Sekretaris Dinas Sosial Aceh: Pusat Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingya

Sekretaris Dinas Sosial Aceh: Pusat Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingya
Penulis
Rubrik

Bireuen | Hampir setahun pengungsi muslim Rohingya ditampung pada tempat pengungsian sementara di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bireuen. Ketika itu, ada 79 warga Rohingya yang terdampar di Pantai Kuala Raja Bireuen,Mai 2018 lalu. Ini menjadi persoalan bagi Pemerintahan Kabupaten Bireuen dan Pemerintahan Aceh, bila mereka tidak direlokasi ke tempat lain. Kehadiran mereka menjadi permasalahan bagi Pemerintah Bireuen dan Pemerintah Aceh. 

Untuk menangani masalah itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh telah menempuh berbagai upaya dengan pemerintah pusat, terutama kementerian terkait, namun belum ada tanggapan serius sebagai upaya penanganan pengungsi Rohingya itu.

Pendapat tersebut dikatakan Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah Aks M.Si, ketika mengunjungi pengungsi muslim Rohingya di Gedung SKB Bireuen, 12 Desember 2018. Kata dia, pihaknya sudah mendatangi semua kementerian yang ada di Jakarta.

“Kami sudah koordinasi dengan semua kementerian, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan serius. Buktinya saudara-saudara kita Rohingya masih di sini. Artinya, kementrian di Jakarta belum serius dengan koordinasi yang kita lakukan,” ungkap Devi Riansyah.

Pengungsi Rohingya

 

Masih kata Sekretaris Dinas Sosial Aceh lagi, bentuk koordinasi yang dilakukan pihak, bertemu langsung dan melalui surat. “Semua kementerian terkait telah kami kirim surat dan ada beberapa kementerian yang kita datangi. Tapi sampai hari ini belum tindakan yang konkrit,” ungkapnya.

Terangnya, menangani masyarakat dari luar negeri ada aturan hukumnya, terutama yang berhak menangani dan punya kewajiban hukum adalah Kementerian hukum dan HAM melalui Deputi Imigrasi dan lembaga internasional terutama IOM.

Lanjut dia, Pemerintah Aceh tidak mempunyai kewajiban untuk menangani pengungsi Rohingya seumur hidupnya. “Kami akan tetap melakukan upaya-upaya persuasif dengan kementerian terkait dan ini membutuhkan waktu,” tegasnya.

Sebutnya Pemerintah Aceh tidak menyediakan pos anggaran untuk memenuhi kebutuhan mereka selama ini. “Tidak ada dana kehidupan bagi mereka, kalau pun selama ini ada itu bukan karena tuntutan hukum, tapi tuntutan kemanusiaan,” jelasnya.***

Komentar

Loading...