Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Sekdako Lhokseumawe Ragukan Pengelolaan Limbah di RS Umum dan Swasta

Sekdako Lhokseumawe Ragukan Pengelolaan Limbah di RS Umum dan Swasta
Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota Lhokseumawe tahun 2021 di Oprum Lantai III Kantor Walikota setempat, Kamis (1/4/2021)

Lhokseumawe | Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Lhokseumawe, Teuku Adnan menegaskan, dirinya meragukan pengelolaan dan penanganan limbah jenis B3 domestik di setiap rumah sakit umum dan swasta di Kota Lhokseumawe.

Alasan Adnan, selama ini persoalan tersebut terkesan sering luput dari perhatian. 

Dugaan itu diungkap Adnan saat membuka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD), penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota Lhokseumawe tahun 2021 di Oprum Lantai III Kantor Walikota setempat, Kamis, 1 April 2021. 

"Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Lhokseumawe melalui Bidang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Afdal), perlu memfokus pengawasan soal bahayanya limbah di tempat pelayanan kesehatan. Karena dampak limbah rumah sakit berupa B3 Domestik sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan ekosistem dalam tanah," ujar T. Adnan.

Itu sebabnya, sangat dibutuhkan pengawasan serius terhadap setiap rumah sakit, agar dapat mencegah dampak buruk pencemaran limbah sisa peralatan medis yang sering dijumpai terbuang sembarangan.

Faktanya memang belum ada penanganannya serius, sehingga terabaikan begitu saja tanpa menyadari dampak buruk yang ditimbulkan dalam waktu jangka panjangan. 

“Saya sendiri sangat ragu dengan penanganan limbah di rumah sakit. Maka mulai sekarang pihak BLHK perlu melakukan pengawasan lebih serius terhadap semua rumah sakit,” ujarnya. 

Sekdako juga menjelaskan, petugas tidak perlu gentar untuk melakukan pengawasan. Bila ditemukan terjadinya pencemaran limbah harus ditindak dengan tegas. 

Apalagi, dunia tenaga kesehatan juga pasti sudah mengerti dampak buruk dari pencemaran limbah rumah sakit cukup berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Karena efek yang ditimbulkan tidaklah terasa langsung atau dalam jangka waktu pendek, tapi terjadi pada jangka waktu yang panjang. 

Bahkan bila perlu, rumah sakit yang mengabaikan persoalan penanganan limbah itu dapat ditindak tegas hingga diancam tutup atau dilarang beroperasi setelah timbulkan pencemaran limbah. 

Selain itu, Sekdako menyebutkan pencemaran lingkungan lainnya juga terjadi di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Warga di sana mengeluhkan kebisingan dan getaran yang berasal dari mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 2 desa setempat. 

Bahkan untuk memprotes gangguan kebisingan itu, warga setempat sudah berulang kali melakukan demo terhadap pihak PLTMG untuk mencari solusi penyelesaiannya. 

Sekda juga meminta para jurnalis dari berbagai media massa dapat turut bekerjasama serta membantu soal pencegahan, penanganan dan pengelolaan limbah di lapangan.

Karena hanya para wartawan yang setiap hari turun ke lapangan, menjaring informasi dari masyarakat tentang berbagai keluhan yang mengganggu masyarakat. Hal itu juga termasuk menampung informasi tentang pencemaran limbah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

T. Adnan juga berharap, pasca pelaksanaan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan liñgkungan hidup (RPPLH) Kota Lhokseumawe tahun 2021, pihak BLHK dapat bekerja maksimal menangani masalah pencemaran limbah. 

Sementara karena baru mulai menyusun dokumen RPPH tahun 2021, jajaran Pemko Lhokseumawe dinilai tak pernah merespon dan mengatasi soal keluhan pencemaran limbah yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kajian Dampak dan Evaluasi Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, Zulfahmi, MT menyampaikan. "Dari segi data yang terhimpun sangat jelas bahwa Pemko Lhokseumawe sama sekali belum pernah mengawasi, menangani dan mengelola keluhan masyarakat soal pencemaran limbah," ujar Zulfahmi pada acara FGD tadi. 

Ungkap dia, kenyataan ini dapat dilihat dari data kinerja. Ironisnya, Pemko Lhokseumawe tidak memiliki laporan soal keluhan limbah yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Karena itu Zulfahmi menerangkan, usai menyusun dokumen RPPLH maka pihak BLHK sudah dapat merespon keluhan soal limbah. Karena RPPLH itu disusun  dan berlaku dalam jangka waktu 30 tahun mendatang dan dievaluasi sekali dalam 5 tahun.

Sehingga RPPLH dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat terkait keluhan soal limbah. 

Sedangkan target RPPLH  itu dapat terjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim. 

Sehingga dengan adanya dokumen RPPlH, maka selama 30 tahun mendatang sudah mengetahui rancangan kerja ke depan dan memahami semua masalah limbah yang terjadi dilingkungan masyarakat. 

Kadis BLHK Dedi Irfansyah bersama Kabid Afdal Lindayani mengatakan, dalam penyusun dokumen RPPLH, pihaknya perlu melakukan dialog interaktif dan menjaring informasi dari berbagai stokholder dan masyarakat. 

Sehingga berbagai informasi tentang pencemaran limbah akan terserap untuk bahan catatan dalam menyusun RPPLH agar dapat mengatasi, mengendalikan dan  mengawasi soal berbagai jenis limbah. 

“Kami akan menjaring berbagai informasi soal limbah yang dikeluhkan masyarakat. Kita akan catat, membahas dan mencari solusi mengatasinya agar tidak menimbulkan dampak buruk dikemudian hari,” tuturnya. 

Lindayani berharap dalam kegiatan itu dapat menyerap berbagai informasi tentang masalah limbah, yang memiliki berbagai jenisnya dan dapat membedakan antara limbah b3 domestik, limbah asap, limbah kebisingan dan lain-lainnya.***

Komentar

Loading...