Banda Aceh | Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penipuan kadar emas terhadap terdakwa Husen Bin H. Hasyim, pemilik salah satu toko emas di Banda Aceh, Rabu kemarin.

Menurut jadwal sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Safri SH.MH, agenda hari itu, pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmadani SH, MH. Namun sidang harus ditunda karena JPU tidak dapat mengahadirkan saksi ahli dalam persidangan tersebut.

JPU mengaku, saksi ahli tidak dapat hadir karena sedang ada dinas di luar daerah.

Karena itu, Kuasa Hukum Terdakwa Husen, Armia SH.MH mengajukan keberatan atas tidak ketidakhadiran saksi ahli tersebut.

Menurutnya, ini yang kedua kalinya, karena pada sidang sebelumnya tanggal 27 Oktober 2021, majelis sudah memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi ahli, kemudian tanggal 3 November 2021, majelis hakim juga meminta JPU menghadirkan lagi saksi, tetapi sampai sidang kemarin, saksi ahli tidak bisa dihadirkan juga.

Dalam persidangan, dengan tegas Armia menyatakan keberatan.

"Pak Hakim, kami keberatan kalau saksi tidak dihadirkan hari ini, karena sangat merugikan klien kami untuk mendapatkan peradilan cepat, sementara klien masih ditahan maka semakin lama proses persidangan ini, semakin merugikan klien kami," jelas Armia.

Selain itu, ia meminta jika JPU Rahmadani tidak dapat menghadirkan saksi ahli, maka mejelis hakim, tidak memberikan hak kepada JPU untuk menghadirkan saksi ahli pada persidangan berikutnya.

Menurut dia, dalam proses peradilan itu, menunda-nunda proses merupakan bentuk ketidakadilan. “Kalau begini, kami akan bersikap untuk membela hak klien kami,” ujarnya.

Sementara itu JPU meminta waktu pada majelis hakim untuk mengahadirkan saksi ahli pada sidang selanjutnya, alasan JPU saksi yang akan dihadirkan sedang dinas dan berada di luar daerah.

Karena itu, majelis jakim mempertimbangkan dan memutuskan bahwa sidang hari itu di tunda dan  selanjutnya kembli digelar pada Selasa (16/11), dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari JPU dan saksi dari kuasa hukum terdakwa Husen.

Dalam sidang sebelumnya, yang dipermasalahkan adalah tidak sesuainya kadar emas antara keterangan pada faktur penjualan yang ditulis 99 persen dengan hasil uji laboratoriun yang dilakukan pihak kepolisian.

"Maka atas dugaan kurang kadar tersebut, saksi tidak pernah menyampaikan keberatan kepada terdakwa," jelas Armia.

Selain itu menurut jawaban saksi, kata Armia, belum pernah ada masyarakat yang secara resmi membuat laporan ke SPKT Polda Aceh karena merasa dirugikan, melainkan hanya berdasarkan laporan model A Yang dibuat anggota Ditrekrimsus Polda Aceh.

Sementara saksi lain mengaku, hanya mendamping, dan banyak menjawab tidak tahu saat menjawab pertanyaan majelis hakim. Saksi justru membenarkan isi BAP yang menerangkan bahwa saksi sebagai pembeli.

Tak hanya itu, dalam persidangan juga terungkap dari pengakuan saksi tentang dilakukan dua kali uji keemasan dengan hasil yang berbeda.

Ketika diuji di Pegadaian Banda Aceh hasilnya 92 persen, kemudian hasil uji di laboratorium Balai Besar Kerajinan dan Batik di Jogyakarta hasilnya 97,78 persen.

Maka, berdasarkan permasalahan tersebut Armia mangaku, telah mengajukan surat permohonan Nomor: 08/ASB/XI/2021 tanggal 3/11/2021, terakit Penjelasan Tentang Penerapan Pasal 8 Ayat (1) huruf f dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen yang dikrim kepada Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Jakarta.

Isinya, sehubungan dengan dugaan kriminilisasi yang sedang dihadapi  pemohon, maka pemohon menyampaikan permohonan yaitu; pemohon adalah pelaku usaha yang memperjualbelikan perhiasan emas atau  pemilik Toko Husen H. Hasyim yang beralamat di Jl. Tgk Chik Pante Kulu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Saat ini pemohon sedang menghadapi proses hukum pidana atas sangkaan dan dakwaan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Alasan yang digunakan Kepolisian dan Kejaksaan adalah, karena salah satu perhiasan emas berupa rantai tangan yang dijual pemohon tidak sesuai kadar, yakni tertulis pada faktur penjualan 99%, sedangkan uji laboratorium yang dilakukan Kepolisian hasilnya 97,78%;

Selanjutnya, atas ketidaksesuaian tersebut, pemohon dapat menjelaskan, menulis 99% pada faktur penjualan berdasarkan kadar emas batang yang menjadi bahan baku untuk pembuatan rantai tangan tersebut yang kadar emas batang tersebut adalah 99%, sebagaimana tercantum pada labelnya.

Lalu, dalam proses pembuatan rantai tangan lazim menambahkan patri di titik tertentu pada setiap mata rantai tangan supaya dapat tersambung. 

Patri tersebut terdiri dari emas muda, perak, dan tembaga. Jumlah patri yang digunakan hanya sedikit, misalnya untuk rantai tangan yang beratnya 6.600 miligram (enam ribu enam ratus milligram), jumlah patri yang digunakan hanya sekitar 200 sampai 300 milligram.

Praktek ini telah dilakukan semua toko emas di Aceh, bahkan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dalam hubungan antara penjual dan pembeli, hal tersebut sudah menjadi maklum, walaupun perhiasan rantai tangan tersebut ada mengandung patri, tetapi pada faktur penjualan tetap ditulis 99%, sehingga apabila suatu saat konsumen menjual kembali, maka akan dibeli pelaku usaha sebagai emas yang kadarnya 99%.

Selain itu, pada faktur penjualan, pemohon ada memberikan informasi antara lain bahwa; barang-barang perhiasan yang banyak patri jika dilebur emasnya menjadi muda atau prosentasenya berkurang. Lalu apabila konsumen menjual kembali perhiasan emas tersebut kepada pemohon, maka perhiasan emas tersebut dibeli kembali dan dihitung dengan kadar yang sama sebagaimana tercantum dalam faktur penjualan, tanpa mengurangi persentase, berat, dan harga, kecuali ongkos.

Bahwa penggunaan patri dalam proses pembuatan perhiasan emas (logam mulia) telah ada payung hukumnya yaitu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pengolahan Lainnya Bidang Perhiasan Logam Mulia (SKKNI No. 19 Tahun 2019).

Disebutkan, mematri atau menggunakan patri dijelaskan dalam berbagai halaman SKKNI No. 19 Tahun 2019 antara lain: pada halaman 60 Judul Unit: Mematri Perhiasan dengan Patri Kawat/Potongan; dan halaman 75 angka 1.7 yang menyatakan bahwa bahan patri dapat mencakup dan tidak terbatas pada emas, perak, tembaga, dan kuningan; 

Terhadap hal itu sebelumnya tidak pernah ada konsumen yang mengajukan komplain/ keberatan. Namun pada kasus ini, Pemohon langsung dihadapkan pada proses pidana sehingga pemohon yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai pelaku usaha, kini harus mendekam di Rutan Banda Aceh dan mengikuti persidangan dari balik jeruji besi dalam Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Terdakwa M Husen Bin Hasyim, Pemilik Toko Mas Husen H. Hasyim yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas I A;

Adapun rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf f berbunyi; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (f) tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), 3/4 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Namun, salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia adalah, ultimum remedium yakni hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Faktanya, dalam kasus ini, penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf f jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen justru memaksakan proses hukum pidana sebagai primum remedium.

Kondisi ini telah menimbulkan penderitaan, ketidakadilan dan keresahan bagi pemohon sebagai pelaku dunia usaha.***

 

Komentar

Loading...