Di Balik Amanah UUPA dan Perpres 23 tahun 2015

Muhammad Fadhil Rahmi, Senator Asal Aceh Minta Menteri ART Bentuk Tim Pengalihan BPN

Muhammad Fadhil Rahmi, Senator Asal Aceh Minta Menteri ART Bentuk Tim Pengalihan BPN
Anggota DPD RI Muhammad Fadhil Rahmi/Foto www.mfadhilrahmi.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Aceh, Muhammad Fadhil Rahmi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) segera membentuk tim pengalihan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA).

Permintaan senator asal Aceh itu disampaikan melalui WhatsApp, Sabtu (16/11/2019). Desakan sahabat Ustaz Abdul Somad (UAS) itu bukan tanpa sebab. Karena pengalihan BPN ke BPA telah diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2015.

“Meminta Menteri segera melaksanakan amanah Perpres tersebut dengan segera membentuk tim peralihan,” kata Muhammad Fadhil Rahmi.

Fadhil Rahmi yang sering mendampingi dakwah UAS di Aceh, ini menjelaskan, dalam Perpres 23 tahun 2015 jelas mengamanahkan pembentukan tim pengalihan BPN ke BPA. “Ini yang belum ada wujudnya,” ujar Muhammad Fadhil Rahmi.

Bahkan sebut mantan asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh itu, amanah Perpres 23 tahun 2015 pengalihan BPN ke BPA satu tahun setelah aturan tersebut diundangkan. Dan, pembentukan tim pengalihan diamanahkan satu bulan.

“Padahal, amanah Perpres, satu tahun sudah beralih BPN ke BPA. Tim peralihan harus terbentuk dalam jangka 1 bulan,”  tegas Muhammad Fadhil Rahmi.

Desakan dan penjelasan Muhammad Fadhil Rahmi itu tertuang dalam UUPA dan  Perpres Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

Pasal 253 UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ayat (1) menyebutkan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi perangkat perangkat daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008.

Kemudian, pada Bab VII ketentuan penutup pasal 17, bahwa pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (1), psasal 10, dan pasal 11 harus sudah selesai dilaksanakan paling lama satu tahun setelah Peraturan Presiden diundangkan.

Bahkan, pada pasal 19 ayat (1) disebutkan tim pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lama satu bulan sejak Perpres itu diundangkan.

Dan, ayat (2) pasal 19 itu lebih tegas lagi bahwa tim pengalihan sudah melaksanakan tugasnya paling lama satu bulan sejak ditetapkan. Nah, untuk membentuk tim pengalihan dimaksud, pada pasal 12 ayat (5) disebutkan tim pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.***

Komentar

Loading...