Serapan Anggaran Rendah, DPR Aceh Kecewa Kinerja Pemerintah Aceh

Serapan Anggaran Rendah, DPR Aceh Kecewa Kinerja Pemerintah Aceh
Humas DPR Aceh

Banda Aceh | DPR Aceh menggelar Sidang Paripurna Rancangan Qanun Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2016, di Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Rabu, (19/07/17). 

Di hadapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), DPR Aceh melalui juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Ermiadi Abdul Rahman menyayangkan kemampuan serapan anggaran yang masih sangat lemah di beberapa urusan wajib maupun urusan pilihan.

Bahkan, ada beberapa urusan hanya mampu terserap dibawah 90% realisasi anggaran dari pagu yang telah ditetapkan. Dan, ada urusan yang terserap dikisaran angka 64,24%, 81,79% atau hanya 82,91%. Untuk itu, kata Ermiadi, Badan Anggaran DPR Aceh berpendapat, perencanaan yang tidak matang, tidak dapat selalu dijadikan alasan ketidakmampuan serapan anggaran.

SKPA yang memiliki tanggung jawab dalam urusan wajib dan urusan pilihan, sepatutnya tidak menganggarkan program kegiatan yang tidak mampu direalisasikannya sejak awal.

Selain itu, alasan kurang maksimalnya serapan anggaran akibat pergantian pejabat teknis pelaksanaan program kegiatan, hendaknya dibarengi dengan serah terima berbagai dokumen pelaksanaan kegiatan dari pejabat lama ke pejabat baru.

Lanjut juru bicara Banggar DPR Aceh, kata Ermiadi juga melihat kecendrungan penganggaran yang selalu kurang di awal masa perencanaan, namun selalu diakhiri dengan kelebihan anggaran di masa pertanggungjawaban tidak lagi dipraktekkan oleh jajaran Pemerintah Aceh ke depan. 

Kemudian, sebut Ermiadi, anggaran DPR Aceh juga berpandangan, keterlambatan proses pengadaan penyedia barang dan jasa atau proses pelelangan juga dipandang masih menjadi kendala dan alasan kurang maksimalnya penyerapan anggaran.

Banggar DPR Aceh mengharapkan adanya penyempurnaan dalam proses pengadaan penyedia barang dan jasa ke depan, termasuk dalamnya mendahulukan proses pengadaan program kegiatan yang membutuhkan masa kerja yang panjang serta memastikan kelengkapan administrasi pelelangan.

Untuk itu, Banggar DPR Aceh meminta keseriusan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Apabila dalam batas waktu 60 hari Pemerintah Aceh belum menindaklanjutinya, maka BPK RI berkewajiban melakukan pemantauan dan dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. "Selanjutnya besok hari Kamis, 20 Juli 2017 pada pukul 09.00 WIB, kita akan berkumpul kembali di gedung yang terhormat ini untuk mendengarkan pendapat, usul, saran komisi-komisi DPR Aceh terhadap rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggran 2016," ujar Ketua DPR Aceh sekaligus pimpinan sidang Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.***

Komentar

Loading...