Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Dinilai Tak Serius Ajukan Qanun Badan Dayah Aceh

SADaR Minta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Evaluasi Kadis Pendidikan Dayah Aceh Bustami Usman

SADaR Minta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Evaluasi Kadis Pendidikan Dayah Aceh Bustami Usman
jeumpanews.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Polemik pengajuan draf qanun Badan Dayah Aceh, akhirnya berbuntut panjang. Sebab, setelah Kepala Badan Dayah Aceh, Bustami Usman mengakui draf qanun itu diambil pada Dinas Pendidikan Aceh, muncul desakan supaya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menindak tegas atau mengevaluasi Kepala Badan Dayah Aceh, Bustami Usman karena lalai, dan telah memasukkan pasal 37 yang menyebutkan, dimungkinkan punya dayah agama lain selain Islam di Aceh.

"Kesalahan fatal yang dilakukan Badan Dayah Aceh harus segera diakhiri. Ini disebabkan karena selama ini Pak Kadis (Bustami Usman) terkesan tidak memahami atau malah abai terhadap segala kekeliruan yang terjadi," kecam  Marsyuddin, Ketua Sentral Aktivis Dayah Peduli Rakyat (SADaR), pada media ini, Selasa (23/1/18).

Sebut Marsyuddin, dalam dua bulan ini saja ada dua kesalahan fatal yang terjadi di Badan Dayah Aceh. Pertama, masalah yang terjadi pada Rakor Ulama Dayah beberapa waktu yang lalu. Kedua masalah draft rancangan qanun abal-abal yang disusun tim dari dinas tersebut. "Ini bahaya, bayangkan saja dalam dua bulan ada dua kasus yang muncul, entah berapa banyak lagi yang masih terpendam di sana," katanya menduga.

Celakanya lagi, ungkap Mursyuddin setelah mengakui kesalahannya telah melakukan copy paste draft qanun Dinas Pendidikan Aceh, Bustami Usman mengatakan akan membuang pasal 38 tersebut dari draft. Padahal, katanya semua isi  draf qanun tersebut tidak layak untuk dijadikan rancangan qanun.

"Di sini Pak Kadis terkesan tidak mengerti masalah. Dan ini sangat bahaya bagi Pemerintah Aceh  sekarang yang mengusung "Aceh Hebat" sebagai jargon," ujarnya.

Sebelumnya, Draf penyelenggara Pendidikan Dayah Aceh masuk Program Legeslasi (Prolega) DPR Aceh tahun 2018. Draf qanun tersebut telah diajukan Pemerintah Aceh melalui Badan Dayah Aceh sejak Juli 2017.

Dalam draf tersebut, pada bagian ke satu pasal 38 dalam draf qanun itu disebutkan: Pendidikan Dayah Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b meliputi pendidikan dayah keagamaan, yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu. 

Itu sebabnya, Draf penyelenggara pendidikan dayah masuk Program Legeslasi (Prolega) DPR Aceh tahun 2018. Draf qanun tersebut telah diajukan Pemerintah Aceh melalui Badan Dayah Aceh sejak Juli 2017.

Dalam draf tersebut, pada bagian ke satu pasal 38 dalam draf qanun itu disebutkan: Pendidikan Dayah Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b meliputi pendidikan dayah keagamaan, yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu. 

Itu sebabnya, Marsyuddin, Ketua Sentral Aktivis Dayah Peduli Rakyat (SADAR), mempertanyakan maksud Badan Dayah Aceh mengajukan draf tersebut. Karena, menurut Marsyuddin, setelah draf qanun tersebut dibahas dan dilembarqanunkan DPR Aceh. Maka, dimungkinkan dayah yang mengajari pendidikan agama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu, bernaung di bawah Badan Dayah Aceh, selain dayah agama Islam.

”Kalau bukan disengaja tidak mungkin, karena draf ini sudah ada Naskah Akademik (NA), pasti telah dilakukan research  (penelitian) mendalam,” kata Mursyuddin menduga.

Lantas, Kepala Badan Dayah Aceh,  Dr Bustami Usman SH SAP Msi. Dia membenarkan jika tim dari Badan Dayah Aceh yang bertugas menyusun draf qanun Aceh tentang penyelenggara Badan Dayah Aceh, telah melakukan copy paste (contoh) qanun tentang penyelenggaraan Dinas Pendidikan Aceh yang telah dilembarqanunkan. Akibatnya, muncul pasal atau kalimat yang menyebutkan adanya Dayah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu. ”Karena tim ini banyak anggotanya, mungkin bagian itu tidak dilihat, makanya bisa lolos itu,” jelas Bustami pada media ini, ketika dihubungi melalui telpon, Sabtu, (20/1/18).

Namun, kata Bustami, masyarakat tidak perlu khawatir, sebab proses untuk menjadikan qanun masih sangat panjang. Karena, dalam membahas qanun tersebut DPR Aceh akan memanggil semua unsur melalui sidang. ”Tidak mungkin kita sengaja memasukkan itu, karena ini sangat sensitif. Bagi kita mayoritas beragama Islam,” ujar Bustami.

Padahal, setelah diambil copy paste pada Dinas Pendidikan Aceh, draf tersebut telah dikirim pada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh untuk dipelajari. Berdasarkan, hasil tersebut draf langsung diberikan pada DPR Aceh untuk masuk Prolega 2018.

”Saya berjanji, Senin (22/1), draf ini akan dibahas lagi dengan Unsyiah. Hasilnya nanti akan saya beritahu, saya juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat atas perhatiannya. Sehingga akan melahirkan qanun yang berkualitas,” ucap Bustami dalam penjelasannya.

Selanjutnya, Kepala Badan Dayah Aceh,  Dr. Bustami Usman, SH,.SAP,. Msi, memastikan telah menghapus draf qanun yang menyebutkan bisa mempunyai dayah selain dayah Islam di Aceh.

"Sebenarnya draf yang beredar itu bulan Juli 2017, setelah dibahas Tim Kajian Akademik Fakultas Hukum Unsyiah, sudah dirubah dan hasil kajian akhir Desember 2017, pasal 37 huruf b meliputi pendidikan dayah keagamaan, yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu, sudah tidak ada lagi. Itu sudah kita hapus," jelas Bustami Usman pada MODUSACEH.CO di Banda Aceh, Senin, (22/1/18).

Sementara, draf yang sudah diperbaiki itu masih berada pada Biro Hukum Pemerintah Aceh, untuk diteliti lagi kesempurnaannya, sebelum disampaikan pada DPR Aceh untuk dibahas.

"Jadi, saya memastikan draf itu masih sangat prematur. Tidak mungkin langsung menjadi qanun, banyak tahap yang harus dilalui. Tapi, sekarang sudah kita hapus," tegasnya lagi.

Kepada masyarakat, Bustami Usman meminta untuk tidak terpancing dengan isu- isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab sejak dulu tidak ada niat tim yang telah dibentuk, sengaja memasukkan pasal yang sangat sensitif itu. "Bisa jadi karena ada kelalaian tim, makanya kita pakai berbagai instansi untuk  melakukan  koreksi, karena kita ingin qanun yang kita hasilkan menjadi sempurna untuk rakyat Aceh," harapnya.***

Komentar

Loading...