Sidang Lanjutan Damkar

Saksi Ahli ITB Sebut Harga Mobil Damkar Hanya 10 Miliar, Alamak!

Saksi Ahli ITB Sebut Harga Mobil Damkar Hanya 10 Miliar, Alamak!
Foto MODUSACEH.CO/Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh tahun anggaran 2015, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, (7/9/17).

Sidang ini dipimpin Deny Syahputra SH (hakim ketua) bersama M. Nasir SH dan M. Fatah Riyadhi SH (anggota) dan menghadirkan dua saksi ahli dari Institut Tehnologi Bandung (ITB) yaitu Dr. Toto Herdianto dan Romi Aktivianus untuk terdakwa Ketua Pokja ULP Pemerintah Aceh, Syahrial.

Dalam kesaksiannya, Toto Herdianto menyebutkan, harga mobil damkar hanya Rp 10,1 miliar lebih sesuai dengan faktur pembelian yang didapatkan dari PT Aksa selaku rekanan PT Dheza Karya Perdana dalam pengadaan mobil damkar tersebut. "Kami mendapat tugas dari Kejari Banda Aceh dan Kejati Aceh, dengan supervisi KPK, untuk melakukan penyelidikan teknis, dan harga pokok pembelian (HPP) mobil damkar ini. Namun, berapa harga yang dijual  PT Aksa kepada PT Dheza Karya Perdana kami tidak mengetahui," jelas Toto Hardianto yang juga dosen ITB itu.

Menurut Toto Hardianto, harga tersebut sudah termasuk harga kabin, tangga, pompa, karoseri, aksesoris, biaya pemeliharaan dan garansi serta biaya sales service. Namun, di luar biaya pengiriman dari Bandung ke Aceh, biaya non teknis yang dikeluarkan oleh perakit mobil, serta biaya bank yang harus dikeluarkan oleh rekanan jika mempunyai kredit di bank. "Total biayanya dari harga HPP," tegasnya.

Selanjutnya, Toto Hardianto juga menyebutkan, dalam perawatan mobil damkar tersebut seharusnya pihak rekanan harus menghadirkan tim teknis yang berkompeten untuk mengecek mobil itu tiga kali dalam setahun. "Memang, kalau mobil damkar seperti ini mutlak harus ada tangki. Kalau tidak, dalam hitungan menit air akan habis," ujar Toto.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Darwis SH membantah keterangan saksi ahli. Katanya, harga yang disebutkan oleh saksi ahli tidak termasuk biaya-biaya yang lain, seperti biaya pembuatan STNK yang mencapai ratusan juta, demo mobil damkar selama tujuh hari, ditambah PPN 10 persen dan PPh sebesar 2 persen, dan infak 0,5 persen, serta biaya-biaya lain.

"Bapak tahu tidak, jumlah pagu yang langsung dipotong 10 persen, dan juga harga yang bapak sebutkan itu harga dari PT Aksa? Apakah PT Aksa tidak mengambil untung ketika menjual kepada PT. Dheza Karya Perdana?" tanya Darwis.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menetapkan dan menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp 17,5 miliar. Empat tersangka tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, serta Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Ketika itu, Kepala Kejari Banda Aceh Husni Thamrin mengatakan, keempat tersangka itu akan dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan, Kamis pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi dari BPKP.***

Komentar

Loading...