Breaking News

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Rumah Alm. Mawardy Nurdin Bukan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Rumah Alm. Mawardy Nurdin Bukan Hasil Tindak Pidana Korupsi
Foto MODUSACEH.CO/Mirna Gustina
Penulis
Rubrik
Sumber
Laporan Mirna Gustina

Banda Aceh | Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, mengabulkan permohonan keberatan ahli waris mantan Walikota Banda Aceh Alm. Mawardy Nurdin untuk membatalkan pelaksanaan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, yang memerintahkan untuk melakukan penyitaan rumah di Gampong Prada Utama, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Jum'at (14/07/2017).  Putusan permohonan itu dibacakan hakim tunggal Eddy SH. Menurut dia, kepemilikan rumah yang berada di Kawasan Gampong Prada Utama tersebut bukan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana Elfina. Ini sesuai putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang mengatakan adanya aliran dana kasus korupsi Politeknik Aceh Rp 1,2 miliar untuk membiayai pembangunan rumah almarhum  Mawardy Nurdin.

Lanjutnnya, permohonan ini dikabulkan setelah melalui persidangan sebelumnya, pemohon telah menghadirkan dua saksi yaitu Bahagia (54) selaku supir pribadi Alm. Mawardy yang bekerja sejak mantan Walikota Banda Aceh itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Aceh 1993 hingga meninggal dunia. Menurut saksi, rumah tersebut dibeli sejak masih menjabat sebagai Kadis PU Aceh. Sementara, saksi Nurul Iman (saudara angkat almarhum Mawardi) dan pernah ikut tinggal di rumah tersebut bersaksi. Diasempat beberapa kali menggambil slip gaji almarhum Mawardy. Dan dalam slip tersebut sudah ada potongan cicilan pembayaran rumah yang berada di Gampong Prada Utama, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

"Bukti ketiga yang dihadirkan pemohon yaitu rekaman suara berdurasi sekitar 40 menit. Dalam rekaman tersebut terdapat percakapan antara Sekda yang menjabat saat itu, Mawardy Nurdin dan Illiza selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh serta terpidana Elfina yang membahas kemana saja aliran dana tersebut. Namun, dari hasil rekaman itu menyebutkan bahwa, aliran dana tadi tidak mengalir ke Alm. Mawardy Nurdin. Sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh, memutuskan bahwa rumah yang berada di Gampong Prada Utama, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, bukan atas dasar hasil tindak pidana korupsi," kata Eddy sambil mengetuk palu.

Selaku Hakim tunggal, Eddy menangani perkara ini dan meminta Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk mengembalikan penyitaan rumah Alm. Mawardy Nurdin kepada pemohon selaku ahli waris dari mantan Wali Kota Banda Aceh tersebut.  "Putusan ini akan berkekuatan hukum apabila tidak ada upaya dari pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh", kata Eddy SH.

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Husni Thamrin mengatakan belum mengetahui keputusan pengabulan permohonan dari pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sehingga ia belum bisa berkomentar bagaimana atau upaya apa yang akan dilakukan Kejari selanjutnya. "Saya belum bisa berkomentar karena surat putusan belum sampai ke tangan saya, selain itu kami hanya menjalankan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh atas terpidana Elfina. Untuk selanjutnya biar kita pelajari dulu, setelah itu baru kita mengambil keputusan," ujar Husni saar diwawancarai media ini di ruangannya.***

Komentar

Loading...