Pemko Lhokseumawe Defisit Anggaran Ratusan Miliar

‘Robin Hod’ Itu Bernama Suadi Yahya? (selesai)

‘Robin Hod’ Itu Bernama Suadi Yahya? (selesai)
Suaidi Yahya menyerahkan secara simbolis bantuan tunjangan hidup bagi keluarga lanjut usia 70 ke atas di Aula Setdako Lhokseumawe/Pemerintah Aceh
Rubrik

 

Defisit anggaran hingga mencapai ratusan miliar rupiah, ternyata tak menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat di kota itu. Kecuali para PNS yang mengalami pemotongan tunjangan. Ini disebabkan, berbagai program sosial yang dilakukan Suadi Yahya. Posisinya persis ‘Robin Hod’.

***

INI benar-benar diluar kelaziman dan patut diberi acuan jempol. Bayangkan saja, walau anggaran pembangunan Kota Lhokseumawe 2016, mengalami defisit hingga mencapai Rp 300 miliar lebih. Tapi, kondisi sosial, politik dan keamanan di kota itu tetap tenang, tanpa gejolak. Padahal, akibat dari defisit tersebut, disadari atau tidak, pasti akan berpengaruh pada stabilitas perekonomian masyarakat, terutama bagi yang berekonomi lemah atau kecil. Jika pun ada, hanya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang mengupat. Ini disebabkan, berbagai tunjangan jabatan yang selama ini mereka peroleh, mengalami pemotongan. “Ya, itukan hanya pencitraan politik saja di masyarakat, sementara kami PNS terus terjepit. Kalau ada yang makmur, hanya pejabat. Karena itu, pada Pilkada mendatang, kami akan berpikir ulang untuk memilih dia,” ungkap seorang PNS di jajaran Pemko Lhokseumawe pada media ini, dua pekan lalu.

Disisi lain, bisa jadi kepemimpinan Suadi Yahya sedikit tertolong, karena perputaran uang di kota itu, ditopang oleh karyawan perusahaan vital seperti PT PIM, PNS dari Pemkab Aceh Utara dan sejumlah prajurit TNI-Polri yang memang tinggal di Kota Lhokseumawe. Andai, tiga kekuatan ini tak ada atau hanya mengandalkan penghasilan dari PNS Pemko Lhokseumawe, bukan mustahil para pedagang di sana 'sesak nafas' juga.

Tapi, jangan coba-coba membicarakan masalah ini dikalangan pimpinan dayah, anak yatim, warga miskin dan berusia lanjut (lansia), Suadi Yahya yang maju kembali sebagai petahana calon Walikota Lhokseumawe pada Pilkada 2017 mendatang, tak ubahnya seperti sosok seorang ‘Robin Hod’ yang selalu membela warganya.

Lihat saja, ditengah minusnya anggaran daerah, Suadi Yahya masih sempat memikirkan untuk memberi bantuan mobil kepada sejumlah pimpinan dayah atau pesantren. Selain itu, juga ada biaya untuk anak yatim, beras raskin gratis bagi warga miskin serta memberi subsidi bagi warga lanjut usia (lansia 70 tahun ke atas), yang diamprah setiap tiga bulan sekali. Program ini memang jarang dirasakan warga di sana, sejak Lhokseumawe memisahkan diri dari kabupaten induk, Aceh Utara.

Sekedar mengulang, sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terbentuk sistemik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk didaratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Blang Jruen, Lhoksukon, Nisam, cunda serta Pidie. Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe.

Nah, tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif, pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya kebijakan tersebut maka secara de jure dan de facto Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253,87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang Mangat.

Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. Pada tahun 2006 kecamatan Mura Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan.

Bisa jadi, walau dinilai sebagai pro rakyat miskin,  program Suadi Yahya tadi tetap saja menuai kritik. Sebab, dijalankan secara auto pilot atau tanpa memikirkan sumber anggaran yang berimbang. Itu sebabnya, walau disebut-sebut tampil bak ‘Robin Hod’ semua itu tak lebih hanya sebagai pencitraan politik saja. “Kalau mau jujur, apa sih kemajuan pembangunan Kota Lhokseumawe saat ini. Kalau pun ada jalan dan sebagainya, itu semua berasal dari APBN dan APBA. Karya Suadi sendiri yang nyata mana,” gugat seorang PNS di sana. Lepas dari semua itu, inilah fenomena Suadi Yahya, ditengah minusnya (defisit) anggaran, namun tampil penuh pesona dan pencitraan. Menariknya, warga di sana pun menerima apa adanya, tanpa protes apapun. Selamat.***

Komentar

Loading...