Breaking News

Sampah Masih Menumpuk di Jalan Pase, Anggota DPRK Minta Pemko Segera Selesaikan

Sampah Masih Menumpuk di Jalan Pase, Anggota DPRK Minta Pemko Segera Selesaikan
Tumpukan sampah di pinggir Jalan Pase, Simpang Masjid Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, Rabu (24/11/2021). (Foto: Taufiq Hidayatullah)
Penulis
Rubrik
Sumber
Taufiq Hidayatullah Reporter Lhokseumawe/Aceh Utara

Lhokseumawe | Masyarakat Kota Lhokseumawe mengeluh dengan sampah yang berserakan dan kian tidak terurus. Terbukti dengan keluhan beberapa masyarakat di kota tersebut dengan tidak adanya tempat sampah yang memadai.

"Saya minta kepada Pak Wali Kota dan jajarannya untuk selesaikan masalah sampah. Ini masalah sepele, ini terjadi penumpukan karena tidak adanya tempat sampah. Kalaupun ada, itu sangat jauh," tutur pengakuan masyarakat Lhokseumawe, Khaidir (30) Selasa (23/11/2021).

Hal senada juga disampaikan anggota DPRK Kota Lhokseumawe Azhari T Ahmadi kepada MODUSACEH.CO. Ia meminta Pemko Lhokseumawe untuk segera selesaikan permasalahan sampah di kota tersebut.

"Banyak warga yang mengeluh tentang sampah di kota tercinta ini. Kita sangat khawatir kalau Pemko tidak merespon atau bahkan tidak memperdulikan permasalahan sampah," katanya.

Tumpukan sampah di pinggir Jalan Pase, Simpang Masjid Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, Rabu (24/11/2021). (Foto: Taufiq Hidayatullah)

Azhari menjelaskan bahwa fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) di Lhokseumawe ada tiga tempat. Namun yang aktif hanya di TPS Blang Rayeuk bahkan dengan swadaya masyarakat, di TPS Pusong dan Cunda tidak aktif.

"Contohlah seperti Gampong Nusa Kabupaten Aceh Besar, disana tidak ada sampah yang berserakan atau tercecer. Bahkan masyarakat gampong tersebut punya motto bahwa sampah sama dengan peng (uang dari bahasa Aceh)," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat, Dedi Irfandi mengatakan bahwa Petugas DLHK secara rutin mengangkut sampah yang ada, walau dengan prasarana yang minim. 

Dia mengatakan bahwa prasarana yang ada hanya 23 unit, yakni truk, beko dan lain sebagainya. 

Terkait TPS, Kadis DLHK tersebut mengaku permasalahan yang ada menjurus di TPS. Seharusnya di setiap kecamatan harus ada sekitar 4 kontainer sampah (TPS). Namun permasalahan yang ada, masyarakat banyak menolak saat kami meletakan kontainer tersebut.

"Kami juga tidak bisa meletakkan kontainer begitu saja, harus ada kesepakatan antara Pemko dan gampong," jelas Dedi Irfandi.***

Komentar

Loading...