Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Samakan Persepsi Pilkada Aceh 2022

Setelah Duek Pakat Pimpinan Parpol, Lalu?

Setelah Duek Pakat Pimpinan Parpol, Lalu?
Rubrik
Sumber
“Duek Pakat Pimpinan Parpol Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Pilkada Aceh 2022” (Foto: Mufazzal I MODUSACEH.CO)

Ibarat kebelet (mendesak) untuk buang (maaf) air besar. Baru kemudian sibuk mencari jamban (WC). Agaknya begitulah tradisi jika tak elok disebut; tabiat yang selama ini diperlihatkan para elit politik dan birokrasi Aceh, dalam mensikapi berbagai konflik regulasi yang “memangkas” berbagai kekhususan Aceh. Terkini, soal Pilkada Aceh, tahun 2022 atau 2024? Berikut laporan Mufazzal, reporter MODUSACEH.CO.

Maksud hati, semua pimpinan partai politik (parpol) lokal maupun nasional di Aceh hadir. Tapi apa daya, hingga acara berakhir mereka tak muncul juga.

Padahal, Minggu, 14 Februari 2021 lalu, satu pertemuan penting sedang dirajut Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh di salah satu hotel berbintang di Kota Banda Aceh.

Tema pertemuan pun relatif mengigit; “Duek Pakat Pimpinan Parpol Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Pilkada Aceh 2022”. Tapi apa lacur, ternyata tak semua pimpinan parpol hadir.

Itu sebabnya, pertemuan yang semula diramalkan akan “panas” ternyata “adem ayem”. Bayangkan, hanya Zaini Djalil (Ketua NasDem) Aceh, TA Khaled (Ketua Gerindera) Aceh, Amri M. Ali (Ketua PPP) Aceh serta Hendriyono (Ketua PKPI) Aceh.

Sisanya seperti PNA, PA dan PAN, diwakili para wakil ketua atau pengurus harian partai. Partai Golkar dan Partai Demokrat justeru memilih absen. Termasuk utusan dari Pemerintah Aceh. Ada apa?

Kabarnya, utusan PKS sempat hadir tapi kemudian “menghilang” dari ruang pertemuan. Nah, kondisi inilah yang  kemudian menimbulkan tanda tanya; serius atau hanya bercanda?

Memang, tak ada yang lebih dan bertaring dari materi pertemuan tersebut. Ketua KIP Aceh Samsul Bahri misalnya, masih menjelaskan seputar langkah dan kerja KIP Aceh. Terutama tahapan menuju Pilkada Aceh 2022.

Selebihnya, dia mengeluh karena ketiadaan alokasi anggaran dari Pemerintah Aceh.

Terkesan, ada nuansa kecewa dan pasrah usai terbitnya surat dari KPU Pusat yang meminta KIP Aceh dan kabupaten/kota untuk menghentikan kegiatan tahapan Pilkada Aceh.

“KIP sudah memplenokan tahapan Pilkada Tahun 2022. Sebelum Mai 2020, kami juga sudah lakukan perencanaan. Termasuk FGD dengan pemerintah dan DPRA. Meski  saat itu, KIP Aceh tidak dibantu dana dari Pemerintah Aceh,” ungkap Samsul Bahri, kecewa.

Samsul Bahri menjelaskan, ditengah ketidaktersediaan anggaran, KIP Aceh dipaksa menetapkan tahapan Pilkada.

“KIP tidak punya anggaran. Sedangkan pemerintah mendesak untuk menetapkan tahapan Pilkada. Namun, justru uangnya di BTT-kan,” jelas dia.

Setali tiga uang, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin juga tak memperlihatkan dan melahirkan gagasan serta konsep cerdas.

Politisi Partai Aceh ini hanya memaparkan argumentasi yang normatif dan standar.

“DPRA terus mendorong agar Pemerintah Aceh secepatnya mengagendakan rapat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kab/kota serta KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota,” ujar Dahlan.

Itu sebabnya, Zaini Djalil berpendapat. Ada dua masalah utama terkait tarik ulur Pilkada Aceh saat ini. Pertama, soal regulasi dan kedua soal anggaran.

“Soal yuridis, selesaikan dulu tafsir hukumnya. Ajak para pakar hukum untuk mengkajinya. Soal anggaran, sesegera mungkin melakukan pendekatan ke pemerintah pusat,” kata Zaini Jalil.

Sementara itu, Mukhlis Mukhtar dan Nurzahri berpendapat. Persoalan yuridis sudah selesai.

“Tafsir hukum terhadap Pasal 65 ayat (1) sudah sangat jelas. Sudah tiga kali Pilkada Aceh dilaksanakan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006,” terang Mukhlis Muktar.

“Jika dibenturkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, saya rasa tidak tepat. Hal ini mengingat Pilkada Aceh 2017 dilaksanakan menggunakan payung hukum UUPA,” timpa Nurzahri.

Masalah atau diskusi kemudian sedikit alot saat membahas masalah anggaran yang wajib disedikan Pemerintah Aceh.

Sebab, hingga kini belum terdapat kepastian untuk dapat di transfer ke KIP yang ditempatkan di Kesbangpol Aceh. Alasannya, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tidak lagi tersedia dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019.

Tapi soal ini, anggota DPR Aceh dari PNA Falevi Kirani berpendapat. Tinggal Pemerintah Aceh bersama DPRA dan KIP menuntaskannnya dengan cara mendatangi Mendagri,” saran dia.

Karena itu, dibutuhkan kesepakatan dan duduk bersama antara Pemerintah Aceh, DPRA dan KIP untuk secara bersama-sama melakukan koordinasi dan advokasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Semudah itukah? Ini yang jadi soal. Sekilas, semua ide dan gagasan  dari Duek Pakat Pimpinan Parpol Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Pilkada Aceh 2022, terkesan Pilkada Aceh 2022 justeru tak ada masalah. Sebab, berbagai landasan regulasi sudah jelas adanya.

Realitanya, semua regulasi tadi justeru macet dan masih menyimpan berbagai persoalan.

Lihat saja peserta yang hadir pada acara dimaksud. Ternyata, tak semuannya datang. Termasuk Ketua Forum Bersama (Forbes) yang juga anggota DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil.

Padahal, kehadirannya sudah dikonfirmasi dan amat sangat bermakna. Setidaknya, membuktikan kepada pemerintah pusat bahwa elit politik CEH masih kompak dan satu barisan dalam mempertahankan kekhususan Aceh.

Kedua, sebagai partai penguasa Aceh saat ini, Partai Demokrat harusnya berada di garda terdepan. Ini sejalan dengan sikap dan keputusan politik DPP Partai Demokrat yang sepakat dan  mendukung Pilkada Aceh 2022.

Faktanya justeru berbeda. Selain Gubernur Aceh Nova Iriansyah tak memberi kepastian hukum soal anggaran Pilkada Aceh 2022. Kehadiran dan komunikasi politik pun nyaris tak dibangun, terkait pesta demokrasi lima tahunan itu.

Disinilah, kesan bermain “dua kaki” begitu jelas terlihat. Harusnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah berada di garda terdepan untuk mencari kepastian perhelatan akbar politik tersebut. Bukan sebaliknya, lebih memilih diam.

Ketiga, setelah “Duek Pakat Pimpinan Parpol Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Pilkada Aceh 2022. Lantas, apa yang harus dan bisa dilaksanakan pimpinan parpol lokal dan nasional di Aceh serta elit birokrasi Aceh sebagai tindak lanjut?

Memang, Rabu besok, pimpinan DPR Aceh mengundang sejumlah pakar dan pengamat. Termasuk dekan fakultas hukum dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Aceh.

Agendanya, melakukan rapat dengar pendapat terkait Pilkada Aceh 2022 mendatang. Nah, rakyat Aceh kemudian bertanya; kenapa baru sekarang terbangun, apakah selama ini tertidur? Entahlah!***

Komentar

Loading...