Setelah Berlaku Jam Malam, Kemana Nasib Pedagang Kecil Mengadu?

Setelah Berlaku Jam Malam, Kemana Nasib Pedagang Kecil Mengadu?
Rahmatul Hayati, pedagang nasi di depan Check Yukee, Jalan P. Nyak Makam, Banda Aceh (Foto: Juli Saidi)
Penulis
Rubrik

Wabah Covid-19 terus memberi dampak serius. Bukan saja kekhawatiran penularan virus mematikan ini. Kini, berimbas pada urusan perut manusia alias ekonomi masyarakat kecil. Wartawan MODUS ACEH Juli Saidi menulisnya untuk Fokus pekan ini.

Jam malam, itulah kesepakatan dari jajaran Pemerintah Aceh (Forkompimda), setelah adanya kebijakan meliburkan anak sekolah serta melarang warga untuk keluar rumah, berkumpul di tempat keramaian.

Semua itu, untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di Negeri ini, termasuk Aceh.

Walau masih menyisakan sikap pro dan kontra dalam masyarakat, terkait dasar hukum penerapan jam malam tersebut di Aceh. Namun, sejujurnya harus diakui, kebijakan ini mulai dirasakan manfaatnya. Paling tidak, memberi batasan bagi warga untuk tidak keluar rumah, jika benar-benar tak ada keperluan mendesak.

Namun di sisi lain, muncul persoalan yang tak kalah penting. Bagaimana nasib rakyat kelas bawah, terutama pedagang kecil yang hanya berharap dan bergantung pada pendapat harian?

Bayangkan, sejak jam malam diterapkan, tidak sedikit pedagang makanan (kuliner) seperti warung kopi, mie serta warung nasi yang harus menerima nasib, berkurangnya pemasukan. Akibatnya, mereka pun mulai merumahkan sejumlah pekerja.

Nah, jika ada waktu datang dan lihatlah kondisi di sepanjang Jalan T. Iskadar, Panglima Nyak Makam, T. Nyak Arief hingga Ule Kareng dan jalan utama Rukoh maupun Batoh, Kota Banda Aceh. Tak sedikit atau pada sisi kiri dan kanan,  sejumlah warung kopi dan rumah makan yang terlihat tutup. Aktivitas dagang mulai sepi, meja dan kursi yang biasa ramai dengan pembeli (konsumen), kini mulai disusun rapi.

Kecuali itu beberapa pedagang nasi kaki lima hanya membuka dan mengatur beberapa meja saja. Itu pun jumlahnya sangat terbatas.

Rahmatul Hayati (45), seorang penjual nasi putih depan Warung Kopi Chek Yukee, Jalan T. Nyak Makam mengaku, daya beli nasi yang dia jual turun drastis. Jangankan meraih untung, untuk bisa bertahan saja, dia mengaku sangat bersyukur.

“Selama seminggu ini penjualan kami tidak memberikan laba. Akibatnya, nasi yang tinggal, cukup lah untuk dibawa pulang dan dinikmati anak-anak,” ungkap Rahmatul Hayati yang berasal dari Kota Lhokseumawe ini.

Katanya, dia sudah empat tahun berjualan nasi di Jalan Panglima Nyak Makam, dengan mempekerjakan dua karyawan. Sebelumnya, satu hari habis satu sak beras. Kini, hanya mampu terjual dua bambu saja dengan taksiran pendapatan Rp200 ribu.

Itu sebabnya, Rahmatul mengaku labanya hanya membawa pulang nasi lebih untuk dimakan anak-anaknya. “Kalau laba memang tidak ada. Jika pun ada laku, cukup untuk beli ikan, ayam dan harga cabai. Tapi, kami tetap jualan supaya bisa memberi makan anak dari jualan nasi ini,” ujar Rahmatul Hayati.

Karena itulah, perempuan itu mengaku bila Pemerintah Aceh mampu berikan bantuan kebutuhan dasar (makan), sudah cukup membantu keluarganya, sambil menunggu keadaan normal kembali, sehingga dia bisa berusaha seperti biasa.

Rahmatul yakin, kondisi tragis ini, juga dirasakan masyarakat Aceh lainnya dan sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah ini, yang dikenal memiliki anggaran besar seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Ya, saya cuma dengan dana Otsus, dana Otsus dari beberapa pelanggan. Tapi, persisnya itu dana apa, saya tak mengerti,” ujar Rahmatul, polos, Senin lalu.

Nasib serupa juga dialami Nurhayati, pemilik Warung Nasi Yahmin di Jalan Utama Rukoh, Kota Banda Aceh. Didampingi dua putranya, dia mengaku menutup usaha tadi dan memilih pulang kampung.

Ini sejalan dengan pulangnya sejumlah mahasiswa serta berlakunya jam malam di Kota Banda Aceh.  Maklum, selama ini mayoritas pelanggannya adalah mahasiswa.

Akibat usahanya tutup, dia terpaksa merumahkan tujuh tenaga kerja, belum termasuk tiga orang tenaga kerja dari keluarganya sendiri. “Untuk biaya memulangkan dan membayar gaji mereka, saya terpaksa menjual emas,” kata pemilik warung khas Aceh Selatan ini, Senin lalu di Banda Aceh.

Sebelumnya, Nurhayati mengaku mampu menghabis empat sak beras sehari. Kini, lima bambu saja per hari, susah terjual.  “Selama ini tiga kali jadwal makan bisa terjual nasi empat sak beras. Saat ini lima bambu satu hari satu malam susah terjual, maka kami tutup dan pulang kampung,” ujar Nurhayati.

Tentu, tutupnya sejumlah warung nasi dan warung kopi serta penjualan makan kaki lima tersebut bukan tanpa resiko. Otomatis telah memangkas pendapatan masyarakat untuk asap dapur mereka sehari-hari. Bahkan, berisiko dan menguras modal serta terancam tak bisa membayar cicilan kredit pada bank.

20200402-nasi2
Warung Nasi Yahmin di Jalan Utama Rukoh, Banda Aceh yang sudah tutup dan mulai pulang kampung (Foto: Juli Saidi)

Di tengah kondisi tak menyenangkan ini, masyarakat butuh langkah cepat dari Pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh, sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar yang hingga kini belum terlihat nyata.

Ironisnya, Pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh masih gemar mengeluarkan himbauan yang kemudian berefek pada usaha masyarakat sendiri.

Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rustam Effendi, Senin, 30 Maret 2020 menilai. Bila ganguan terhadap pedagang satu-dua minggu, tentu tak ada soal.

Tapi, karena masalah wabah virus corona tersebut tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Tentu, semakin menambah deret panjang penderitaan pedagang kecil seperti Rahmatul dan Nurhayati. “Estimasinya pada Juni 2020 masih penuh dengan tidak pastian,” kata Rustam, Senin sore, 30 Maret 2020 di Banda Aceh.

Realita tersebut menurut Rustam, sangat berdampak dan memukul pada usaha warung nasi dan warung kopi di Bumi Serambi Mekah ini.

Resikonya, menurut Rustam Effendi, para pedagang hanya mampu bertahan dengan memanfaat modal dasar dari usahanya itu. Istilahnya, pajoh pade bijeh (makan nasi dari bibit padi yang tersisa). Sebab, modal tak lagi berputar untuk menghasilkan pendapatan, guna  memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dengan tidak beroperasi usaha mereka, otomatis ada imbas pada modal usaha, mereka hanya makan dari modal usaha,” sebut Rustam Effendi.

Itu sebabnya, Rustam Effendi meminta Pemerintah Aceh bersikap. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah, memberi suntikan modal pada para pemilik usaha mikro di Aceh.

“Dalam pandangan saya, langkah terbaik adalah, memberi bantuan modal penyangga usaha. Paling tidak, mereka bisa bertahan hidup dulu. Jangan sempat mereka makan modal, apakah kemudian dikembalikan lagi, itu soal cara saja,”usul akademisi Unsyiah ini.

Tak hanya itu, termasuk untuk cicilan bank. Makanya, melalui akun media sosial facebook, Rustam Effendi meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), memberi jalan untuk membantu masyarakat selama wabah virus corona saat ini.

“Harus disediakan bantuan dulu. Kedua, membantu skema-skema yang meringankan pedagang kecil tadi. Misal, jika ada cicilan pinjam uang pada bank, bisa ditunda satu-dua bulan. Presiden sudah ngomong itu, tetapi dibawah tidak jalan,” kritik Rustam Effendi.

Begitu juga pada sejumlah pekerja. Rustam Effendi mengatakan. Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah bisa berkerjasa sama dengan Bupati/Walikota se-Aceh, untuk melakukan pendataan pada usaha mikro dan pekerja yang akan dibantu.

Rustam Effendi punya alasan kenapa Pemerintah Aceh perlu hadir dalam suasana saat ini. Menurutnnya, selain urusan kemanusiaan,  soal pertumbuhan ekonomi yang melambat ini, juga bergerak lurus dengan lapangan pekerjaan kian  sempit.

“Dari sisi daya beli, ekonomi Aceh sudah tahu paling lamban sekali tumbuhnya. Peluang pekerjaan juga sangat terbatas,” ujar Rustam Effendi.

Untuk masyarakat kurang manpu, Rustam menyarankan agar Pemerintah Aceh memberikan Jaminan Hidup (Jadup) untuk satu atau bulan. Pemerintah Aceh perlu melakukan perhitungan kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras dan lainnya.

“Setiap KK dihitung saja per jiwa beras dalam satu bulan berapa kilo dibutuhkan. Anak yatim, janda, yang tidak bisa kerja, diberikan Jadup,” sebut Rustam Effendi.

Sumber data dan dananya sebut Rustam, bisa menggunakan data penerima zakat. “Kalau ada data yang kuat, jauh lebih bagus lagi,” ungkap pengamat ekonomi itu.

Tak cukup disitu, ia juga berpendapat. Pemerintah Aceh juga bisa mengambil langkah membantu masyarakat dengan mengratiskan tagihan listrik. “Untuk satu-dua bulan ditanggung dan Pemerintah Aceh perlu hadir di sana,” ujarnya.

Begitu juga urusan pendidikan. Meski tak masuk ruang untuk mengajar tatap muka, namun aktivitas belajar harus jalan. Misal, guru memberi tugas pada murid. Itu sebabnya, Rustam Effendi meminta pemerintah pusat menggratiskan internet, agar masyarakat kurang mampu tetap bisa belajar tanpa mengeluarkan biaya yang saat ini sedang sulit.

“Saya usulkan Kemenkominfo RI bebaskan dulu internet untuk rakyat. Jangan Telkomsel  asyik cari untung saja. Sekali ini, tolong bantu dan  subsidi untuk rakyat,” sebut Rustam Effendi.

Faktanya? “Nah, masalah adalah, elite selalu berpikir elitis sehingga tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka pikir juga dengan mengeluarkan surat edaran (SE). Termasuk, tunda dulu sejumlah lelang proyek yang tak penting. Itu tidak mendesak dan bisa dianggarkan tahun depan,” kata Rustam Effendi.

Rustam Effendi juga menilai, wakil rakyat di DPR Aceh juga tak bernyali, memberikan solusi nyata saat masyarakat Aceh dalam kekhawatiran. “Dewan kok diam, apakah dia takut hilang pokir?,” kritik Rustam Effendi.

Bergerak lurus kata Rustam, Pemerintah Aceh juga terkesan panik dalam menyikapi suasana saat ini. Termasuk Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). “Leadership SKPA dari bawah hingga atas, semua gagap dan gugup,” kritik Rustam Effendi.

20200402-nasi3

Pendapat Rustam diakui Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang membidangi ekonomi. “Betul, harus kita akui saling ego, eksekutif mengakui paling hebat sendiri, sementara DPRA merasa ditinggalkan,” ujar Sekretaris DPW PAN Aceh ini, Senin malam, 30 Maret 2020 melalui sambungan telpon seluler.

Begitupun, Irpanusir berharap dengan kondisi wabah virus corona yang mengkhawatirkan ini, bisa menjadi iktibar untuk merajut kembali kebersamaan antara eksekutif-legislatif, membantu masyarakat. “Mencari jalan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Disinggung media ini ada kesan legislatif-eksekutif masing-masing jalan sendiri. Menurut Irpanusir, dengan adanya kesepakatan bersama untuk memberlakukan jam malam, maka pimpinan DPRA sudah bersama Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Saya kira pimpinan sudah duduk dengan Gubernur dan Forkopimda lainnya. Tentu, ada bicara arah ke sana,” sebut Irpanusir.

Tetapi untuk duduk antara eksekutif bersama 81 anggota DPR Aceh, belum ada. Namun, Irpanusir menegaskan, Pemerintah Aceh harus memikirkan hajat hidup masyarakat banyak.

“Masalahnya berlanjut, bisa jadi satu bulan ke depan, kalau satu bulan saja masyarakat tidak kerja, tentu sangat sulit ekonominya,” kata Irpanusir.

Itu sebabnya, Ketua Komisi II DPRA yang membidangi ekonomi ini meminta Pemerintah Aceh, membatalkan proyek-proyek yang tidak urgen dilaksakan tahun 2020.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani atau akrap disapa SAG, Senin sore, 30 Maret 2020, melalui sambungan telpon membantah jika kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh tidak ada solutif.

Menurut dia, adanya kesepakatan memberlakukan jam malam justru diakui salah satu cara preventif yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk memotong mata rantai virus corona di Aceh.

“Sebetulnya kalau disebut tidak ada solusi, justeru berlaku jam malam itu solusi supaya tidak ada penularan Covid-19. Soal dampak, SAG mengaku sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat. Misal, keringanan kredit di bank. “Kemudian ada yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya.

Mengenai realisi bantuan langsung untuk masyarakat yang belum terlaksana, SAG mengaku, Pemerintah Aceh sedang melakukan pemetaan. Termasuk dampak yang dialami masyarakat. “Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada semacam intensif-intensif seperti sembako yang kita beri pada masyarakat,” sebut Saifullah Abdugani. Kita tunggu.***

Komentar

Loading...