Dari Pertemuan Komisi I DPRA dengan Wali Nanggroe Aceh

Sekjen DPA Partai Aceh Abu Razak: Pemerintah Pusat Harus Beri Kepastian, Apakah Bendera Aceh Bisa Berkibar 15 Agustus Mendatang?

Sekjen DPA Partai Aceh Abu Razak: Pemerintah Pusat Harus Beri Kepastian, Apakah Bendera Aceh Bisa Berkibar 15 Agustus Mendatang?
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ada yang menarik dipenghujung pertemuan antara Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar, Rabu di Meuligoe Wali Nangroe, Lampeunerut, Kabupaten Aceh Besar.

Petinggi Komite Peralihan Aceh (KPA) yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H. Kamaruddin Abubakar atau akrab dipanggil Abu Razak, menyinggung tentang pengibaran Bendera Aceh.

Menurut Abu Razak pertanyaan ini harus diungkap kembali. Sebab, Bendera Aceh yang disepakati dalam MoU Helnsinki, 15 Agustus 2005 silam, seharusnya sudah berkibar di Aceh.

Itu sebabnya, Abu Razak meminta pemerintah pusat memberi jawaban yang pasti, terkait status Bendera Aceh yang sudah disahkan regulasinya (Qanun) oleh DPR Aceh pada Maret 2013 silam.

“Kita harap Pemerintah Pusat memberi jawaban yang jelas dan pasti, jangan digantung-gantung terus. Apakah bendera yang sudah disahkan oleh parlemen dibatalkan atau bisa dikibarkan tanggal 15 Agustus 2020 mendatang,” ujar Kamaruddin Abubakar.

Kamaruddin Abubakar (kanan) paling hujung pada pertemuan Komisi I DPRA dengan Wali Nanggroe. Foto MODUSACEH.CO/Juli Saidi.

Disinggung bahwa Pemerintah Pusat ada meminta agar Bendera Aceh yang sudah disahkan itu untuk dirubah. Abu Razak mengaku hingga sekarang memang belum ada titik temu.

“Masalah berubah atau tidak, itu nanti kita pikirkan, tapi sekarang yang sudah disahkan statusnya bagaimana,” tanya Abu Razak, yang mendampinggi Wali Nanggroe Aceh.

Ketua Komisi I, DPR Aceh Tgk. Muhammad Yunus M Yusuf mengaku siap mengakomodir apa yang disampaikan Abu Razak. Caranya, ia akan menyurati eksekutif yaitu Biro Hukum Setda Aceh dan mempertanyakan tentang Qanun Bendera Aceh yang sudah disahkan tujuh tahun lebih itu.

Hanya saja lanjut Tgk. Muhammad Yunus M Yusuf, dirinya tak tahu bagaimana progress pada dewan sebelumnya. Sebab, saat pergantian periode wakil rakyat Aceh sebelumnya, tidak ada serah terima tentang apa saja yang sudah dilakukan dan belum.***

Komentar

Loading...