Breaking News

Terkait Surat Peringatan (SP1) Irwandi Yusuf

Safrijal, Ketua Fraksi PNA DPRA: Undangan Berkunjung Tak Diatur AD/ART

Safrijal, Ketua Fraksi PNA DPRA: Undangan Berkunjung Tak Diatur AD/ART
Ketua Fraksi PNA DPR Aceh Safrijal (Foto: acehtrend.com)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Fraksi PNA DPR Aceh Safrijal, Jumat siang mengaku, mereka bukan menolak untuk memberikan kontribusi 30 persen dari penghasilan (gaji) yang mereka terima dari status mereka sebagai anggota DPR Aceh  untuk partai. Tetapi, karena kepengurusan Partai Nanggroe Aceh hingga kini masih dualisme.

“Legalitas partai belum ada keabsahan dari Kemenkumham RI. Jadi bukan menolak,” ujar Safrijal, Jumat siang.

Dualisme kepengurusan PNA kata Safrijal, karena pengadilan juga mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB). “SK 2017 benar Irwandi Yusuf Ketua Umum, tetapi setelah KLB telah berubah,” ungkap anggota DPR Aceh ini.

Begitu pula alasan kedua. Menurut Safrijal, mereka tidak menjenguk Irwandi di Lapas Sukamiskis, Bandung, Jawa Barat, bukan menjadi alasan utama untuk dikeluarkan SP1. Sebab, itu tidak diatur dalam Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Itu bukan rapat partai. Kalau rapat, majelis partai tahu, petinggi lain juga tahu,” jelas Safrijal.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA) Nurdin Ramli, Jumat pagi (12/3/2021) menegaskan, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), yang telah mendapat surat teguran pertama (SP1), maka harus taat dan mengikuti kegiatan partai di masa datang.

Bila tidak, surat peringatan kedua akan diterima anggota fraksi bersangkutan. Menurut Nurdin Ramli, mekanisme peringatan dari partai lokal tersebut, sampai tiga kali hingga sampai pada pengusulan pergantian antar waktu (PAW).

“Dari surat pertama ini, maka bila ada kegiatan harus datang. Jika tidak datang maka dapat surat teguran sampai tiga kali, konsekuensinya harus di PAW karena tidak amanah pada aturan partai,” tegas Nurdin Ramli.

Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal DPP-PNA Miswar Fuady juga mengakui, surat peringatan partai tersebut dikeluarkan, apabila ada tindakan yang mengganggu konsolidasi partai.

“Setiap ada tindakan yang mengganggu konsolidasi partai, tindakan yang melanggar AD/ART, tindakan lainnya yang berhubungan dengan berdampak negatif pada partai, maka diberikan SP,”  tegas Miswar Fuady, Jumat.

Bahkan, jika sampai pada surat peringatan ketiga (SP3), mekanismenya langsung diserahkan ke Mahkamah Partai. “Penyelesaian internal kami seperti itu,” kata Miswar Fuady.

Menyangkut rekening partai, menurut Miswar Fuady, sejak politisi PNA dilantik jadi anggota DPRA, itu tidak ada rekening. Pemicunya karena ada tarik menarik soal partai antara kubu Irwandi Yusuf dengan kubu Samsul Bahri alias Tiyong.

Namun, belakangan dibentuknya rekening baru sebagai giro untuk menampung kontribusi anggota dewan dari Fraksi PNA, itu pasca kembali pada Surat Keputusan (SK) kepengurusan PNA tahun 2017 lalu.

“Maka kita buat rekening partai, kita minta saudara Samsul yang selama ini menggunakan rekening pribadinya yang menampung kontribusi anggota Fraksi PNA DPRA, kembali ke rekening partai. Termasuk dua kali yang masuk ke rekening Tgk. Nurdin itu juga akan masuk ke rekening partai,” ujar Miswar Fuady.

Besarannya lanjut Miswar Fuady 30 persen dari gaji anggota DPR Aceh dari Fraksi PNA. Mekanisme kontribusi 30 persen tersebut, DPP-PNA hanya menyerahkan surat. Proses penyetorannya, diakui Miswar Fuady langsung dipotong Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRA.

“Nanti langsung dipotong Sekwan dan dimasukkan ke rekening partai,” ujar Miswar Fuady.***

 

Komentar

Loading...