BPMA Lakukan Evaluasi Usulan PT PEMA

Sementara Waktu PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB Kembali Kelola “Blok B”

Sementara Waktu PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB Kembali Kelola “Blok B”
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal
Rubrik

Banda Aceh | Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), telah menerima surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ini terkait Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja “B” setelah berakhirnya kontrak pada tanggal 17 November 2020.

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Teuku Mohamad Faisal menyebut. Poin-poin penting dan beberapa arahan dari Menteri ESDM dalam surat yang diterima, Selasa, 17 November 2020 itu menyatakan.

Pertama,  BPMA telah melakukan evaluasi atas proposal PT Pembangunan Aceh (PEMA) pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu. Dalam hasil evaluasi tersebut, BPMA memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk menyetujui PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai Kontraktor definitif Wilayah Kerja "B".

Selain itu memberikan masa yang cukup untuk persiapan alih kelola dengan memperpanjang sementara kontrak kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB, sehingga tetap menjamin kelancaran operasi Wilayah Kerja "B".

Kedua, atas rekomendasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menetapkan pengelolaan sementara kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB. Terhitung sejak 18 November 2020 paling lama sampai dengan 17 Mei 2021 atau sampai Kontrak Kerja Sama yang baru ditandatangani dan  efektif berlaku.

Ketiga, penunjukan PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh sebagai pengelola selanjutnya tinggal menunggu pemenuhan hal-hal administratif.

Keempat, BPMA wajib mengambil langkah-langkah diantaranya, menyusun dan menyelesaikan draft kontrak kerja sama pengelolaan sementara dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB.

Menyiapkan dan memfinalisasi draft Kontrak Bagi Hasil yang akan digunakan dalam pengelolaan Wilayah Kerja “B” pasca pengelolaan sementara.

Kelima, dalam rangka kelancaran operasional dan menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja “B”, PT Pembangunan Aceh (PEMA) diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan personel existing Wilayah Kerja "B".

Keenam, dalam hal BUMD Aceh memerlukan kemitraan dengan pihak lain setelah efektif mengelola Wilayah Kerja "B", maka harus mendapatkan rekomendasi khusus Gubernur Aceh dengan mekanisme formal sesuai ketentuan berlaku.

“Untuk diketahui, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif terkait proposal dari PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh atas pengelolaan Wilayah Kerja B yang kontraknya berakhir pada 17 November 2020,” kata Teuku Mohamad Faisal melalui Tiara Fatimah, Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media dalam rilis yang diterima media ini, Rabu, 18 November 2020 sore.

Selain itu, BPMA melakukan evaluasi atas usulan dari PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang antara lain terdiri atas program kerja, bentuk kontrak kerja sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham.***

Komentar

Loading...