Terkait Proyek Multi Years

Sekretaris Komisi IV DPRA Zulfadhli: Jika tak Ada Sidang Paripurna Pembatalan Patut Dipertanyakan

Sekretaris Komisi IV DPRA Zulfadhli: Jika tak Ada Sidang Paripurna Pembatalan Patut Dipertanyakan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sekretaris Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md menegaskan. Pimpinan DPR Aceh harus melakukan Sidang Paripurna dengan agenda pembatalan anggaran untuk Proyek Multy Years (tahun jamak) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Jika tidak, maka patut dipertanyakan.

"Kalau ditanya kepada saya sebagai Sekretaris Komisi IV, maka segera paripurnakan,” kata di ruang Komisi IV DPR Aceh, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Selasa siang.

Politisi Partai Aceh (PA) itu punya alasan kuat sehingga dia meminta pimpinan lembaga DPR Aceh untuk mengagendakan sidang paripurna pembatalan anggaran proyek multy years tersebut. Sebab, semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap.

“Tinggal lembaga atau pimpinan DPRA mengambil sikap,” tegas Zulfadhli.

Bankah lanjut Zulfadli, keputusan Badan Musyarawah (Bamus) terhadap anggaran multy years sudah jelas. Tinggal sikap pimpinan DPRA untuk menetapkan jadwal paripurna pembatalan anggaran proyek multy years yang kabarnya tidak pernah dibahas DPR Aceh dalam APBA 2020.

Menurut Komisi IV DPR Aceh jelas Zulfadhli, setelah paripurna DPRA terhadap pembatalan anggaran multy years dilakukan, baru kemudian dibentuk Pansus. “Karena sudah dijadwalkan paripurnanya, maka lakukan itu dulu baru dilakukan Pansus,” ujarnya.

Yang jadi soal, kenapa harus melakukan sidang paripurna? Karena, selain dokumen sudah lengkap dan sudah disepakati dalam rapat Banmus, peruntukan anggaran untuk multy years sekitar Rp2,7 triliun tersebut, juga tidak pernah dibahas Komisi IV DPRA.

“Jadi, sikap lembaga harus dibatalkan dulu. Mengenai persoalan di eksekutif kita tidak tahu, yang penting di lembaga DPRA yang illegal tetap illegal, yang legal tetap legal,” tegas Zulfadhli.

Bahkan Zulfadhli mengaku, bila paripurna pembatalan anggaran multy years tersebut tidak dilakasanakan pimpinan DPRA, menurut dia patut dipertanyakan.

Penegasan Zulfadhli itu bukan tanpa alasan. Saat ia menjabat Sekretaris Komisi IV DPRA Periode 2014-2019 lalu, Zulfadhli bersama Ketua Tgk. H. Anwar Ramli memang pernah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap izin penganggaran tahun jamak (multy years contract) ini.

Surat Nomor 86/Komisi IV/IX/2019, tanggal 9 September 2019 bersifat segera tadi, ditujukan kepada pimpinan DPRA.

Disebutkan, Komisi IV DPRA, berdasarkan pertimbangan belum dapat memberikan rekomendasi izin persetujuan (tidak setuju) penganggaran tahun jamak pada APBA tahun 2020, sebagaimana diusulkan Plt. Gubernur Aceh.

Penegaskan tersebut, ditegaskan pada angka tiga. Bahkan, Komisi IV DPRA telah mengirim surat pada pimpinan DPRA, Nomor: 26/Komisi IV/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.

Surat tadi bersifat segera dengan perihal persetujuan terhadap pembatalan proyek tahun jamak tahun 2020-2022 dengan alasan sesuai hasil telaah secara mendalam.***

Komentar

Loading...