Satu Persatu Pasal UUPA Rontok, DPRA: Gubernur Tak Boleh Berpangku Tangan!

Satu Persatu Pasal UUPA Rontok, DPRA: Gubernur Tak Boleh Berpangku Tangan!
Foto: Klikkabar.com
Penulis
Rubrik
BANDA ACEH | Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh menilai, Gubernur Aceh tak boleh berpangku tangan melihat satu-persatu pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Zaini Abdullah selaku kepala Pemerintahan Aceh mesti melakukan langkah-langkah tegas, terutama terhadap MK dan Presiden terkait gugatan Pasal UUPA.

"Gubernur sebagai kepala pemerintah Aceh bersama DPRA harus lakukan langkah keras, misal dengan mempetisi MK dan juga Presiden," ujar Abdullah Saleh melalui sambungan telpon, Selasa (30/08/2016).

Menurut Abdullah Saleh, UUPA yang bersifat khusus tidak boleh dilihat secara Undang-Undang nasional. Karena konstitusi negara mengakui daerah yang bersifat khusus dalam Pasal 18B Undang Undang Dasar Republik Indonesia. "UUPA bersifat khusus tidak boleh dilihat secara umum Undang-Undang Nasional," kata politisi Partai Aceh itu.

Jika MK terus mengakomodir gugatan dan "mengutak-atik", maka bukan tak mungkin kekhususan UUPA bisa benar-benar habis. Sejauh ini, kata Abdullah saleh, ada dua pasal yang telah dibatalkan MK yakni Pasal 256 tentang calon independen dan Pasal 67 terkait syarat calon kepala daerah. "Hari ini pasal itu yang diakomodir MK, nanti pasal yang mengatur tentang Syariat Islam ada yang gugat lalu diakomodir," ujar Abdullah Saleh.

Itulah sebabnya, Abdullah Saleh berharap, Gubernur Aceh bersama DPRA tidak boleh diam saja terhadap gugatan UUPA tersebut.

Sebelumnya diberitakan, permohonan Uji Materi Pasal 67 UUPA yang diajukan Bakal Calon Gubernur Aceh Abdullah Puteh diterima seluruhnya oleh MK. Pasal ini dinilai bertentangan dengan konstitusi karena hal mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Jauh sebelum itu MK juga sudah membatalkan Pasal 256 tentang Calon Independen*

Komentar

Loading...