Breaking News

Yang Viral Sepanjang 2020 (Bagian Dua)

Rupiah Mengalir di Pengadaan 1 Juta Masker, Macet di Rumah Dhuafa

Rupiah Mengalir di Pengadaan 1 Juta Masker, Macet di Rumah Dhuafa
Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati menyalurkan masker kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh M. Nurdin, Minggu, 19 April 2020 (Foto: Ist)
Rubrik

 

Sejalan dengan wabah pandemi Covid-19. Tahun 2020 juga menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Aceh terhadap regulasi yang dilaksanakan Pemerintah Aceh. Salah satunya pengadaan satu juta masker yang tak jelas jejaknya. Selain itu, masalah bantuan rumah dhuafa juga mencuat.

20210107-masker

 Foto: Ist

Program 1 Juta Masker, Dimana Jejaknya?

Pemerintah Aceh menggandeng UMKM di Aceh untuk mencetak satu juta masker kain. Masker itu nantinya akan dibagikan ke warga yang kurang mampu. Upaya ini dilakukan menyahuti anjuran pemerintah pusat agar menggunakan masker untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah (saat itu Plt Gubernur Aceh) mengklaim. Pihaknya sudah menyiapkan skema tentang pembagian masker kain tersebut. Dari UMKM, nantinya Pemerintah Aceh akan membeli dengan harga Rp 8.500 per satu masker kain. Selain memberdayakan UMKM, hal itu juga karena kurangnya ketersedian masker di pasaran.

Menurut Nova, masker kain juga bisa dipergunakan untuk mengantisipasi corona. Sedangkan untuk masker medis, akan dipergunakan untuk tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien corona.

“Kita butuhkan 1 juta lebih masker kain, itu diproduksi oleh UMKM. Nanti kita bagikan ke warga miskin di seluruh Aceh,” kata Nova saat meresmikan Poliklinik Pinere di Banda Aceh, Rabu, 8 April 2020.

Selain masker, pihaknya juga sedang mengupayakan pengadaan tambahan alat rapid test yang akan diperuntukkan bagi masyarakat. Khususnya yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Apalagi, menjelang bulan ramadhan, diprediksi bakal banyak warga Aceh yang akan pulang kampung.

Rapid test untuk warga, lanjut Nova, agar bisa memetakan jumlah ODP, PDP maupun positif corona di seleluruh Aceh. Hal itu sebagai upaya prefentif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Aceh.

“Setengah penduduk Aceh, harus bisa melakukan rapid test agar kita bisa melakukan pemetaan,” ujarnya.

Namun, untuk mendapatkan alat rapid test tidak mudah. Harus melalaui pemesanan dan harus menunggu. Kemudian, pelarut berupa reagen yang digunakan dalam rapid test itu, juga belum di miliki. Pihaknya sudah mengkonfirmasi pelarut tersebut ke Jerman, tapi harus menunggu untuk produksi.

Ironisnya, hingga saat ini tak jelas dan terdengar kemana saja 1 juta masker tersebut disalurkan sehingga menuai berbagai komentar dari kritik dari masyarakat. Termasuk anggota DPRA.

20210107-dhuafa

 Foto: Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh

Bantuan Rumah Dhuafa, Tersandera Regulasi

Baitul Mal Aceh (BMA) berharap Pemerintah Aceh segera mencari solusi agar pembangunan 1.100 rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh jatah 2019 yang sempat ditunda agar benar-benar dibangun pada tahun 2020.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmat Raden, saat menyampaikan sambutan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman kantor tersebut, Selasa (17/12/2020).

"Terkait dengan pembangunan rumah duafa dari dana infaq yang ribut-ribut kemarin, kita berharap tahun 2020 bisa terealisasi. Kita berharap pemerintah segera mencari jalan keluarnya," kata mantan Karo Humas dan Protokol Setda Aceh.

Ia meminta Pemerintah Aceh segera membentuk regulasi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan rumah duafa. "Mudah-mudahan hutang kepada mustahiq (penerima manfaat) bisa direalisasi pada tahun 2020," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menunda pembangunan 1.100 unit rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2019. Alasannya karena tidak lagi cukup waktu bagi rekanan untuk mengerjakannya di akhir tahun 2019.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang mengungkap, pihaknya sedang menyusun regulasi yang akan dijadikan pedoman dalam pembangunan rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh yang tertunda pelaksanaannya pada 2019.

"Sedang diproses (regulasinya), dan ke depan akan dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi berdasarkan qanun," jelas Amrizal secara singkat kepada media pers tanpa menyebutkan dengan siapa pihaknya akan melakukan koordinasi.

Selain itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmat Raden juga menjelaskan, realisasi zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh sudah mencapai 90 persen. Semua zakat tersebut, kata Rahmat sudah diberikan kepada penerima zakat (senif).***

Komentar

Loading...