Rapat Kerja Komisi I DPD RI dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung

Sepakat Ciptakan Keamanan di Daerah

Sepakat Ciptakan Keamanan di Daerah
Rapat Kerja Komisi I DPD RI dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Foto: Ist)

MODUSACEH.CO | Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga penegakan hukum tersebut, guan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2020 dan penanganan pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Komite I, Fachrul Razi. Kata dia, kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI, 7 September 2020 lalu di Jakarta. Rapat Kerja berlangsung secara daring (zoom),  dipimpin Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua Komite I yakni Abdul Khalik; Djafar Alqatiri dan Fernando Sinaga.

Rapat Kerja ini juga dihadiri sebagian besar Anggota Komite I dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Sementara dari Kepolisian dihadiri Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Kejaksaan Agung dihadiri Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.

Rapat Kerja sendiri dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap penegakan hukum dan keamanan masyarakat dan daerah. Ketua Komite I menyampaikan berbagai hal dan permasalahan yang terjadi di daerah, berkaitan penegakan hukum dan keamanan masyarakat khususnya pada di masa pandemi saat ini.

20200912-dpd1

Ketua Komisi I DPD RI Fachrul Razi (Foto: Ist)

Seperti halnya penyelenggaraan Pilkada yang tetap dilaksanakan Desember 2020. Padahal kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan penularan Covid1-9.

Masyarakat dan peserta Pilkada cenderung abai terhadap protokol kesehatan, sementara aparat dan penyelenggara serta Pemda terlihat tidak mampu mengendalikan kondisi ini.

Sementara sejumlah anggota Komite I menyoroti persoalan lain yaitu, peran aparat  penegak hukum di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan Covid-19.

Termasuk Pilkada Serentak 2020, konflik lahan dan konflik masyarakat adat, bahkan dana desa.  Selain itu, sejumlah senator juga menginginkan adanya kebijakan khusus dalam perekrutan personil Kepolisian yang berasal dari daerah.

Rapat Kerja yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini pada akhirnya menghasilkan beberapa kesepatakan, antara lain. Pertama, Komite I DPD RI mengapresiasi penjelasan Wakil Kepala Kepolisian RI dan Wakil Jaksa Agung RI, tekait langkah-langkah dan upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya mendukung investasi di daerah, mempersiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, Komite I DPD RI meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI untuk memberikan dukungan dan penguatan bagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang inovatif dan berdaya saing. Tentu, dengan memperhatikan masyarakat adat dan kearifan lokal serta ramah investasi.

Tujuannya, untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan bebas KKN. 

Ketiga, Komite I DPD RI meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dalam penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya,  terkait adanya indikasi terjadinya KKN, lebih mengedepankan aspek pencegahan dan mengutamakan azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial.

Selain itu, dapat memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah dalam hal rekrutmen di Kepolisian dan Kejaksaan, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Keempat, Komite I DPD RI meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI, dalam pelaksanaan fungsi representasi sebagai wakil daerah dan fungsi pengawasan Komite I DPD RI, dapat bersinergi dan bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dalam penanganan keamanan, ketertiban dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN serta pengawasan Pilkada dan pengawasan dana penanggulangan Covid-19.

“Komite I akan terus mengawasi dan berusaha untuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di daerah, demi mewujudkan masyarakat daerah yang berkeadilan dan bekesejahteraan,” kata Fachrul Razi.***

Komentar

Loading...